Perlu Apa Tidak Revisi UU Pilpres
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono (tengah), Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding (kanan), dan Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan menjadi pembicara Dialektika Demokrasi membahas perlu tidaknya revisi UU Pilpres di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7). Lima fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, serta Fraksi PKB menilai UU Pilpres tidak perlu direvisi terutama pada pasal mengenai “presidential threshold” 20 persen yang menjadi persyaratan bagi partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden. Tiga fraksi yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai Hanura mengusulkan revisi UU Pilpres, sedangkan Fraksi PKS mengusulkan revisi UU Pilpres tapi bisa menerima “presidential threshold” 20 persen. Aktual/Tino Oktaviano
