6 April 2026
Beranda blog Halaman 553

Arsul Sani Tegas Tidak Akan Lapor Balik Tuduhan Ijazah Palsu

Jakarta, aktual.com – Hakim Konstitusi Arsul Sani mengaku tidak akan melaporkan balik pihak yang menuduh dirinya memiliki ijazah doktoral palsu.

Arsul mengatakan sebagai bagian dari lembaga negara, dirinya tidak bisa melaporkan seseorang atas delik pencemaran nama baik. Hal itu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024.

“Enggak, saya enggak, kalau MK kan enggak bisa. MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik,” katanya dalam konferensi pers di MK, Jakarta, Senin (17/11).

Dia menyatakan putusan tersebut tidak boleh dilanggar. Menurut dia, melaporkan balik pihak yang menuduhnya bukan perbuatan patut.

“Itu sudah diputuskan sendiri oleh MK, masa kemudian karena itu MK-nya akan melanggar sendiri apa yang diputuskan. Saya kira enggak, saya pun bagian dari MK, jadi tidak patut untuk melakukan itu,” ucapnya.

Pada Jumat (15/11) lalu, Arsul Sani dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah doktoral palsu.

Dalam konferensi pers, Arsul menjawab tudingan dengan langsung memperlihatkan dokumen ijazah doktoral yang ia peroleh dari Collegium Humanum Warsaw Management University di Warsawa, Polandia.

Dijelaskan Arsul, ia memulai perjalanan studi doktoral pada tahun 2011 di Glasgow Caledonian University Inggris. Namun, ia tidak jadi menyelesaikan studi di kampus tersebut karena kesibukan sebagai anggota DPR RI.

Arsul kemudian melanjutkan studinya di Warsawa pada Agustus 2020. Setelah menjalani riset penelitian, Arsul lulus pada Juni 2022 usai mempertahankan disertasinya yang kemudian dibukukan.

Arsul memperoleh ijazahnya secara langsung dari Collegium Humanum Warsaw Management University saat prosesi wisuda di Warsawa pada Maret 2023.

Selain ijazah, Hakim Arsul juga memperlihatkan salinan atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, transkrip nilai, serta foto-foto wisudanya yang dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu.

Pada kesempatan itu, Arsul juga enggan suuzan terkait ada tidaknya intrik politis di balik laporan dugaan ijazah palsu tersebut.

Arsul menyatakan dirinya tidak boleh berprasangka buruk apakah laporan tersebut merupakan bagian dari upaya memberhentikannya dari kursi hakim konstitusi, seperti halnya Aswanto, hakim konstitusi usulan DPR yang dicopot pula oleh DPR pada 2022.

“Saya tidak boleh suuzan ya bahwa ini dari skenario ‘meng-Aswanto-kan’ Pak Arsul Sani, saya tidak boleh suuzan seperti itu,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Internet Satelit Hadir di Desa Sukobubuk, Warga Kini Nikmati Koneksi Tanpa Batas

Pati, aktual.com – Akses internet kini menjadi kebutuhan mendasar yang menentukan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Sayangnya, masih banyak desa di Indonesia yang belum menikmati layanan digital akibat keterbatasan infrastruktur jaringan.

Upaya memperluas konektivitas pun menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerataan digital dan membuka peluang baru bagi pendidikan, usaha mikro, serta pengembangan komunitas lokal. Salah satu terobosan nyata dalam menjembatani kesenjangan digital ini hadir dari inisiatif peluncuran internet satelit di Desa Sukobubuk, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Inisiatif tersebut diluncurkan oleh Dayabumi Telekomunikasi, penyedia layanan satelit nasional, melalui program bertajuk “Menghubungkan Desa, Menumbuhkan Harapan.”

Program ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam memperluas konektivitas digital ke wilayah pedesaan dan menghadirkan peluang baru bagi masyarakat di berbagai sektor.

Desa Sukobubuk merupakan salah satu wilayah yang sebelumnya menghadapi tantangan akses internet karena keterbatasan infrastruktur jaringan. Dengan implementasi teknologi satelit dari Dayabumi Telekomunikasi, kini masyarakat desa dapat menikmati koneksi internet yang cepat, stabil, dan inklusif dengan membuka peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Kegiatan peresmian diawali dengan seremoni Aktivasi Internet Satelit yang dihadiri Saman selaku Kepala Desa Sukobubuk, Gamma Thohir selaku pendiri Desabumi dan Dayabumi Group, serta Adhitya Hernadian selaku Direktur dari Dayabumi Telekomunikasi.

Dalam momen simbolis tersebut, perwakilan Dayabumi Telekomunikasi bersama pemerintah desa secara simbolis menekan tombol bertuliskan “Connect” di perangkat elektronik yang menandai resminya koneksi digital bagi warga Sukobubuk.

Setelah peresmian, masyarakat diajak mencoba langsung koneksi baru tersebut. Sohibul, perwakilan petani melakukan panggilan video dengan kerabatnya yang sedang tinggal di kota. Ia terkejut senang karena akhirnya dapat menghubungi keluarganya tanpa harus pergi keluar desa untuk mencari internet. “Alhamdulilah dengan adanya internet baru ini, kita warga desa bisa saling terhubung kapan pun dan dimana pun,” ujarnya.

“Teknologi satelit kami dirancang berdasarkan karakteristik geografis Indonesia, tujuannya untuk menjangkau wilayah terpencil yang belum terlayani jaringan konvensional. Misi kami sederhana: memastikan semua desa merasakan arus digitalisasi,” ujar Adhitya Hernadian, Direktur Dayabumi Telekomunikasi dalam sambutannya.

“Koneksi hari ini bukan hanya sinyal internet, tapi juga jembatan bagi pengetahuan, ekonomi, dan masa depan generasi muda,” lanjut dia.

Menanggapi hal tersebut, salah satu warga Desa Sukobubuk menyampaikan rasa syukurnya atas diresmikannya internet satelit ini. “Di desa kami yang selama ini sulit mendapatkan sinyal internet, kami sangat senang dengan adanya internet baru ini. Harapannya, internet ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan masyarakat mulai dari berjualan, mencari informasi, hingga mendukung berbagai kebutuhan,” ujarnya.

Pada program lain yang berlangsung di wilayah yang sama, Desabumi dan Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia turut mengembangkan inisiatif ketahanan pangan berbasis energi bersih. Kehadiran internet satelit dari Dayabumi Telekomunikasi diharapkan dapat bersinergi dengan program tersebut, terutama dalam membantu pemasaran komoditas pertanian dan memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat desa.

“Konektivitas ini menjadi pintu awal bagi transformasi sosial di desa. Energi dan internet akan menjadi fondasi agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.” ujar Gamma Thohir, Pendiri Desabumi dan Dayabumi Group.

Langkah ini menjadi tonggak penting bagi pemerataan digital di wilayah pedesaan, sejalan dengan program nasional Transformasi Digital Indonesia 2045.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menuju SEA Games 2025, Indra Sjafri Pastikan Garuda Muda Makin Solid

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. Aktual/DOK PSSI

Jakarta, aktual.com – Timnas U-23 Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Mali dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11/2025) malam. Meski hasilnya jauh dari harapan, pelatih Indra Sjafri tetap melihat sisi positif di balik performa para pemainnya.

“Tentu dari hasil dan dari gol-gol yang terjadi, kami tidak puas. Tapi ada beberapa hal positif yang kita lakukan. Secara keseluruhan pun saya pikir kami tidak terlalu bermain jelek, dan memang ada kesalahan dari set piece,” ujar Indra seusai pertandingan.

Laga melawan Mali ini menjadi tolok ukur penting bagi Garuda Muda sebelum berlaga di SEA Games 2025 Thailand pada Desember mendatang. Indra mengakui masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama terkait respons pemain dalam beberapa situasi krusial.

“Dari pertandingan malam ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki untuk menuju SEA Games. Ada beberapa hal yang respons kita tidak tepat. Itu yang harus kami perbaiki,” ujarnya.

Selain itu, masalah penyelesaian akhir juga menjadi sorotan. Indonesia mampu menciptakan sejumlah peluang, namun gagal mengonversinya menjadi gol.

“Dari sisi produktivitas, ada beberapa peluang. Tapi tidak gol,” kata Indra.

Indra menjelaskan bahwa pembenahan kualitas individu pemain menjadi prioritas utama sebelum menentukan daftar final 30 pemain yang akan dibawa ke Thailand.

“Yang paling penting untuk menghadapi SEA Games adalah dari 30 pemain ini kita bisa menetapkan pemain-pemain terbaik,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi terus dibangun dengan sejumlah pemain yang berpotensi memperkuat skuad, termasuk Marselino Ferdinan, yang disebut-sebut bakal menjadi tulang punggung tim.

Meski kalah, Indra tetap optimistis performa Timnas U-23 akan meningkat pada pertandingan selanjutnya.

“Mudah-mudahan dengan kualitas pemain yang ada nanti, kita bisa tampil lebih baik daripada pertandingan ini,” tutupnya.

Timnas U-23 dijadwalkan melanjutkan rangkaian uji coba dalam beberapa pekan ke depan sebelum terbang ke Thailand, dengan harapan mencapai performa terbaik saat menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Prabowo Targetkan Satu Juta Panel Interaktif Terpasang di Sekolah pada 2026

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas dalam sebuah acara yang digelar terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, pada Senin, 17 November 2025. Aktual/BPMI Setpres

Bekasi, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target percepatan besar-besaran dalam program digitalisasi pembelajaran nasional. Pada 2026, pemerintah menargetkan pemasangan tiga Interactive Flat Panel (IFP) tambahan di setiap sekolah di seluruh Indonesia—setara dengan sekitar satu juta unit.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

“Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi… menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel,” ujar Presiden.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang meragukan kemampuan pemerintah menuntaskan proyek besar tersebut. Ia menyebut skeptisisme seperti itu bukan hal baru, tetapi menegaskan bahwa pemerintah akan menunjukkan hasil nyata.

“Pasti ada orang pintar yang nyinyir: ‘Apa bisa? Nggak mungkin program ini jalan. Gila Prabowo.’ Tapi kita akan buktikan,” katanya disambut tepuk tangan.

Menurut Prabowo, keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak yang membantu mempercepat distribusi panel ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

“Satu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 IFP ini bisa didistribusikan ke semua sekolah, termasuk di daerah 3T,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) tetap menjadi prioritas utama. Sebagian besar panel telah tiba di lokasi, meski masih ada kendala di sekitar 140 sekolah yang berada di wilayah pegunungan dan sulit diakses.

Ia memastikan distribusi akan tetap tuntas dengan dukungan aparat negara.

“InsyaAllah kita akan sampai ke situ, dan kita akan dibantu TNI dan Polri supaya semua sekolah mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

Untuk mendukung ekosistem pembelajaran baru tersebut, Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan sebuah studio produksi materi ajar digital di Jakarta. Studio itu akan menjadi pusat pembuatan konten yang bisa diakses seluruh sekolah secara bersamaan.

“Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia… Semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapa pun,” kata Prabowo.

Dengan sistem ini, siswa dan orang tua di rumah juga dapat mengikuti materi pembelajaran secara mandiri.

“Kalau anak-anak atau orang tua punya gadget ingin menatar atau memberi les, mereka bisa buka dan belajar dari rumah,” ujarnya.

Klaim 16 Hektare Dipersoalkan, PT GMTD Ingatkan Kembali Fakta Hukum yang Diabaikan

Kawasan Tanjung Bunga. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, yang dahulu dikenal sebagai PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (PT GMTD), menyampaikan pernyataan tegas bahwa klaim PT Hadji Kalla mengenai kepemilikan lahan 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga adalah klaim yang tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan fakta historis maupun administrasi pertanahan nasional yang berlaku sejak tahun 1991.

1. Dasar Hukum Kawasan Tanjung Bunga Ditentukan oleh Dokumen Negara — Bukan Klaim Sepihak.

Kawasan Tanjung Bunga telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan wisata terpadu yang sepenuhnya berada dalam mandat tunggal PT GMTD melalui:
• SK Menteri PARPOSTEL – 8 Juli 1991.
• SK Gubernur Sulsel – 5 November 1991 (1.000 Ha).
• SK Penegasan Gubernur – 6 Januari 1995.
• SK Penegasan & Larangan Mutasi Tanah – 7 Januari 1995.

Keempat dokumen negara ini menyatakan secara eksplisit:
➤ Hanya PT GMTD yang berwenang membeli, membebaskan, dan mengelola tanah di kawasan Tanjung Bunga.
➤ Tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memproses atau memiliki tanah pada periode tersebut.

Ini adalah keputusan negara, bukan opini.

2. Kepentingan Publik: Tanjung Bunga Dibangun Sebagai Proyek Pemerintah untuk
Makassar–Gowa.

Penetapan mandat tunggal PT GMTD sejak 1991 adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional untuk:
• Membuka kawasan wisata terpadu Makassar–Gowa.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
• Mengaktifkan investasi ketika pemerintah tidak memiliki anggaran.
• Menata kawasan rawa menjadi pusat pertumbuhan baru.

Investasi awal PT GMTD-lah yang membangun akses, jalan, pematangan lahan, dan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi hadirnya berbagai pembangunan lain di Tanjung Bunga.

Penting untuk dipahami publik bahwa tanpa mandat pemerintah kepada PT GMTD, kawasan ini tidak akan berkembang seperti hari ini.

3. Klaim “Penguasaan Fisik Sejak 1993” Tidak Memiliki Nilai Hukum.

Pernyataan PT Hadji Kalla bahwa mereka telah menguasai fisik lahan sejak 1993 adalah tidak relevan secara hukum, karena pada tahun tersebut:
• Kawasan masih berupa rawa dan tanah negara.
• Tidak ada pasar tanah.
• Tidak ada izin lokasi lain selain PT GMTD.
• Tidak ada satu pun SK atau izin pemerintah yang memberikan hak kepada pihak lain.

Dalam hukum agraria Indonesia:
➤ Penguasaan fisik tidak melahirkan hak kepemilikan tanpa izin pemerintah.

Karena itu, klaim penguasaan fisik tidak dapat mengalahkan dokumen negara.

4. Sertifikat HGB yang Disebutkan Harus Diuji Legalitas OBJEK Tanahnya.

PT Hadji Kalla mengutip keberadaan Sertifikat HGB (SHGB) dari BPN.

PT GMTD perlu menegaskan:
➤ Sertifikat tidak sah apabila objek tanahnya berada pada kawasan yang telah dicadangkan secara resmi kepada pihak lain.

Jika SHGB tersebut diterbitkan:
• Tanpa izin lokasi.
• Tanpa IPPT.
• Tanpa persetujuan gubernur.
• Tanpa pelepasan hak negara.
• Tanpa persetujuan PT GMTD (pemegang mandat tunggal),
maka SHGB tersebut:
➤ Dapat dibatalkan secara administratif,
➤ Tidak menciptakan hak kepemilikan yang sah, dan
➤ Tidak dapat digunakan untuk mengklaim lahan negara yang telah dicadangkan terlebih dahulu.

PT GMTD mempersilahkan PT Hadji Kalla untuk menunjukkan dasar hukum penerbitan SHGB itu pada periode 1991–1995.

Kami meyakini dokumen tersebut tidak pernah ada, karena memang tidak pernah diterbitkan.

5. Klaim “Pembebasan 80 Hektare 1980-an” Tidak Tercatat Dalam Arsip Pemerintah.

Faktanya:
• Normalisasi Sungai Jeneberang adalah kontrak pekerjaan, bukan perolehan hak atas tanah.
• Tidak pernah ada pencadangan tanah untuk Kalla.
• Tidak ada SK Gubernur terkait pemberian hak.
• Tidak ada pencatatan pembebasan tanah di BPN, Pemprov Sulsel, maupun Pemkot Makassar.

Menghubungkan pekerjaan sungai dengan klaim kepemilikan tanah adalah tidak akurat dan menyesatkan publik.

6. Tidak Ada Putusan Pengadilan atau Surat BPN yang Membatalkan SK-SK Pemerintah.

Anggota DPR RI Slamet Ariyadi: “KEK Tembakau Solusi Agar Kekayaan Madura Kembali ke Madura”

Bangkalan, Aktual.com  — Anggota DPR RI Dapil Madura, Slamet Ariyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Komunitas Muda Madura (KAMURA) dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Pernyataan ini disampaikannya dalam Seminar dan FGD KEK Tembakau yang digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Dalam sambutannya, Slamet menyebut keberanian KAMURA mengangkat isu strategis tentang tataniaga dan industrialisasi tembakau sebagai langkah penting yang patut dihargai.

“Saya mengapresiasi KAMURA. Membahas KEK Tembakau bukan hal mudah, tapi justru KAMURA berani memulai. Ini inisiatif besar untuk Madura,” ujarnya ditulis, Senin (17/11).

Sejak pertama dilantik tahun 2019, Slamet menegaskan dirinya konsisten memperjuangkan sektor strategis Madura: tembakau, garam, sapi Madura, hingga isu pemekaran provinsi Madura.

“Kesejahteraan petani tembakau harus diprioritaskan. Saya bersuara sejak lama. Garam, sapi Madura, dan potensi SDA Madura harus kembali memberikan manfaat kepada rakyat Madura,” katanya.

Ia mengkritik bahwa Madura bukan daerah 3T, tetapi sering terlupakan dalam prioritas pembangunan nasional. “Madura tidak termasuk daerah tertinggal, tapi terlupakan. Karena itu kami perjuangkan agar Madura menjadi provinsi. Potensinya besar, tetapi ruang politiknya kecil,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Slamet juga menegaskan komitmennya untuk mengawal KEK Tembakau di DPR RI.

“Kami siap menjadi mata, telinga, tangan, dan kaki masyarakat Madura. KEK Tembakau akan kami kawal sampai ke meja legislasi, termasuk pembahasan RUU Tembakau dan tata niaga tembakau di Kementerian Perdagangan.”

Ia juga mengapresiasi KAMURA yang menggandeng kampus dan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan. “KAMURA mampu menggerakkan civitas akademika UTM dan BEM UTM. Ini luar biasa. Mahasiswa harus ikut terlibat dalam memberi gagasan dan arah bagi Madura.”

Slamet menutup dengan pernyataan bahwa perjuangan untuk Madura tidak boleh berhenti di seminar. “Ini bukan hanya soal tembakau, tetapi soal bagaimana sumber daya Madura kembali ke masyarakat Madura. Kami siap mengawal sampai harapan ini menjadi kenyataan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain