12 April 2026
Beranda blog Halaman 72

Wacana Pembelajaran Daring Dikritik, Diminta Tak Diterapkan Secara Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Meski demikian, Lalu Hadrian menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucap Politisi Fraksi PKB itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Lestari Moerdijat: Opsi Pembelajaran Daring Harus Dipersiapkan secara Matang

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Opsi pembelajaran daring sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harus dipersiapkan secara matang, agar hasil proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.

“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pekan lalu, menyatakan bahwa strategi penghematan BBM akan dilakukan antara lain melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah.

Khusus untuk efisiensi di sekolah atau sektor pendidikan, pemerintah berencana menerapkan kembali metode pembelajaran secara daring yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut Lestari, rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar tersebut harus benar-benar dipahami oleh para pelaksananya di lapangan.

Pengalaman penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi pelajaran.

Ketika itu, tambah Rerie, sejumlah kendala mengemuka antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring dan akhirnya kualitas belajar murid menurun.

“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Selain kesiapan SDM, jelas Rerie, kesiapan sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan.

Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan.

Penyaluran perangkat tersebut dilengkapi dengan penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan, serta layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan.

Rerie berpendapat bahwa para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan baik.

Karena, tegas Rerie, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

Dunia Memberi ‘Izin’ Penjajah Israel Menyiksa Warga Palestina

Ribuan anak-anak berebut makan di Gaza, kondisi yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan lalu - foto X

Di balik dinding penjara, di lorong-lorong sempit yang tak tersentuh kamera, kekerasan itu berlangsung tanpa jeda. Tubuh yang dipukul, martabat yang direndahkan, dan ketakutan yang dipelihara menjadi bagian dari keseharian warga Palestina. Apa yang terjadi bukan lagi sekadar insiden, melainkan pola yang berulang, sebuah siklus penderitaan yang terus diproduksi.

Dalam situasi seperti itu, seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kondisi yang terjadi telah melampaui batas konflik biasa. Ia melihatnya sebagai rangkaian penderitaan fisik dan mental yang berlangsung terus-menerus.

Francesca Albanese, pelapor (rapporteur) khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, pada Senin menyampaikan penilaian yang tajam. Ia menyebut dunia telah memberi ruang bagi praktik kekerasan tersebut.

“Israel pada dasarnya telah diberi izin untuk menyiksa warga Palestina, karena sebagian besar pemerintah Anda, para menteri Anda, telah mengizinkannya,” katanya saat mempresentasikan laporan di Dewan HAM PBB, dilansir dari aljazzera.com, Selasa (24/3/2026).

Penilaian itu ia kaitkan dengan perubahan pola yang menurutnya semakin terbuka. Praktik yang sebelumnya berlangsung di balik tembok penahanan, kini dinilai telah menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas.

“Apa yang dulunya beroperasi di balik bayang-bayang kini dipraktikkan secara terbuka. Sebuah rezim penghinaan, penderitaan, dan perendahan martabat yang terorganisir, yang disetujui di tingkat politik tertinggi,” ujar Albanese.

Ia bahkan menegaskan, penyiksaan tidak lagi terbatas pada ruang interogasi atau sel tahanan. Bentuknya meluas, meresap ke dalam kehidupan sehari-hari warga di wilayah pendudukan.

“Penyiksaan tidak terbatas pada sel dan ruang interogasi,” demikian diuraikan dalam laporannya.

Dalam laporan berjudul “Penyiksaan dan Genosida”, Albanese menggambarkan dampak yang lebih luas dari kekerasan tersebut. Ia menilai kombinasi pengungsian massal, pengepungan, pembatasan bantuan, hingga kekerasan militer dan pemukim telah menciptakan tekanan berlapis.

“Melalui dampak kumulatif dari pengungsian massal, pengepungan, penolakan bantuan dan makanan, kekerasan militer dan pemukim yang tak terkendali, serta pengawasan dan teror yang meluas, wilayah Palestina yang diduduki telah menjadi ruang hukuman kolektif, di mana penghancuran kondisi kehidupan mengubah kekerasan genosida menjadi alat penyiksaan kolektif dengan konsekuensi mental dan fisik jangka panjang bagi penduduk yang diduduki,” tambahnya.

Data yang menyertai laporan tersebut menunjukkan skala dampak yang besar. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 72.263 orang tewas dan 171.944 lainnya terluka akibat serangan penjajah. Di Tepi Barat, lebih dari 18.500 warga Palestina ditangkap, termasuk setidaknya 1.500 anak-anak hingga Februari.

Namun laporan itu tidak berdiri tanpa bantahan. Perwakilan misi penjajah Israel di PBB menolak temuan tersebut dan menilai Albanese tidak bersikap netral.

“Albanese menyalahgunakan platform PBB-nya untuk terlibat dalam antisemitisme yang ganas, termasuk menyebarkan narasi yang merupakan distorsi dan trivialisasi Holocaust. Dia secara rutin membuat pernyataan yang mendukung organisasi teroris dan menganjurkan narasi ekstremis berbahaya untuk merusak keberadaan Negara Israel,” demikian pernyataan misi tersebut.

Di tengah perdebatan itu, Albanese justru mengarahkan kritiknya kepada komunitas internasional. Ia menilai pembiaran menjadi faktor yang membuat situasi terus berulang dan semakin dalam.

“Meningkatnya penggunaan senjata itu sebagai bagian dari genosida Israel terhadap rakyat Palestina membuat pelanggaran ini semakin serius dan tidak dapat dibenarkan,” katanya.

“Jika komunitas internasional terus mentolerir tindakan-tindakan seperti itu ketika dilakukan terhadap warga Palestina, maka hukum itu sendiri akan kehilangan maknanya.”

Di Tepi Barat, tekanan itu hadir dalam bentuk yang lebih senyap, namun tak kalah mencekik. Penggerebekan berlangsung hampir setiap malam, rumah-rumah dimasuki tanpa peringatan, dan penangkapan dilakukan bahkan terhadap anak-anak.

Pos-pos pemeriksaan berdiri di banyak titik, membatasi ruang gerak warga dan memecah akses antarwilayah. Para pemukim kerap melakukan kekerasan yang berulang, sementara aparat bersenjata hadir sebagai bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi.

Lahan-lahan perlahan diambil, rumah diratakan, dan kehidupan sipil dipersempit hingga sekadar bertahan hari demi hari. Dalam situasi seperti itu, rasa aman menjadi barang langka, sementara ketidakpastian menjadi rutinitas yang harus dijalani tanpa pilihan.

Satu Keluarga Ditembaki di Dalam Ambulans

Kekerasan itu tidak hanya hadir dalam laporan atau statistik. Ia juga menyusup ke ruang yang seharusnya paling aman, ambulans. Pada Maret 2026, sebuah keluarga Palestina dilaporkan menjadi korban penembakan pasukan penjajah saat berada di dalam kendaraan medis di wilayah Tepi Barat yang diduduki, di sekitar Jenin, area yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi pusat operasi militer intensif.

Menurut laporan media internasional, ambulans tersebut tengah membawa anggota keluarga yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Di dalamnya terdapat beberapa orang dari satu keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun perjalanan itu terhenti ketika kendaraan tersebut berada di tengah operasi militer.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Arus Balik, One Way Nasional Dimulai Siang Ini dari Kalikangkung ke Cikampek

Pelabuhan Penajam
Kendaraan pemudik saat keluar dari kapal di Pelabuhan Penajam. DOK/NET

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mengatur strategi menghadapi lonjakan arus balik Lebaran. Skema satu arah atau one way nasional menuju Jakarta dipastikan berlaku mulai Selasa, 24 Maret 2026, pukul 14.00 WIB.

Kebijakan ini tidak sekadar rekayasa teknis, melainkan langkah antisipatif menghadapi potensi kepadatan besar yang diperkirakan terjadi pada puncak arus balik. Kakorlantas Polri Irjen Agus menyebut, penerapan one way akan dilepas langsung oleh Kapolri bersama sejumlah menteri.

“Prioritas untuk traffic yang cukup tinggi adalah one way nasional arus balik yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 besok pada pukul 14.00 yang flag off-nya langsung dipimpin Bapak Kapolri dan beberapa Menteri yang hadir,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Skema ini akan diberlakukan dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama—jalur utama yang selama ini menjadi titik krusial pergerakan kendaraan dari arah timur menuju Jakarta.

Sehari jelang penerapan, Korlantas mulai menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar pengendara memahami pola lalu lintas yang akan berubah drastis selama rekayasa berlangsung.

Prediksi kepadatan bukan tanpa dasar. Pada puncak arus mudik sebelumnya, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 270 ribu unit dalam satu hari. Angka itu menjadi cermin potensi lonjakan saat arus balik.

“Satu hari arus puncaknya adalah 270 ribu kendaraan tentunya arus balik cukup tinggi. Sampai saat ini sudah 43% yang baru kembali ke Jakarta maka dari itu akan kami kelola dengan baik dengan mekanisme rekayasa lalu lintas,” jelas Irjen Agus.

Korlantas pun menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurai kepadatan. Namun di saat yang sama, masyarakat diminta tidak memusatkan perjalanan pulang hanya pada satu hari.

Imbauan ini disampaikan untuk mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik krusial, terutama di sekitar Km 70 arah Jakarta yang kerap menjadi simpul kemacetan saat volume kendaraan membludak.

“Ketika flow-nya lalinnya sudah rendah itu bisa kita kelola kemungkinan akan kita cabut. Oleh sebab itu (pemudik) jangan fokus (pulang) di tanggal 24, nanti akan terjadi penumpukan di Km 70 sampai arah Jakarta. Ini yang harus kita antisipasi sehingga bisa terurai,” ujar Agus.

Kebijakan one way sendiri tidak bersifat kaku. Jika volume kendaraan masih tinggi, skema ini berpotensi diperpanjang hingga 25 bahkan 26 Maret.

“Jadi one way nasional arus balik bukan hanya di tanggal 24, tanggal 25 pun kita perpanjang ketika bangkitan arus tinggi,” tambahnya.

Dengan skenario tersebut, Korlantas berharap arus balik tidak menumpuk dalam satu waktu, melainkan terdistribusi lebih merata—menghindari kemacetan panjang yang kerap menjadi cerita berulang setiap musim Lebaran.

Kepadatan Mulai Terasa di Tol Cipularang

Sinyal kepadatan arus balik sebenarnya mulai terlihat lebih awal. Pada H+2 Lebaran, Senin (23/3), arus kendaraan menuju Jakarta di Tol Cipularang terpantau mulai melambat.

Pantauan di lapangan sekitar pukul 19.28 WIB menunjukkan antrean kendaraan mulai terasa sejak Km 78. Laju kendaraan tersendat, dengan kecepatan rata-rata hanya berkisar 20 hingga 30 km per jam. Sementara itu, arus sebaliknya menuju Bandung relatif lancar.

Kepadatan tersebut berangsur terurai di sekitar Km 75, tepat saat kendaraan memasuki percabangan menuju jalur tol fungsional yang mengarah ke Jakarta-Cikampek. Setelah melewati titik itu, pengendara kembali bisa memacu kendaraan dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 80 km per jam.

Pengoperasian jalur fungsional tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mengurai beban lalu lintas. Berdasarkan informasi Jasa Marga melalui akun X, atas diskresi kepolisian, jalur fungsional Tol Jakarta-Cikampek II Selatan telah dibuka sejak pukul 09.25 WIB, dari Km 77 Sadang Tol Cipularang hingga Gerbang Tol Bojongmangu.

Di tingkat kebijakan, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan perjalanan di puncak arus balik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, lonjakan tertinggi diprediksi terjadi pada 24, 28, dan 29 Maret 2026.

“Berdasarkan data perhitungan yang kami dapatkan di JMTC, puncak arus balik diprediksi akan jatuh pada hari Selasa, 24 Maret 2026, dengan perkiraan volume lebih dari 285 ribu kendaraan. Jumlah ini lebih besar dari puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 sebesar 270.315 kendaraan,” ujar Dudy.

Ia menekankan, penyebaran waktu perjalanan menjadi kunci untuk menghindari kepadatan ekstrem. Dengan distribusi arus yang lebih merata, risiko kemacetan panjang bisa ditekan.

“Untuk itu, kami imbau masyarakat dapat kembali ke Jabotabek pada 23 Maret 2026 dengan memanfaatkan cuti bersama, atau pada periode 25-27 Maret 2025 dengan memanfaatkan masa Work From Anywhere (WFA) yang diimbau Pemerintah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

KPK Jebloskan Kembali Bekas Menag Yaqut Cholil ke Bui

Sidang putusan praperadilan Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Sidang putusan praperadilan Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), ke Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih setelah sebelumnya sempat dialihkan ke tahanan rumah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pengalihan status penahanan itu resmi dilakukan pada Senin, 23 Maret 2026.

“Senin tanggal 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK,” ujar Budi melalui keterangan pers yang diterima, Senin (23/3/2026) malam.

Sebelumnya, YCQ sempat tidak berada di Rutan Merah Putih sejak Kamis (19/3). Keputusan itu memantik tanda tanya publik karena dilakukan tanpa penjelasan terbuka pada awalnya.

Meski telah dikembalikan ke rutan, KPK menyatakan proses administrasi penahanan masih berjalan. Salah satu tahap yang harus dilalui adalah pemeriksaan kesehatan terhadap mantan Menteri Agama tersebut.

“Untuk saat ini, pemeriksaan kesehatan oleh Dokter masih berlangsung di RS Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur,” ungkap Budi.

KPK memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tetap berjalan. Penyidik disebut terus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Kita sama-sama tunggu hasil tes kesehatan ini,” kata Budi.

Menanggapi sorotan publik terkait perubahan status penahanan YCQ, KPK menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat dalam mengawal perkara tersebut.
“Kami akan update terus perkembangannya,” tutup Budi.

Di sisi lain, langkah KPK yang sempat mengalihkan penahanan YCQ menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat hukum menilai perubahan status penahanan yang tidak disertai penjelasan awal yang transparan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Ada pula pandangan yang menyoroti perlunya standar yang konsisten dalam penanganan tahanan kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik. Ketidakkonsistenan dinilai bisa menimbulkan kesan perlakuan khusus.

Sejumlah aktivis antikorupsi juga mengingatkan agar KPK tetap menjaga akuntabilitas dalam setiap keputusan, termasuk soal pengalihan jenis penahanan. Mereka menilai keterbukaan informasi sejak awal menjadi kunci agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Ancaman Tanpa Nalar Trump dan Penjajah Zionis

Gelombang kelegaan sempat menyapu Iran ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan terhadap infrastruktur energi negara itu. Pernyataan tersebut muncul setelah ia mengklaim adanya percakapan produktif dengan Teheran. Klaim yang segera dibantah Iran, baik secara langsung maupun melalui jalur perantara.

Kendati demikian, ruang diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Turki melalui Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, serta Oman lewat Badr Albusaidi, tetap menjaga komunikasi intensif melalui sambungan telepon dengan pihak-pihak terkait di Teheran dan Washington. Jalur ini menjadi satu-satunya penghubung di tengah meningkatnya ketegangan.

Namun suasana di dalam negeri Iran jauh dari tenang. Ancaman yang belum sepenuhnya hilang membuat masyarakat hidup dalam kecemasan, setidaknya hingga akhir pekan. Sebagian kalangan menilai ancaman terhadap pasokan listrik hanya pengalihan dari tujuan yang lebih strategis, yakni upaya menguasai Selat Hormuz.

Reaksi publik pun beragam, mulai dari sikap menantang, kemarahan, hingga ketakutan. Potensi pemadaman listrik berskala besar menjadi bayangan yang mengkhawatirkan, terutama bagi kelompok rentan.

Dikutip dari theguardian.com, seorang jurnalis yang juga analis politik Iran, Ahmad Zeidabadi, menggambarkan skenario tersebut dengan nada suram. Ia mengatakan, “Jika aliran listrik ke 90 juta orang terputus, rumah dan jalanan akan gelap gulita, para lansia dan penyandang disabilitas akan terperangkap di gedung-gedung apartemen, dan air, gas, bensin, serta solar akan menjadi langka, yang kemudian segera diikuti oleh kekurangan makanan, kebersihan, dan transportasi.”

Zeidabadi bahkan menyebut ancaman itu sebagai “ancaman terbesar yang ditimbulkan terhadap negara kita atau negara mana pun di dunia sepanjang sejarah”. Ia menambahkan, “Jika rakyat Amerika atau negara lain tidak menghentikan makhluk biadab ini, Timur Tengah akan langsung menjadi neraka yang tak terbayangkan dan kemudian menjadi tanah tandus dan tidak layak huni.”

Dari lingkar kekuasaan, nada serupa muncul. Yousef Pezeshkian, putra Presiden Iran Masoud Pezeshkian, memperingatkan konsekuensi timbal balik dari setiap serangan. “Ketika Amerika menyerang infrastruktur, konsekuensinya akan kembali kepada Anda. Anda tidak bisa mengatakan ‘Saya akan memutus aliran listrik Anda, tetapi Anda tidak boleh memutus aliran listrik saya.’ Apa pun yang kita lakukan cepat atau lambat akan kembali menghantui kita. Ini adalah hukum alam dan sistem penciptaan. Inilah kehormatan dunia,” ujarnya.

Kritik juga datang dari kalangan hukum. Pengacara internasional Reza Nasri menilai, bahwa serangan terhadap pembangkit listrik, jika benar terjadi, bukan sekadar dampak perang, melainkan tindakan yang direncanakan. Ia menyoroti lemahnya pengawasan legislatif dan yudisial di Amerika Serikat sebagai indikasi adanya persoalan mendasar dalam sistem politik negara tersebut.

Di sisi teknis, sejumlah pakar energi menilai serangan tidak akan mudah melumpuhkan Iran. Mohammad Enayati menyebut jaringan listrik Iran yang mencapai kapasitas 100.000 megawatt tersebar luas, sehingga sulit dihancurkan hanya dengan beberapa serangan udara. Ia juga mencatat bahwa konsumsi listrik sedang menurun akibat liburan musim semi, yang justru mempermudah pengelolaan jaringan.

Eksodus warga dari Teheran pun meningkat. Lalu lintas di jalur keluar kota padat, dan diperkirakan lebih dari tiga juta orang telah mengungsi di dalam negeri akibat situasi perang.

Dari perspektif diplomatik, mantan duta besar Iran untuk Inggris, Mohsen Baharvand, mengecam kemungkinan serangan terhadap fasilitas sipil. “Tidak ada kehormatan atau kredibilitas kepada negara adidaya jika negara tersebut menyerang fasilitas sipil dengan senjata canggih dan destruktif serta menyebabkan masalah kritis bagi negara sipil,” ujarnya.

Ia juga menilai tindakan semacam itu tidak perlu lagi dibuktikan sebagai kejahatan perang. “Tidak perlu membuktikan terjadinya kejahatan perang ketika seorang pemimpin dunia menganggap operasi militer dan pembunuhan orang sebagai semacam hiburan atau kesenangan,” katanya.

Di tengah tekanan, Iran tetap membuka ruang diplomasi. Baharvand menyebut Selat Hormuz masih bisa menjadi “kartu untuk perdamaian”. Namun di sisi lain, Garda Revolusi menegaskan kesiapan untuk membalas dengan menyerang infrastruktur energi di kawasan Teluk, langkah yang berpotensi memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan yang lebih luas.

Kekhawatiran juga meningkat terkait kemungkinan pengiriman pasukan darat AS untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran. Mantan wakil ketua parlemen Ali Motahari bahkan menilai ancaman terhadap pembangkit listrik hanyalah tipuan untuk menutupi rencana tersebut.

Dewan Pertahanan Iran memperingatkan konsekuensi serius jika wilayahnya diserang. “Setiap upaya musuh untuk menyerang pantai atau pulau-pulau Iran secara alami akan menyebabkan pemasangan ranjau di semua jalur akses dan jalur komunikasi di Teluk Persia dan pantainya dengan berbagai ranjau laut termasuk ranjau penyelam yang dapat ditempatkan dari pantai,” demikian pernyataan mereka.

Pernyataan itu menegaskan bahwa seluruh Teluk Persia berpotensi terblokir dalam waktu lama, mengingat pengalaman masa lalu ketika ribuan ranjau laut sulit dibersihkan.

Sementara itu, Iran juga membantah tuduhan pengiriman rudal balistik antarbenua ke arah pangkalan militer Inggris di Diego Garcia. Pemerintah Inggris sendiri menyatakan tidak ada penilaian spesifik bahwa Iran menargetkan wilayah mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Berita Lain