Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
4 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 477

Puan Minta Distribusi Bantuan Banjir di Sumut–Sumbar–Aceh Dievaluasi, Soroti Cara Lempar dari Helikopter

Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025). ANTARA

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat, dan Aceh dilakukan secara efektif. Pernyataan ini disampaikan Puan merespons aksi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang membagikan bantuan kepada korban banjir dan longsor dengan cara dilempar dari helikopter.

“Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya terputus, jadi dilakukan melalui udara. Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya,” kata Puan, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, video bantuan yang dilempar dari udara viral di media sosial dan menuai kritik. Sejumlah warga mengaku kecewa karena bantuan yang diterima rusak. Bahkan, beberapa korban terpaksa memunguti butiran beras yang tumpah dari karung.

Puan menegaskan bahwa pendistribusian bantuan harus dilakukan dengan standar yang memastikan barang tetap layak digunakan oleh warga yang membutuhkan.

“Jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Bobby Nasution menjelaskan bahwa distribusi logistik melalui udara menjadi pilihan karena banyak wilayah, terutama di Tapanuli Tengah (Tapteng), terisolir akibat terputusnya akses darat.

Menurutnya, helikopter tidak hanya digunakan untuk mengirimkan bantuan, tetapi juga untuk memantau kondisi wilayah dari atas guna memastikan daerah yang terputus dapat segera disuplai.

Aksi Bobby itu memicu perdebatan publik mengenai standar penyaluran bantuan ketika daerah terdampak bencana sulit dijangkau. Pemerintah pusat dan daerah kini didorong mengevaluasi metode penyaluran agar lebih aman serta tepat sasaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

FGD Badan Pengkajian MPR RI Soroti Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia

Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly (PDI Perjuangan) dan dihadiri sejumlah anggota, antara lain I.G.N. Kesuma Kelakan (PDI Perjuangan), Hasan Basri Agus (Fraksi Partai Golkar), Saadiah Uluputty (Fraksi PKS) saat Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kedaulatan Rakyat Perspektif Demokrasi Pancasila” di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/3/2025). Aktual/DOK MPR RI

Tangerang Selatan, aktual.com – Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kedaulatan Rakyat Perspektif Demokrasi Pancasila” di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/3/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pendalaman kajian mengenai kualitas demokrasi dan arah sistem ketatanegaraan Indonesia.

FGD dipimpin oleh Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D (PDI Perjuangan) dan dihadiri sejumlah anggota, antara lain I.G.N. Kesuma Kelakan, S.T., M.Si (PDI Perjuangan), H. Hasan Basri Agus (Fraksi Partai Golkar), Saadiah Uluputty, S.T (Fraksi PKS).

Kemudian Ust. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, C.I.R.B.C., C.W.C (Kelompok DPD), serta anggota Kelompok DPD lainnya seperti Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos.I., M.E.I, Jupri Mahmud, S.E, dan Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M.

Tiga narasumber juga dihadirkan dalam FGD kali ini, pakar Ahli Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta dan Pendiri Indikator Politik Indonesia, yaitu Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D. Kemudian Pakar Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D, dan Pakar Human Studies dan juga Dosen di Universitas Islam 45 Bekasi, Dr. Rasminto.

Pembahasan FGD kali kata Yasonna, berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia. Ia menilai kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Yasonna, penurunan kualitas demokrasi terutama berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilu baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif.

“Maka kita berharap kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita. Karena ini dalam perangkat rekrutmen politik ya,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang, serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.

“Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan masyarakat kini cenderung lebih didengar ketika kritik atau keluhan mereka viral. Karena itu, sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.

“Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.

FGD ini juga menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas UUD 1945 apabila diperlukan.

Yasonna menekankan bahwa setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang bukan hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Gus Yahya Siap Diperiksa Terkait Isu Aliran Dana TPPU Rp100 Miliar ke PBNU

Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan terkait dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp100 miliar dari eks Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming.

“Ya kita nunggu juga. Kalau ada yang memeriksa silakan saja gitu lho,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (4/12).

Ia menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran PBNU selalu berpegang pada prinsip ketaatan terhadap hukum. Karena itu, ia membuka diri apabila memang dibutuhkan untuk diperiksa.

“Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum, silakan diproses,” ujarnya.

Menurut Gus Yahya, hingga saat ini pihaknya masih menantikan langkah resmi dari aparat penegak hukum terkait isu tersebut. Ia meminta agar tidak ada tuduhan yang belum berdasar.

“Tetapi, ya jangan belum-belum lalu mengada-ada, sudah menuduh TPPU. Sementara dijadikan alasan, padahal faktanya enggak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas, ya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa proses hukum tidak boleh hanya berangkat dari pernyataan yang tidak memiliki pijakan kuat. Namun, PBNU siap mengikuti seluruh prosedur yang berlaku.

“Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum. Kita semua taat hukum, dan kita mau silakan apabila ada proses hukum yang dijalankan,” jelasnya.

Isu ini mencuat di tengah desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, salah satunya terkait dugaan ketidakteraturan dalam tata kelola keuangan organisasi. Desakan tersebut disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU.

Sebelumnya, Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna mengungkap adanya indikasi pelanggaran pengelolaan keuangan sebagai salah satu dasar mempertimbangkan pemberhentian Gus Yahya dari jabatannya. Ia juga membenarkan temuan audit internal PBNU tahun 2022 mengenai aliran dana Rp100 miliar ke rekening PBNU yang dikelola Mardani Maming.

“Soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya enggak tahu kok tiba-tiba itu bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial,” kata Sarmidi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

“Nah, itu kalau kita melihat data yang ada, itu benar. Benar adanya ada aliran yang masuk itu,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Gelar MHQ Internasional Pertama untuk Disabilitas

Pembukaan gelaran Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) di Jakarta. ANTARA/HO-Kemenag.
Pembukaan gelaran Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) di Jakarta. ANTARA/HO-Kemenag.

Jakarta, aktual.com – Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) Internasional pertama bagi penyandang disabilitas netra, hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan Muslim World League (MWL).

Ajang yang berlangsung hingga 7 Desember 2025 ini mempertemukan para penghafal Al Quran tunanetra dari berbagai negara. Dari total 140 peserta internasional, sebanyak 15 peserta dari 12 negara berhasil melaju ke babak grand final.

“Saudara-saudara kita para peserta di sini telah membuktikan kepada dunia bahwa pandangan batin (Bashirah) lebih mendalam daripada pandangan mata (Bashar),” ujar Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/12).

Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kemenag RI Kamaruddin Amin, Asisten Sekjen Muslim World League Muhammad Al-Majdu’i, Dirjen Urusan Al-Iqrā’ Muslim World League Khalid bin Hasan Abdul Kafi, serta Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Abu Rokhmad.

Kamaruddin menyampaikan, para peserta MHQ Disabilitas Netra ini adalah teladan tentang kemuliaan Islam yang memuliakan manusia dari esensi, bukan dari kondisi fisik.

“Dan bahwa cahaya Al Quran, apabila bersemayam di dalam hati, akan mencukupi pemiliknya dari setiap kekurangan indra,” ujar Kamaruddin.

Ia menegaskan MHQ ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi bagian dari mata rantai panjang tradisi memelihara Al Quran selama lebih dari empat belas abad.

“Oleh karena itu, setiap peserta yang berdiri di hadapan kita hari ini bukan hanya seorang kontestan, melainkan pembawa amanah dan risalah, serta kelanjutan dari perjalanan yang diberkahi untuk menjaga Kitabullah di bumi dan menjaganya tetap hidup di hati dan dada,” kata dia.

Dirjen Urusan Al-Iqra’ Muslim World League Khalid bin Hasan Abdul Kafi menegaskan MWL menjadikan pelayanan terhadap Al Quran sebagai inti misinya di seluruh dunia.

“Acara MHQ bagi disabilitas netra ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, menonjolkan peran aktif mereka, menginvestasikan kemampuan mental mereka dalam menguasai Kitabullah Ta’ala, dan menghormati para jenius di antara mereka dalam menghafal Al Quran,” kata dia.

Khalid juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kemitraan strategis dalam penyelenggaraan ajang internasional ini.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Republik Indonesia dan Kementerian Agama di dalamnya,” ujar dia.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Abu Rokhmad menekankan bahwa penyelenggaraan MHQ Internasional pada 3 Desember bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, sehingga memiliki makna khusus.

“Inisiatif ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi global untuk memperluas ruang partisipasi inklusif bagi penyandang disabilitas netra dalam pengembangan keilmuan Al Quran di tingkat dunia, sekaligus meneguhkan kontribusi Indonesia dalam memajukan syiar Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” katanya.

Abu Rokhmad menjelaskan, MHQ Internasional Disabilitas Netra ini menghadirkan lima cabang lomba, yakni Hafalan 30 Juz dengan Matan Jazari, Hafalan 30 Juz tanpa Matan (Putra), Hafalan 30 Juz tanpa Matan (Putri), Hafalan 20 Juz, dan Hafalan 10 Juz.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

IHSG Bergerak Menguat Seiring Respon Positif Pasar Modal Indonesia

Ilustrasi - Karyawan melintas di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/pri.)

Jakarta, aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi bergerak menguat seiring dengan pelaku pasar merespons positif upaya para pemangku kebijakan untuk memperkuat pasar modal Indonesia.

IHSG dibuka menguat 34,86 poin atau 0,40 persen ke posisi 8.646,65. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,91 poin atau 0,58 persen ke posisi 854,09.

“Pasar diharapkan dapat bergerak positif pada Kamis,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis (4/12).

Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap untuk memberikan insentif fiskal bagi investor ritel, namun baru akan dilakukan apabila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI mampu membereskan praktik saham gorengan dalam enam bulan ke depan, termasuk memberikan sanksi nyata kepada pelaku manipulasi harga saham.

Purbaya menilai pemberian insentif di tengah pasar yang belum bersih justru berisiko merugikan investor pemula.

Selain itu, OJK dan BEI juga telah memfinalisasi penyesuaian Peraturan I-A untuk memperkuat struktur likuiditas, menjaga minat korporasi untuk go public, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas saham yang diperdagangkan.

Di sisi lain, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan OJK dan BEI dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar.

Dari mancanegara, fokus pelaku pasar tertuju pada pelemahan indeks dolar Amerika Serikat (AS) serta sinyal perlambatan tenaga kerja AS. Data ADP menunjukkan penurunan lapangan kerja swasta sebesar 32.000 pada November 2025, atau jauh di bawah ekspektasi yang menandakan mulai melemahnya aktivitas perekrutan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, indeks dolar AS jatuh ke level terendah dalam sebulan di level 98,932, akibat meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada 10 Desember 2025, dengan probabilitas mencapai 88 persen.

Pelemahan tersebut mendorong minat risiko global dan membuka peluang arus dana masuk ke negara berkembang, sehingga berpotensi mendukung penguatan rupiah dan pergerakan positif pasar keuangan Indonesia hari ini.

Pada perdagangan Rabu (3/12/2025) kemarin, bursa saham Eropa ditutup variatif, diantaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,24 persen, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,10 persen, indeks DAX Jerman melemah 0,07 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 0,16 persen.

Sementara itu, bursa AS di Wall Street ditutup kompak menguat pada perdagangan Rabu (3/12/2025), di antaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,86 persen ditutup di level 47.883,14, indeks S&P 500 menguat 0,30 persen ke level 6.849,98, dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,20 persen ditutup di 25.342,85.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 692,32 poin atau 1,39 persen ke 50.545,00, indeks Shanghai melemah 17,21 poin atau 0,44 persen ke 3.860,27, indeks Hang Seng melemah 109,23 poin atau 0,41 persen ke 25.655,00, dan indeks Strait Times melemah 0,55 poin atau 0,01 persen ke 4.554,02.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ahli Kebijakan Hutan Sebut Kayu Gelondongan Pascabanjir Harus Segera Diinvestigasi

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Kota Bogor, aktual.com – Ahli Kebijakan Hutan IPB University Prof Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat MSc FTrop mengatakan kayu gelondongan yang berserakan pascabanjir bandang dan longsor di Sumatera Utara dan Sumatera Barat harus diinvestigasi untuk memastikan asal penyebabnya.

“Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang, namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru. Untuk itu harus ada investigasi,” katanya sebagaimana informasi yang diperoleh dari IPB University, Kota Bogor, Kamis (4/12).

Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University ini mengatakan kayu-kayu besar dan kecil yang tampak berserakan di lokasi bencana tidak berasal dari satu penyebab tunggal.

Kayu-kayu tersebut, katanya, kemungkinan berasal dari campuran penebangan, pohon tumbang, serta sisa pembersihan lahan (land clearing).

Ia belum dapat memastikan apakah kayu tersebut seluruhnya merupakan kayu gelondongan baru atau kayu lama yang terseret arus.

“Debit air besar saat longsor, memungkinkan pohon tumbang ikut hanyut sehingga menambah campuran material kayu di lokasi,” katanya.

Prof Dodik menjelaskan perbedaan kayu hasil pembalakan dengan kayu tumbang alami. Kayu hasil tebangan pasti memiliki bekas gergaji yang jelas, sedangkan kayu yang tumbang alami tidak menunjukkan pola potongan yang rapi.

Ia menekankan perlunya pembenahan tata kelola lingkungan agar kejadian serupa dapat dicegah.

Terkait penyebab longsor, Prof Dodik menyebut kejadian tersebut merupakan kombinasi faktor alam dan faktor manusia.

“Ada faktor cuaca ekstrem, kondisi geografis pegunungan, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia,” katanya.

Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi seperti Amdal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada denda, tetapi juga pemulihan lingkungan.

Menyinggung data deforestasi di Sumatera bagian utara, Prof Dodik menjelaskan bahwa kehilangan tutupan hutan (forest loss) mencakup degradasi, sementara deforestasi memiliki batasan hukum tersendiri.

“Di Indonesia, batasnya 30 persen. Jika kurang dari itu, terjadi deforestasi,” katanya.

Ia mengingatkan agar penurunan tutupan hutan diperhatikan serius karena berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Prof Dodik mengingatkan pentingnya multifungsi hutan dan pemanfaatan hutan yang tetap menjaga keberlanjutan. “Ambil manfaat dari hutan tanpa merusaknya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...476477478...43,496Halaman 477 dari 43,496

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya