Jakarta, Aktual.co —Sudah menjadi kelaziman menjelang akhir tahun, berbagai Ormas, Instansi dan LSM menggelar acara yang bertema refleksi akhir tahun. Wacana introspeksi dan menilai pemerintahan setahun kebelakang sudah menjadi sajian utama setiap acara refleksi akhir tahun dengan berbagai perspektif. Pun demikian dengan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
PPI yang selama ini rutin mengadakan diskusi setiap hari jum’at, menggelar diskusi terakhirnya di tahun 2013 dengan tema Pandangan Akhir Tahun (20/12). Berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diberi catatan oleh para fungsionaris PPI.
Hukum di Indonesia mengalami turbolensi yang di akibatkan oleh maraknya impor produk hukum asing yang ditransplantasi ke dalam sistem hukum di Indonesia tanpa ada penyesuaian dengan karakter masyarakat Indonesia. Moralitas penegakan hukum bergerak ke arah berlawanan dengan kehendak dasar konstitusi. Praktek tebang pilih, rekayasa bukti, naluri menghukum tanpa nurani telah melumpuhkan fungsi hukum sebagai sarana keadilan.
Dalam bidang politik, PPI juga memberikan pandanganya. Indonesia menjadi Negara demokrasi dengan tingkat kebebasan yang sangat tinggi tapi tidak diikuti dengan kultur politik demokrasi. Kultur politik feodalistik masih sangat kuat menjadi pola sikap dan prilaku para politisi. Kompetisi politik liberal yang padat modal lebih mementingkan pencitraan dan kekuatan suara telah mengeringkan roh demokrasi. Kompetisi demokrasi yang harusnya kontestasi gagasan dan pemikiran telah diberhangus oleh kontestasi demokrasi liberal.
Ormas yang digawangi Anas Urbaningrum itu juga menyoroti bidang ekonomi selama setahun kebelakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5,6 % memang mendapat pujian dari komunitas internasional. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang membanggakan itu bukan ditopang investasi melainkan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar bisa menjadikan badai krisis ekonomi, mengingat Indonesia mengalami devisit perdagangan setiap tahunnya. Kesenjangan ekonomi masyarakat semakin melebar, menandakan tidak berjalannya pemerataan ekonomi.