Jakarta, Aktual.co —Menjelang PEMILU 2014, independensi media mulai dipertanyakan. Beberapa media sudah menjadikan dirinya sebagai media propaganda untuk kelompoknya masing – masing. Bagi insan media propaganda bukan sesuatu hal yang tabu, mengingat subyektifitas media juga sangat di pengaruhi oleh para profesional didalamnya dan misi dari media tersebut.
Jasa media dalam mengawal bangsa Indonesia juga sangat besar dalam satu dekade belakangan ini, tidak hanya dalam hal demokrasi, hukum, pembangunan, sosial bahkan untuk kasus penyimpangan dan korupsi, beberapa media menciumnya lebih cepat dari pada aparat penegak hukum.
Keberpihakan media di Indonesia ke kelompok tertentu sudah terjadi sejak  zaman pergerakan kemerdekaan, dimana para pemuda masa itu menerbitkan surat khabar untuk menggerakan dan membakar semangat rakyat guna melawan penindasan. Di era tahun 60an ada “Harian Rakyat” yang menjadi corong dari Partai Komunis Indonesia.
Di era reformasi, dimana media mendapat kebebasan yang sangat luas, tantangan bagi insan media juga bertambah besar. Independensi dan industrialisasi media harus jalan beriringan walaupun karakter tersebut saling bertolak belakang. Maka unsur keberimbangan antara advertorial dan pengungkapan kebenaran  menjadi keharusan bagi media untuk menjaga keberlangsungannya.
Keberimbangan media juga sudah menjadi perhatian masyarakat, media yang tidak berimbang dalam menyampaikan berita maupun advertorial lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat, mengingat ada ribuan media baik online, cetak, televisi dan radio menawarkan berbagai macam informasi. Masyarakat Indonesia sudah cerdas menentukan informasi yang ingin diketahui.

Jakarta, Aktual.co — Bersamaan dengan momentum HUT TNI ke 68, ormas Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI) menyelenggarakan diskusi tentang “TNI, Budaya Demokrasi dan Pemilu 2014”.
Anas selaku motor dari Ormas PPI mengutarakan maksud dan tema diadakan diskusi tersebut, untuk memeriahkan HUT TNI ke 68  yang kalah popular dibanding isu kasus MK dan isu APEC. Selain itu Anas juga memberi ruang untuk mendiskusikan posisi TNI di alam demokrasi Indonesia.
Pada Pemilu 1955, TNI yang waktu itu masih bernama Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) diberikan hak politik untuk memilih, namun pada PEMILU berikutnya dan sampai sekarang hak  TNI untuk memilih dicabut.
Banyak kalangan, baik politisi maupun akademisi tidak merekomendasikan untuk memberikan hak memilih pada TNI, karena TNI sudah mempunyai hak istimewa.