1 Januari 2026

AktualTV
Lensa Aktual
- Solusi Paradoks Energi : Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan
  
  MPR RI Kukuhkan Deputi Administrasi dan Pejabat Fungsional, 79 Pegawai Raih Satyalencana
  
  BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun
  
  Generali Indonesia Konsisten Dorong Gaya Hidup Sustainable lewat Semarang 10K
  
  BTN Inspire Corner UI: Mempersiapkan Profesional di Era AI
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

Gojek Tegaskan Pelanggan Tetap Bisa Pakai Layanan Meski Ada Demo Ojol

20 Mei 2025, 08:29

Jakarta, aktual.com – Gojek (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) menegaskan pelanggan tetap bisa memakai pelayanan meski ada demonstrasi ojek online (ojol) yang menyebutkan akan mematikan aplikasi.

“Kami menegaskan bahwa operasional Gojek tetap berjalan normal, dan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan kami seperti biasa,” kata Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Ade Mulya di Jakarta, Selasa (20/5).

Ade mengatakan Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat, termasuk mitra pengendara (driver) yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya.

Selain itu, pihaknya juga mendukung sepenuhnya mitra yang tetap memilih untuk beroperasi dan menyelesaikan pesanan seperti biasa.

Ditegaskan Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif dan mengimbau agar disampaikan melalui cara yang tertib dan kondusif.

“Selama ini, berbagai kanal komunikasi formal telah tersedia untuk menampung masukan dan diskusi konstruktif dari mitra,” ujarnya.

Adapun tuntutan demo ojol terkait komisi dan biaya jasa aplikasi serta status kemitraan mitra driver.

Gojek senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Biaya layanan (komisi) Gojek untuk layanan penumpang (roda dua) mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 tertanggal 22 November 2022, di mana ada dua jenis komponen yang terdiri dari biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan biaya penunjang lima persen.

Setiap kuartal, pihaknya melaporkan ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan komisi ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan order dan pendapatan mitra.

Kemudian, mitra driver Gojek secara hukum diakui di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yang menetapkan pengemudi taksi dan ojek daring sebagai mitra kerja perusahaan aplikasi transportasi, bukan karyawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BMKG Prakirakan Wilayah Jakarta Siang Berawan Sedangkan Sore Hujan

20 Mei 2025, 07:33

Ilustrasi - Kawasan Monas Jakarta terlihat cerah berawan

Jakarta, aktual.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh wilayah DKI Jakarta pada Selasa pagi hingga siang cerah berawan, sedangkan sore hari Jakarta Selatan dan Timur turun hujan, sisanya berawan.

Informasi cuaca yang diunggah BMKG di Instagram yang dikutip di Jakarta, Selasa (20/5), menyebut berawal pada pagi hari awan tebal menyelimuti enam wilayah DKI Jakarta.

Berlanjut hingga siang hari, di mana semua wilayah DKI rata-rata cerah berawan.

Beranjak pada sore hari Jakarta Selatan bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang, sementara Jakarta Timur hujan ringan.

Informasi yang sama menyebut selain kedua wilayah tersebut pada Selasa sore akan cerah berawan.

Pada Selasa malam cerah berawan masih terjadi di DKI Jakarta kecuali Jakarta Selatan yang turun hujan intensitas ringan.

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam, sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

Pada hari yang sama, suhu udara di Jakarta diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4-7 kilometer per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 14 km per jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Apresiasi Langkah Tegas RI–Thailand Tangani Perdagangan Orang

19 Mei 2025, 22:02

WhatsApp Image 2025-05-19 at 15.17.36 — Presiden Prabowo Subianto bersalaman saat melakukan pertemuan bilateral dengan Prime Minister Thailand Paetongtarn Shinawatra di Government House, Bangkok, Senin (19/5). Aktual/DOK TIM MEDIA PRABOWO

Bangkok, aktual.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi langkah tegas kerja sama Indonesia dan Thailand dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dan berhasil memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi korban.

“Saya ucapkan terima kasih atas langkah-langkah tegas Thailand dalam menangani hal-hal ini dan membantu Indonesia dalam mengembalikan warga negara Indonesia yang terkena,” kata Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Prime Minister Thailand Paetongtarn Shinawatra di Government House, Bangkok, Senin (19/5).

Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan dialog antarpemimpin serta antarinstansi negara untuk memperkuat kerja sama keamanan.

“Kami sepakat untuk meningkatkan kesamaan keamanan melalui kunjungan dan dialog yang lebih enak antara pemimpin dan antara lembaga,” ujar Prabowo.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Prabowo menyatakan akan memaksimalkan pemanfaatan forum seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogue untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Kami juga mau meningkatkan kolaborasi keamanan maritim, penguatan upaya kontra terorisme, kerjasama keamanan cyber, dan peningkatan latihan-latihan militer bersama dan kerjasama industri pertahanan, kami akan memaksimalkan platform seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogue,” jelas Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dengar Suara Petani, Komisi IV Tinjau Penyerapan Gabah dan Jagung di Sukabumi

19 Mei 2025, 21:30

Ketua_Komisi_IV_DPR_RI_Siti_Hediati_Soeharto_saat__serap_aspirasi_dengan_kelompok-kelompok_petani_di20250519151342-768x512 — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat memimpin Tim Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung di Sukabumi pada Senin (19/5). Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Tim Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan pertanian di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/05/2025). Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi kelompok petani terkait pelaksanaan kebijakan penyerapan gabah dan jagung sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang telah diterbitkan awal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Noerdin, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya untuk melihat langsung implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.

“Ini adalah kunjungan kerja Panja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Ketua Komisi IV,” ujar Alex saat diwawancarai tim Parlementaria di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan bahwa substansi utama dari kunjungan ini adalah menyerap langsung keluhan dan aspirasi para petani, baik petani padi maupun jagung.

“Kita ingin mendengar langsung bagaimana pelaksanaan Inpres yang menetapkan harga gabah di angka Rp6.000 per kilogram dan harga jagung Rp5.500 per kilogram. Kami bersyukur, di tingkat petani, kebijakan ini diapresiasi. Tapi tentu saja masih banyak catatan yang harus ditindaklanjuti,” jelasnya.

Menurut Alex, masukan dari para petani sangat diperlukan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penyerapan hasil panen, terutama oleh instansi pelaksana seperti Perum Bulog.

“Panja dibentuk untuk menyerap semua keluhan, sekaligus menyusun rekomendasi guna memperbaiki mekanisme yang digunakan Bulog dalam melaksanakan penugasan dari Presiden,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan terkait distribusi informasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan, Alex mengungkapkan bahwa proses masih berjalan secara bertahap.

“Inpres ini baru diterbitkan pertama kali pada bulan Januari, dan kemudian dimutakhirkan pada bulan April. Jadi memang ini masih dalam tahap awal implementasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, peran Panja sangat krusial untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan—termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional—dapat duduk bersama dan merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif.

“Tujuannya jelas, agar Inpres ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan betul-betul berpihak kepada petani,” tutup politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kegiatan serap aspirasi ini diharapkan menjadi jembatan antara petani dan pembuat kebijakan, sehingga pelaksanaan program penyerapan hasil pertanian dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dedi Mulyadi Temui KPK, Ungkap Gagasan Realokasi Anggaran Pemprov Jabar

19 Mei 2025, 21:04

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) bersama Direktur Korsup Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025). ANTARA/Rio Feisal

Jakarta, aktual.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

“Ada Rp5 triliun lebih realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Ia menyebut sejumlah realokasi anggaran yang akan dilakukan diantaranya pada bidang pendidikan, yakni Rp700 miliar belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dialihkan ke belanja ruang kelas baru.

Kemudian anggaran perjalanan dinas dialihkan ke infrastruktur jalan, sehingga realokasinya dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Terakhir, kata dia, anggaran sosialisasi pemerintah dialihkan sebanyak Rp9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga.

“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” ujarnya menjelaskan arahan KPK dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Jabar mendapatkan berbagai upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan realokasi tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga.

“Dengan demikian, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi, indeks kesejahteraan, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama mengonfirmasikan agenda kedatangan Dedi Mulyadi ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin ini.

“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi,” kata Bahtiar.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano