17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 681

DPR Dengarkan Suara Akar Rumput, Revisi Sistem Pendidikan Nasional Demi Keadilan dan Masa Depan Bangsa

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi X Ledia Hanifa, Founder Rumah Literasi 45 Andreas Tambah dan Moderator Anggota KWP, Saktia Andri Susilo saat diskusi Forum Legislasi dengan tema "Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata" di Ruang PPIP Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selasa (22/7/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Komisi X DPR RI tengah menggodok Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan intensitas tinggi dan dinamika tajam. Isu-isu krusial seperti wajib belajar 13 tahun, akses pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), anggaran pendidikan, hingga perlindungan tenaga pendidik menjadi fokus utama. DPR menegaskan, ini bukan proses instan, karena menyentuh jantung sistem pendidikan Indonesia.

“Banyak yang bilang Panja Sisdiknas diam. Kami bukan diam, tapi sedang bekerja lewat Panja lain,” kata Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dalam diskusi publik, Selasa (22/7/2025). Dua Panitia Kerja (Panja) dibentuk, yakni Panja Pendidikan Daerah 3T dan Panja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL), guna menyerap lebih banyak masukan dari akar rumput dan dunia pendidikan nasional yang kompleks.

RUU ini lahir dari kebutuhan menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan amanat Presiden untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun, mulai PAUD hingga SMA sederajat. Kebijakan ini punya konsekuensi besar terhadap kurikulum, pendanaan, hingga infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah yang minim akses.

“Kalau ke luar Jakarta, disparitas makin terasa. Kualitas pendidikan makin timpang,” ujar legislator dari Komisi X.

Salah satu keluhan yang disuarakan masyarakat adalah masih sulitnya anak-anak miskin mengakses pendidikan yang layak. Sekolah negeri penuh dan jalur prestasi kerap hanya dinikmati kalangan berada. Sementara sekolah swasta menuntut biaya yang tak mampu dijangkau anak-anak miskin.

Draf naskah akademik RUU Sisdiknas yang diterima Komisi X mengungkap 10 problem mendasar pendidikan nasional, antara lain, ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan, alokasi anggaran 20% dari APBN/APBD belum maksimal, pendanaan pendidikan nonformal dan keagamaan yang timpang, ketidaksesuaian kurikulum dan jaminan mutu antar jenjang. standar nasional pendidikan dan akreditasi yang belum efektif, perlindungan tenaga pendidik nonformal yang belum diatur, belum meratanya layanan wajib belajar 13 tahun, inimnya layanan PAUD berkualitas, urangnya akses pendidikan inklusif bagi kelompok rentan dan lemahnya sistem evaluasi dan pengawasan pendidikan

Komisi X menegaskan, tanpa reformasi mendasar dan pemihakan terhadap wilayah tertinggal serta kelompok rentan, cita-cita “Indonesia Emas 2045” hanya akan menjadi jargon semata.

Testimoni dari seorang guru sekaligus pendiri Rumah Literasi 45 menggugah suasana rapat Komisi X. Dengan suara lantang, ia memaparkan realita di lapangan: 4 juta anak putus sekolah hingga pertengahan 2025, tak adanya sekolah dasar di banyak desa terpencil, hingga kritik terhadap Sekolah Rakyat yang justru dibangun di kota-kota besar.

“Pasal 11 mewajibkan negara menyediakan pendidikan dasar. Tapi banyak desa bahkan tidak punya SD. Bagaimana bisa bicara wajib belajar?” katanya tegas.

Ia juga menyoroti seleksi jalur prestasi di sekolah negeri yang lebih banyak diakses oleh anak-anak kaya yang bisa les privat, bukan mereka yang benar-benar berprestasi tapi miskin.

RUU Sisdiknas yang tengah disusun memiliki 15 bab dan bersifat kodifikasi, bukan omnibus law. Materi hukum dari lima UU utama akan disatukan, UU Sisdiknas (2003), UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pesantren dan UU Pemerintahan Daerah

Poin penting lainnya, RUU ini mengatur untuk pertama kalinya penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing di Indonesia. Anggota Komisi X Ledia Hanifa menekankan pentingnya perlindungan atas kedaulatan pendidikan nasional dalam menyikapi masuknya universitas luar negeri.

Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN juga menjadi sorotan tajam. Komisi X menilai distribusinya belum tepat sasaran. Anggaran justru banyak tersedot ke pendidikan kedinasan milik kementerian tertentu, sementara pendidikan umum di daerah miskin kekurangan dana.

“Logikanya nggak nyambung. Yang nikmati lulusan sekolah kedinasan adalah kementerian tertentu, tapi biayanya dari pos pendidikan nasional. Yang umum justru terpinggirkan,” ujar legislator Komisi X.

Realita di lapangan juga menunjukkan banyak sekolah kekurangan kepala sekolah, pengawas, dan penilik. Tumpukan tenaga honorer juga menjadi bukti ketidaksinkronan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.

Komisi X DPR RI menargetkan seluruh proses Panja rampung dalam waktu dekat, agar penyusunan draf RUU dan naskah akademik (drifting) bisa segera dilanjutkan ke tahap pembahasan resmi.

“RUU Sisdiknas ini bukan sekadar regulasi. Ini fondasi masa depan bangsa. Jangan sampai suara dari bawah hanya jadi catatan, bukan perubahan,” tegasnya.

RUU ini, jika dibahas dengan hati dan mendengar suara akar rumput, bisa menjadi batu loncatan menuju sistem pendidikan nasional yang adil, merata, dan menjangkau semua—bukan hanya segelintir.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

KPK Dalami Peran Direktur BRI, Bongkar Pengondisian Pengadaan EDC Rp2,2 Triliun

EDC BRI

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti skandal korupsi pengadaan mesin EDC di Bank BRI senilai lebih dari Rp2,2 triliun. Terbaru, penyidik memeriksa Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani, untuk mendalami indikasi praktik pengondisian dalam proses lelang dan distribusi alat transaksi digital tersebut.

“Para saksi didalami terkait dengan proses pengadaannya, seperti apa pengondisian-pengondisian yang dilakukan. Baik oleh pihak BRI ataupun pihak-pihak terkait lainnya,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Pemeriksaan terhadap Handayani dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, dan menjadi kunci dalam memetakan dugaan permainan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek EDC yang berlangsung dari 2020 hingga 2024.

Tak hanya Handayani, penyidik juga memanggil sejumlah figur penting lainnya, antara lain:

  • Widhayati Darmawan – Direktur PT Prima Vista Solusi
  • Dyah Nopitaloka – Pegawai BRI Pusat
  • Aditya Prabhaswara – EVP Payment Solution & Service PT Bringin Inti Teknologi

Ketiganya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mengurai keterlibatan korporasi swasta yang menjadi mitra dalam pengadaan EDC Android tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan untuk menguatkan konstruksi perkara yang sedang ditangani KPK,” ujar Budi.

KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, yang dilakukan dalam dua proyek terpisah namun saling beririsan:

  1. Pengadaan EDC BRIlink (2020–2024) senilai Rp942,7 miliar untuk 346.838 unit
  2. Pengadaan EDC Merchant (FMS 2021–2024) senilai Rp1,25 triliun untuk 200.067 unit

Dari dua proyek ini, KPK mencatat kerugian negara mencapai sedikitnya Rp744,5 miliar.

“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Terutama terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan EDC Android PT BRI 2020–2024,” tegas Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu (9/7/2025).

Daftar 5 Tersangka Kunci

Skandal ini telah menyeret sejumlah pejabat puncak dan direktur anak usaha BRI:

  1. Catur Budi Harto – Mantan Wakil Direktur Utama BRI
  2. Indra Utoyo – Dirut Allobank / eks Direktur Digital dan TI BRI
  3. Dedi Sunardi – SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI
  4. Elvizar – Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi
  5. Rudy S Kartadidjaja – Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi

KPK meyakini, kelima tersangka memainkan peran kunci dalam rekayasa proyek, mulai dari pengondisian vendor, markup harga, hingga manipulasi spesifikasi teknis alat.

Meski dibungkus dalam narasi transformasi digital perbankan, proyek EDC ini diduga menjadi ladang bancakan berjamaah. Lembaga antikorupsi menilai bahwa modus yang digunakan merupakan pola klasik: pengondisian vendor, penggelembungan anggaran, dan pengabaian prinsip tata kelola.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dua Lembaga Hukum Bidik Eks Dirut Bank BJB: Jejak Ganda Yuddy Renaldi dalam Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah Terkuak!

Gedung bank bjb. Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Aroma skandal keuangan kelas kakap kembali terendus di tubuh perbankan daerah. Mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, kini resmi berstatus tersangka di dua lembaga penegak hukum sekaligus: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: sedalam apa akar dugaan korupsi yang melibatkan mantan orang nomor satu di Bank BJB ini? Dan bagaimana skema korupsi ini bisa lolos dari sistem pengawasan keuangan di tiga bank daerah sekaligus?

KPK lebih dulu menetapkan Yuddy sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023, pada 13 Maret 2025. Namun, cerita tak berhenti di situ.

Empat bulan berselang, Kejagung menyusul dengan menetapkan tersangka atas kasus yang berbeda, yakni dugaan korupsi dalam pemberian kredit jumbo dari tiga bank daerah: Bank BJB, Bank DKI, dan BPD Jateng kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) beserta entitas anak usahanya.

“Tentunya akan dilakukan koordinasi agar proses hukum keduanya tetap dapat berjalan dengan baik,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (22/7), merespons penetapan tersangka ganda terhadap Yuddy.

Satu Nama, Dua Kasus, Tiga Bank: Di Mana Sebenarnya Pusat Permasalahan?

Skema kredit jumbo kepada Sritex—perusahaan tekstil raksasa yang tengah dililit isu restrukturisasi dan gagal bayar—menjadi sorotan tajam. Dugaan muncul bahwa proses pemberian kredit tidak memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan dan dilakukan dengan intervensi kekuasaan internal.

Sumber internal yang enggan disebutkan menyebut bahwa besaran kredit yang dikucurkan diduga mencapai ratusan miliar rupiah, tanpa analisis kelayakan risiko yang memadai.

Sementara di sisi lain, proyek iklan Bank BJB yang disidik KPK diduga sarat permainan vendor fiktif dan mark-up anggaran. Dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sistemik, melibatkan jaringan internal yang terorganisir.

“Konstruksi lengkap perkaranya, termasuk siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah ada potensi penahanan, akan segera kami sampaikan,” tambah Budi.

Pertarungan Yurisdiksi atau Perburuan Bersama?

Kondisi ini menciptakan dinamika tak biasa: satu tersangka, dua lembaga, dua kasus yang terpisah namun beririsan secara institusional. KPK masih menggenggam penyidikan kasus iklan, sementara Kejagung mulai mengobrak-abrik sisi kredit macet yang melibatkan nama-nama besar di industri perbankan daerah.

Apakah ini akan memunculkan potensi tumpang tindih atau justru membuka pintu kolaborasi strategis antarlembaga hukum?

Pengamat hukum dari Lembaga Transparansi Keuangan Publik (LTKP), Fahmi Adnan, menilai bahwa fenomena ini bisa menjadi momentum konsolidasi besar-besaran dalam penegakan hukum sektor keuangan.

“Kasus Yuddy bisa menjadi pintu masuk membongkar karut-marut pengelolaan bank daerah yang selama ini terlalu nyaman dalam bayang-bayang oligarki lokal,” kata Fahmi.

Bank Daerah dalam Bahaya?

Kejagung belum membeberkan secara gamblang total kerugian negara, namun indikasi sementara menyebut angka bisa menyentuh ratusan miliar rupiah. Jika terbukti, skandal ini bisa menjadi salah satu kasus korupsi perbankan daerah terbesar dalam dua dekade terakhir.

Kini publik menanti: apakah ini hanya puncak gunung es dari jaringan korupsi terstruktur di tubuh bank daerah?

Dan apakah penetapan tersangka terhadap Yuddy Renaldi akan menyeret nama-nama lain di lingkaran direksi, komisaris, hingga pejabat daerah yang turut menikmati manisnya “komisi diam-diam”?


Investigasi Belum Usai

Redaksi Aktual.com akan terus menelusuri jejak transaksi mencurigakan dan pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam dua perkara yang menjerat Yuddy Renaldi. Perburuan hukum kini bukan sekadar urusan individu—melainkan soal menyelamatkan integritas sistem perbankan daerah yang rentan jadi ladang basah korupsi berjamaah.

Indonesia belum selesai dengan korupsi. Tapi publik berhak tahu siapa yang bermain di balik layar uang rakyat.

Korupsi Kredit Sritex Tembus Rp1,08 Triliun, Kejagung Jerat 11 Tersangka Termasuk Eks Dirut bank bjb dan Bank Jateng

Petugas menggiring dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank BJB, PT Bank DKI dan Bank Jateng kepada PT Sritex dan entitas anak usaha, menuju mobil tahanan di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Aktual/Kejaksaan Agung RI

Jakarta, aktual.com – Kasus korupsi pemberian kredit kepada Sritex Group makin dalam. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penetapan delapan tersangka baru, menambah total menjadi 11 orang yang resmi dijerat hukum dalam perkara jumbo ini.

Para tersangka terdiri dari eks petinggi Sritex, mantan direksi bank pembangunan daerah, hingga pejabat strategis perbankan yang diduga kuat menyalahgunakan kewenangan dalam proses penyaluran kredit.

Teranyar, Kejagung menetapkan nama-nama beken di sektor keuangan nasional seperti Allan Moran Severino (AMS), mantan Direktur Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), serta eks Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR) dan eks Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP).

“Penyidik berkesimpulan, setelah dilakukan gelar perkara, menetapkan delapan orang tersangka,” tegas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam keterangan dini hari, Selasa (22/7/2025).

Menurut Nurcahyo, para tersangka diduga secara kolektif melanggar prosedur dan aturan perbankan dalam pemberian kredit jumbo kepada Sritex Group, yang ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berikut daftar lengkap 11 tersangka dalam kasus kredit ke Sritex:

  1. Iwan Setiawan Lukminto (ISL) – Eks Direktur Utama Sritex
  2. Zainuddin Mappa (ZM) – Eks Dirut Bank DKI
  3. Dicky Syahbandinata (DS) – Eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB
  4. Allan Moran Severino (AMS) – Eks Direktur Keuangan Sritex
  5. Babay Farid Wazadi (BFW) – Direktur Kredit UMKM & Keuangan Bank DKI (2019–2022)
  6. Pramono Sigit (PS) – Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI (2015–2021)
  7. Yuddy Renaldi (YR) – Dirut Bank BJB (2009–Maret 2025)
  8. Benny Riswandi (BR) – Executive Vice President Bank BJB (2019–2023)
  9. Supriyatno (SP) – Dirut Bank Jateng
  10. Pujiono (PJ) – Direktur Bisnis Korporasi Bank Jateng (2017–2020)
  11. Suldiarta (SD) – Kepala Divisi Bisnis Korporasi Bank Jateng
  12. Kerugian Negara Membengkak: Rp1,08 Triliun

Kejagung juga menyampaikan bahwa nilai kerugian negara akibat kredit bermasalah Sritex Group telah membengkak menjadi Rp1,08 triliun. Nilai ini dihitung dari total kredit yang dikucurkan tiga bank daerah:

  • Bank DKI: Rp149 miliar
  • Bank BJB: Rp543 miliar
  • Bank Jateng: Rp395 miliar

“Total kerugian negara saat ini mencapai Rp1.088.650.808.028,” beber Nurcahyo.

Namun, angka ini diprediksi belum final. Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian negara masih berpotensi naik, karena BPK masih melakukan audit dan penghitungan kerugian final.

Sementara itu, sumber internal menyebutkan bahwa outstanding kredit Sritex yang belum dilunasi dari seluruh bank telah menembus Rp3,58 triliun.

Dugaan kuat, pemberian kredit kepada Sritex dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan beberapa bank pembangunan daerah yang seharusnya mengutamakan prinsip kehati-hatian.

“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pola kerja yang terkoordinasi dengan maksud memperkaya korporasi tertentu dan merugikan keuangan negara,” ujar sumber penegak hukum yang enggan disebutkan namanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Koalisi Bayangan Mengintai! Mega–Prabowo Diisukan Main Dua Kaki di Pusat Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusat kan di Klaten. Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUBIANTO

Jakarta, Aktual.com – Di balik senyum dan kalimat manis yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto soal hubungan “kakak-adik” antara Partai Gerindra dan PDIP, tercium aroma manuver politik tingkat tinggi.

Pernyataan yang tampak sederhana itu, kini mengundang beragam tafsir tajam. Apakah ini kode halus untuk membangun koalisi bayangan di tengah pemerintahan baru?

Ketua DPP PDIP Said Abdullah dengan tegas membantah tafsir bahwa pernyataan Prabowo adalah ajakan resmi untuk PDIP masuk ke lingkar kekuasaan. Namun justru di situlah sinyal politik mencuat. Klarifikasi Said justru memunculkan dugaan: apakah PDIP sedang memainkan politik dua kaki—di dalam dan di luar kekuasaan?

“Yang pertama itu menunjukkan bahwa hubungan Presiden dan Ibu Ketua Umum itu melebihi arti seorang sahabat,” kata Said di kompleks parlemen, Selasa (22/7/2025).

“Kalau Presiden menyampaikan itu di depan Ketua DPR, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Presiden.”

Baca juga: Prabowo: PDIP dan Gerindra Seperti Kakak Adik, Bung Karno Milik Kita Semua
Baca juga: Dekat dengan PDIP, Guntur Romli: Pak Prabowo Seperti Adik Ibu Megawati

Namun yang menarik bukan pada apresiasi Said, melainkan pada ketegasan yang justru menolak tafsir lebih jauh. Ia meminta publik tidak membacanya sebagai sinyal untuk bergabung ke pemerintahan. Padahal, dalam dunia politik, justru pernyataan yang “tidak dimaksudkan apa-apa” sering kali mengandung banyak makna.

Koalisi Bayangan? PDIP Mainkan Kartu Oposisi Lunak

Kubu internal PDIP disebut tengah terbelah dalam menyikapi manuver politik pasca Pilpres 2024. Satu sisi ingin bertahan sebagai oposisi murni, sisi lain melihat celah strategis untuk menjalin akses informal ke lingkar dalam kekuasaan melalui “hubungan personal” Megawati–Prabowo dan Puan–Prabowo.

“Itu bukan kode. Itu bukan ajakan. Jangan dimaknai begitu, Maknanya adalah modal dasar persatuan bangsa,” kata Said.

Pernyataan yang ambigu ini kian menegaskan satu hal: PDIP tak ingin buru-buru masuk ke kabinet, namun juga tak ingin sepenuhnya ditinggal dari pengaruh kekuasaan. Inilah yang disebut sejumlah analis sebagai politik dua jalur: tetap di luar, namun punya akses dalam.

Sumber Aktual.com menyebut, dalam lingkar elite, komunikasi informal antara Prabowo dan Megawati berjalan mulus. Beberapa pertemuan yang tidak dipublikasikan antara perwakilan PDIP dan Gerindra bahkan disebut sudah berlangsung sejak hasil resmi Pilpres diumumkan.

Prabowo Kirim Kode Keras di Klaten, Seret Nama Bung Karno

Sumber panas ini mencuat usai Prabowo dalam pidato peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten (21/7) menyebut Bung Karno sebagai “bapaknya juga” di hadapan Puan Maharani. Sebuah pernyataan yang tidak hanya menyentuh secara historis, tetapi juga membangun kedekatan psikologis dan politik dengan trah Soekarno.

“Nyuwun sewu, Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” ujar Prabowo sambil menyentuh hati politikus PDIP yang hadir.

Tak cukup sampai di situ, Prabowo bahkan menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti saudara kandung. Pernyataan ini dilempar dalam konteks kritik terhadap sistem politik ala Barat yang membagi tegas antara oposisi dan pemerintah. “Sedulur,” kata Prabowo. Saudara.

Pernyataan Prabowo ini memicu spekulasi: apakah PDIP sedang mempersiapkan diri masuk ke pemerintahan lewat pintu belakang?

Said sendiri berkali-kali menolak pendekatan transaksional, namun justru itu menjadi sorotan. Dalam politik, apa yang ditolak keras seringkali justru adalah apa yang sedang dibangun diam-diam.

“Itulah problem kita, cara pandang selalu transaksional,” ujarnya.
“Presiden dengan tulus menyampaikan kakak beradik, jangan ditafsirkan macam-macam.”

Namun, publik menilai justru dari situlah potensi arah baru muncul. Ketika PDIP tidak ingin diartikan sedang didekati, bisa jadi karena proses itu sudah berjalan di balik layar.

Analisis: PDIP dan Gerindra Menuju Reunifikasi Politik?

Sejumlah pengamat menyebut narasi “kakak-adik” merupakan bagian dari soft diplomacy Prabowo untuk memperluas basis legitimasi kekuasaan di periode awal pemerintahannya. Dengan merangkul PDIP secara moral dan historis, Prabowo berpotensi mematikan oposisi kritis dari dalam.

Sementara itu, PDIP sedang melakukan rebranding oposisi: tidak frontal, tapi tetap punya daya tawar. Posisi Ketua DPR yang dipegang Puan menjadi jembatan strategis antara “dalam pemerintahan” dan “luar kabinet”.

Apakah ini akan berakhir dengan reshuffle kabinet dan masuknya nama-nama PDIP ke kursi menteri? Atau justru menjadi alat tekan terhadap partai-partai pengusung utama Prabowo yang kini dominan di kabinet?

Penutup: PDIP-Gerindra, Koalisi Senyap atau Drama Kosmetik?

Di tengah santernya wacana perombakan kabinet, pernyataan “kakak-adik” antara PDIP dan Gerindra bukanlah kalimat kosong. Ia bisa menjadi kunci pembuka skenario besar rekonsiliasi politik, atau sebaliknya, menjadi bagian dari permainan citra yang dikendalikan elite untuk menavigasi badai politik pasca pilpres.

Apakah bangsa ini sedang menyaksikan babak baru koalisi raksasa? Atau PDIP sedang memainkan strategi oposisi lunak demi bertahan di pusaran kekuasaan? Hanya waktu dan peta reshuffle yang bisa menjawab

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BNN Gandeng BSI, Perang Melawan Narkoba Masuk Babak Baru: Indonesia Bersinar Tak Sekadar Slogan!

Jakarta, Aktual.com – Perang melawan narkoba kini memasuki babak baru. Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi menggandeng PT Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan di Jakarta, Senin (21/7). Kolaborasi ini bukan hanya simbolis, melainkan penguatan strategis dalam mendukung gerakan nasional Indonesia Bersinar—Bersih dari Narkoba.

PKS diteken oleh Sekretaris Utama BNN Irjen Pol. Tantan Sulistyana dan Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan layanan dan produk perbankan berbasis syariah dalam mendukung langkah konkret pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN).

“Narkoba bukan hanya persoalan kriminal, ini sudah menjadi ancaman eksistensial bangsa!” tegas Irjen Tantan dalam pernyataannya, Selasa (22/7).

Jalur Laut Jadi Akar Masalah, Sindikat Internasional Mengintai
Tantan membeberkan bahwa Indonesia kini berada dalam tekanan lintas kawasan. Gelombang narkoba terus membanjiri wilayah Tanah Air dari tiga poros sentra produksi global: Golden Triangle (Myanmar, Thailand, Laos), Golden Crescent (Afghanistan, Iran, Pakistan), dan Golden Peacock (Amerika Selatan). Jalur laut menjadi pintu masuk utama peredaran gelap yang kian sulit dipantau.

Laporan World Drug Report 2023 mencatat 296 juta orang terjerat narkoba secara global. Di Indonesia, angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta jiwa, mayoritas di antaranya berusia produktif (15–49 tahun), menurut survei BNN 2023.

Lebih mengkhawatirkan, Indonesia bukan hanya target pasar, namun juga sudah dijadikan lumbung produksi. Terungkapnya laboratorium narkotika gelap (clandestine lab) di Bali, Banten, dan Jawa Barat mempertegas bahwa sindikat narkoba internasional telah menjadikan Indonesia sebagai titik strategis produksi.

Serangan Zat Baru: 172 NPS Gentayangan di Indonesia
Ancaman juga datang dari kemunculan Narkotika Jenis Baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berevolusi. Hingga kini, BNN mencatat 172 jenis NPS telah beredar di Indonesia dari total 1.247 jenis yang terdeteksi dunia internasional. Artinya, Indonesia tak hanya darurat distribusi, tapi juga darurat varian narkotika!

Menghadapi kompleksitas itu, BNN tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi keniscayaan.

“Perang melawan narkoba adalah pekerjaan kolektif! Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas harus terlibat aktif,” tandas Tantan.

BSI Siap di Garis Depan, Sinergi Ekonomi Syariah dan Perang Narkoba
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom dan Dirut BSI periode 2020–2024 Hery Gunardi, yang telah diteken 10 Juli lalu.

Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, menegaskan bahwa pihaknya akan menjadi mitra strategis BNN. Dukungan BSI akan diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan layanan data, produk, hingga pengelolaan keuangan untuk mendukung program-program BNN di pusat dan daerah.

Anton memaparkan BSI telah mengelola dana giro dan payroll untuk 13 satuan kerja BNN provinsi dan satu di pusat, dengan portofolio gaji 970 rekening pegawai serta pembiayaan kepada 479 rekening. Tak hanya itu, BSI turut menawarkan sinergi dalam tiga pilar pertumbuhan: spiritual (pengelolaan dana haji dan umrah), sosial (zakat dan CSR), serta finansial (layanan perbankan syariah).

“BSI akan terus menjadi mitra tepercaya dalam misi negara memerangi kejahatan narkotika,” ujar Anton.

Secara performa, BSI mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 12,01 persen (YoY) dan laba naik 10,05 persen per Maret 2025. Artinya, bank syariah terbesar di Indonesia ini bukan hanya kuat secara ideologis, tetapi juga siap menopang secara struktural.

Indonesia Bersinar: Hanya Bisa Terwujud Lewat Kolaborasi Total
Penandatanganan ini menjadi bukti bahwa pencegahan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi memerlukan ekosistem dukungan—termasuk dari sektor keuangan nasional. Sinergi BNN dan BSI diharapkan menjadi langkah konkret menuju Indonesia yang benar-benar Bersinar, bukan hanya slogan belaka.

 

Berita Lain