1 dari 4

Sejumlah kendaraan melintasi jalan yang terdapat spanduk sosialisasi kenaikan harga BBM di Bunderan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6). Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan kenaikan harga BBBM bersubsidi, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM yang diketua Wakil Presiden membuat 3 buku dengan tajuk yang sama yaitu “”Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat”. Aktual/Tino Oktaviano

1 dari 6

Beberapa kendaraan antri saat akan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Cikini Raya, Rabu (19/6). Dalam waktu dekat pemerintah akan menaikan harga BBM usai meyelesaikan proses administrasi RAPBN Perubahan 2013 menjadi undang-undang, yang bakal dipakai sebagai dasar untuk penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang di dalamnya terdapat paket kompensasi kenaikan harga BBM. Besaran subsidi Rp 199,85 triliun itulah yang di dalamnya terdapat substansi kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter dan solar dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter. Kuota volume BBM bersubsidi juga dinaikkan dari 45 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter. Aktual/Tino Oktaviano

1 dari 4

Seorang pekerja menyelesaikan proses pemasangan kursi taman di Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6). Sebanyak 340 kursi yang didatangkan dari Klaten Jawa Tengah ini rencananya akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka untuk masyarakat yang berjalan bisa beristirahat di bangku taman tersebut. Aktual/Tino Oktaviano

1 dari 4

Menteri Keuangan Chatib Basri (kiri) bersama wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar memberikan keterangan kepada wartawan saat mengelar jumpa pers tentang kompensasi kenaikan harga BBM di Jakarta, Selasa (18/6). Pemerintah optimistis tidak ada penambahan orang miskin baru walaupun ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kompensasi kenaikan harga BBM diyakini akan mencegah jumlah orang miskin bertambah pasca kenaikan harga BBM, bahkan Menkeu Chatib Basri menyebut potensi bertambahnya orang miskin relatif aman. Aktual/Tino Oktaviano

1 dari 4

Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat pupuk di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (18/6). Mulai tahun ini, pemerintah mewajibkan perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik tunggal untuk menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) guna menjamin kualitas pupuk yang digunakan pada sektor pertanian. Aktual/Tino Oktaviano