6 April 2026
Beranda blog Halaman 530

IKA PMII Harap Konflik Internal PBNU Segera Diselesaikan

Arsip - Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham. ANTARA/Fath Putra Mulya
Arsip - Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham. ANTARA/Fath Putra Mulya

Jakarta, aktual.com – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham berharap agar konflik internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera fokus untuk dijernihkan agar tidak dijadikan ajang konsolidasi kelompok.

Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur dan tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite.

“PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal,” ungkap Idrus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (25/11).

Ia menegaskan NU merupakan milik rakyat dan milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil. Dirinya pun mengingatkan sejarah NU yang dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengaveling organisasi untuk kepentingan sesaat.

Dikatakan bahwa sejarah mencatat NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar, yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.

Idrus menyebutkan di antara nama-nama harum itu, ada Kiai Haji (KH) Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Raden (KHR) Asnawi Kudus, KHR Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, serta KH Doro Muntaha.

Jika melihat struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), kata dia, tampak
jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun semangat keumatan dan kebangsaan.

Pada masa kepengurusan pertama, disebutkan bahwa Rais Akbar dijabat oleh Kiai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari dari Jombang, sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada KH Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya.

Sementara posisi Katib Awal dipegang oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dari Jombang dan Katib Tsani oleh KH Abdul Chalim dari Cirebon.

“Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,” kata dia.

Kendati demikian, Idrus menekankan kondisi PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.

Dengan begitu, dirinya berharap konflik internal harus segera dikelola dengan baik agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU.

Dia berpendapat langkah tersebut tidak cukup hanya melalui klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Insyaallah nanti digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

Baru-baru ini, risalah Rapat Harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pertamina Dinilai Tengah Hadapi Perlawanan Balik dari Mafia Migas

Ilustrasi - Pertamina turunkan harga Pertamax Series dan Dex Series. ANTARA/HO-Pertamina.

Jakarta, aktual.com – Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, menilai bahwa berbagai serangan buzzer terhadap Pertamina belakangan ini bukan terjadi secara alami. Ia menegaskan, ada upaya sistematis dari mafia migas untuk menjatuhkan Pertamina yang selama ini menjadi benteng terakhir ketahanan energi nasional.

“Serangan buzzer kepada Pertamina adalah sebuah target dari mafia migas untuk menjatuhkan Pertamina yang selama ini menjadi salah satu perusahaan plat merah yang menguasai energi nasional, berbagai cara untuk menjatuhkan Pertamina,” kata Emrus saat dihubungi, Senin (24/11/2025).

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menjelaskan, mafia migas menggunakan buzzer sebagai senjata opini untuk melemahkan posisi Pertamina di mata publik. Langkah tersebut, kata Emrus, dilakukan agar Pertamina dianggap gagal mengelola energi nasional.

“Mafia migas manfaatkan buzzer untuk kepentingan migas agar hancurkan Pertamina tidak bisa menjadi pengendalian energi nasional,” jelasnya.

Emrus menekankan pentingnya dukungan publik terhadap Pertamina di tengah situasi ini. Ia melihat bahwa perlawanan mafia migas akan terus terjadi selama Pertamina memperkuat tata kelola dan struktur pengendalian energi.

“Masyarakat harus mendukung untuk selamatkan Pertamina dari buzzer yang dimiliki mafia migas, kita lawan mafia migas agar Pertamina maju,” ucapnya.

Meski demikian, Emrus optimistis masyarakat kini lebih cerdas dan tidak mudah diprovokasi oleh opini negatif yang sengaja digencarkan untuk merusak citra Pertamina.

“Tentunya saat ini masyarakat lebih pintar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun, masyarakat juga tidak mau Pertamina kalah oleh perlawanan mafia migas,” jelasnya.

Ia menyebut mafia migas selalu memanfaatkan berbagai kekurangan atau kelemahan Pertamina untuk dijadikan bahan serangan. Karena itu, ia menilai perlindungan terhadap Pertamina harus menjadi kepentingan bersama.

“Melalui kekurangan yang ada di Pertamina tentu itu yang digunakan mafia migas untuk jatuhkan Pertamina, maka kita harus menjaga Pertamina dari kepentingan yang ingin menghancurkan Pertamina,” kata Emrus.

Emrus menegaskan keberlangsungan tata kelola energi nasional sangat bergantung pada keberhasilan Pertamina dalam menghadapi serangan kelompok mafia migas.

“Ya semua publik termasuk masyarakat harus melawan mafia migas agar pertumbuhan energi nasional tetap terjaga jangan sampai mafia migas merusak tata kelola yang telah dibangun oleh Pertamina selama ini,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sri Sultan HB X Hadiri Pembukaan Sarasehan Nasional MPR RI oleh Ketua Fraksi Golkar

Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kanan), bersalaman dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X saat membuka Sarasehan Nasional MPR RI bertema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Yogyakarta, Senin (24/11/2025). Aktual/DOK MPR RI

Yogyakarta, aktual.com – Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, membuka Sarasehan Nasional MPR RI bertema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Yogyakarta, Senin (24/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sarasehan yang digagas F-PG MPR ini juga dihadiri Sekretaris F-PG MPR Ferdiansyah, Bendahara F-PG MPR Adde Rosi Khoerunnisa, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta akademisi UMY Prof. Dr. Imamudin Yuliadi. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, para kepala daerah se-DIY, pimpinan perguruan tinggi, civitas academica, BEM kampus, serta pengurus HIPMI DIY.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Penganggaran MPR ini menegaskan bahwa penyelenggaraan sarasehan ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya terkait pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum. Ia menekankan pentingnya kemandirian daerah, terutama dalam aspek keuangan.

“Kita melakukan reformasi pada 1998, dan salah satu hasilnya adalah otonomi daerah. Artinya, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyejahterakan masyarakatnya. Maka keuangan daerah juga harus mandiri,” ujar Mekeng.

Ia menilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih terlalu besar. Karena itu, F-PG MPR mendorong lahirnya regulasi yang memungkinkan daerah menerbitkan obligasi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

Setelah rangkaian sarasehan nasional di berbagai daerah, yang sebelumnya digelar di Manado dan akan berlanjut ke Bandung, Papua, NTT, hingga Kalimantan Timur, F-PG MPR akan menyusun naskah akademik untuk diajukan ke DPR RI sebagai dasar penyusunan RUU Obligasi Daerah.

“Sarasehan ini penting untuk mengumpulkan masukan publik, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap dukungan moral agar obligasi daerah dapat segera terwujud demi mempercepat pembangunan di daerah,” ujarnya.

*MPR Serap Aspirasi Publik*

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sarasehan tersebut. Menurutnya, forum ini merupakan langkah strategis dalam merespons isu aktual terkait instrumen pembiayaan daerah.

“Ini adalah bentuk nyata penyerapan aspirasi publik. Kami memberikan penghargaan kepada Ketua F-PG MPR sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Bapak Melchias Markus Mekeng, atas inisiasi penyelenggaraan sarasehan nasional,” ujarnya.

Siti juga menyampaikan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X atas dukungannya. Menurutnya, kehadiran Sultan memberi makna penting bagi upaya MPR mendorong pemahaman bersama mengenai urgensi obligasi daerah.

Melalui sarasehan ini, ujar Siti, diharapkan terwujud percepatan regulasi yang memungkinkan daerah berinovasi dalam strategi pembiayaan. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.

“Sarasehan ini harus menjadi ruang dialog yang produktif dan konstruktif. Semua pandangan dan masukan akan dikonsolidasikan sebagai kontribusi bagi pengembangan instrumen obligasi daerah demi mendukung strategi pembangunan nasional,” katanya.

Siti menutup dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung acara tersebut, seraya berharap forum ini menjadi titik awal bagi penguatan pembiayaan daerah yang lebih efektif.

Israel Kembali Langgar Perjanjian Gencatan Senjata

Arsip Foto - Staf Bulan Sabit Merah Mesir berdiri di dekat truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan saat memasuki Jalur Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah, Palestina, Minggu (12/10/2025). (ANTARA/Xinhua/Ali Mostafa/aa.)
Arsip Foto - Staf Bulan Sabit Merah Mesir berdiri di dekat truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan saat memasuki Jalur Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah, Palestina, Minggu (12/10/2025). (ANTARA/Xinhua/Ali Mostafa/aa.)

Gaza, aktual.com – Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan bahwa Israel hanya mengizinkan tidak lebih dari 200 truk bantuan masuk ke Jalur Gaza per hari dari 600 truk yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabteh, mengatakan kepada Anadolu pada Senin (24/11) bahwa Israel hanya mengizinkan kurang dari sepertiga dari bantuan yang dibutuhkan untuk 2,4 juta penduduk Gaza.

“Israel mengelola kelaparan di Gaza secara perlahan dan bertahap,” katanya, sembari memperingatkan bahwa tingkat malnutrisi di kalangan penduduk Gaza telah melampaui 90 persen.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang dicapai antara Hamas dan Israel pada 10 Oktober, seharusnya 600 truk bantuan masuk ke Gaza setiap hari.

Namun, Israel tidak mematuhi perjanjian tersebut, dan melancarkan serangan hampir setiap hari yang telah menewaskan sedikitnya 342 warga Palestina sejak 10 Oktober.

Thawabteh mengatakan Israel terus melarang masuknya alat berat dan peralatan yang dibutuhkan tim pertahanan sipil untuk mengevakuasi jenazah para syuhada dari bawah reruntuhan, dalam pelanggaran terang-terangan terhadap seluruh hukum kemanusiaan.

Ia menggambarkan praktik Israel tersebut sebagai kejahatan berlapis yang terdiri dari upaya kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil dan menghalangi bantuan kemanusiaan.

Dirinya mendesak para mediator dan penjamin gencatan senjata untuk memberikan tekanan serius dan efektif agar pendudukan Israel mematuhi apa yang telah ditandatangani dan segera menghentikan pelanggaran berat ini.

Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah menewaskan hampir 70.000 orang di Gaza yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.900 lainnya dalam serangan brutal yang meratakan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menhan Sjafrie Soroti Kejanggalan Akses dan Otoritas Negara di Bandara IMIP

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Foto: Taufik A Harefa/Aktual.com

Jakarta, aktual.com — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap sejumlah kejanggalan saat melakukan kunjungan kerja selama dua hari pada 19–20 November 2025 di Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP).

Kunjungan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah persoalan akses menuju bandara IMIP yang selama ini dinilai tertutup dan bahkan disebut sulit dimasuki aparat pemerintah.

Selain soal akses, Menhan juga menyoroti absennya otoritas negara di bandara IMIP, termasuk instansi penting seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Kondisi ini dinilai menimbulkan celah yang berpotensi mengancam aspek kedaulatan ekonomi maupun keamanan nasional.

Sjafrie menegaskan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”, pernyataan yang mencerminkan kekhawatiran atas potensi praktik pengelolaan kawasan yang tidak sesuai dengan aturan negara.

Temuan ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai tata kelola kawasan industri strategis tersebut, terutama terkait kontrol negara terhadap aktivitas di IMIP yang berada di wilayah Sulawesi Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Telusuri Pengadaan Fiktif, KPK Kembali Periksa Tiga Pegawai PT PP

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperdalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan indikasi pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction PT Pembangunan Perumahan. Lembaga antirasuah itu memeriksa tiga karyawan perusahaan sebagai saksi, pada Jumat, 21 November 2025.

Mereka adalah Moch Ichsan, pegawai PT PP; PM Proyek SGAR Tahun 2023; serta SAM Proyek SGAR Tahun 2023. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan untuk memastikan konstruksi perkara yang sedang ditangani. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta,” ujar Budi, dikutip Selasa (25/11).

Kasus yang menyeret dua tersangka tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp80 miliar pada tahun anggaran 2022 hingga 2023. Budi menjelaskan bahwa praktik yang diusut penyidik melibatkan pola subkontraktor fiktif yang disusun di lingkungan PT PP.

Dalam prosesnya, identitas pegawai harian lepas diduga disalahgunakan untuk menciptakan seolah-olah terdapat pekerjaan subkontraktor. “Jadi, ada subkon-subkon fiktif yang dikerjakan di lingkup PT PP ini, di antaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, penyalahgunaan identitas,” kata Budi.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengungkapan perkara ini. Budi menyebut tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dalam pengembangan perkara korupsi di tubuh BUMN konstruksi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain