29 Desember 2025

AktualTV
Lensa Aktual
- Solusi Paradoks Energi : Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan
  
  MPR RI Kukuhkan Deputi Administrasi dan Pejabat Fungsional, 79 Pegawai Raih Satyalencana
  
  BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun
  
  Generali Indonesia Konsisten Dorong Gaya Hidup Sustainable lewat Semarang 10K
  
  BTN Inspire Corner UI: Mempersiapkan Profesional di Era AI
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

Dorong Ekonomi Naik, Eddy Soeparno Soroti Reformasi Struktural hingga MBG

6 Mei 2025, 18:54

eddyy — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Akual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 adalah sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Bagi Pimpinan MPR Eddy Soeparno, pertumbuhan ekonomi 4,87 persen masih menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang cukup baik, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang dinamis.

Eddy menjelaskan, kuartal pertama 2025 memang dilalui dengan segenap tantangan khususnya di tingkat global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, hambatan terhadap pasar ekspor dan juga perang dagang yang berkepanjangan. Terakhir, kita juga dihadapkan pada kebijakan tarif Donald Trump yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi global,” jelasnya.

Ke depan, Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan optimismenya untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya. Secara khusus Waketum PAN ini meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin diperluas dan juga pendirian Koperasi Merah Putih akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal selanjutnya.

“Saya menatap kinerja ekonomi kita ke depannya akan semakin baik, khususnya ketika program hilirisasi semakin digencarkan, program-program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menggerakkan sektor UMKM dan ekonomi desa,” ungkapnya.

“Gerakan MBG yang akan melibatkan dapur sekolah, komunitas lingkungan sekolah akan terus diperluas dan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pendirian Koperasi Merah Putih yang akan menggerakkan perekonomian di tingkat yang paling mikro,”

Namun demikian, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen Eddy terus mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural, agar mampu mengurai hambatan usaha dan investasi yang selama ini mempersulit Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah melakukannya lebih awal..

“lambatnya proses perizinan, konflik tanah, sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, termasuk juga premanisme berkedok ormas, adalah diantara hambatan struktural yang harus segera diatasi. Gangguan terhadap investasi yang masuk berarti mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ketua DPR Sambut Ketua Senat Kamboja, Bahas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

6 Mei 2025, 18:24

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani akan menerima kunjungan Ketua Senat Kamboja Hun Sen di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/4), yang salah satunya akan membahas soal pelindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan Hun Sen ke Indonesia mulai 5 hingga 7 Mei 2025. Hun Sen sendiri telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Senin (5/5).

“Diplomasi parlemen makin perlu untuk membangun dialog antarnegara guna menghadapi krisis multidimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” kata Puan, Selasa.

Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, kematian jumlah warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut melonjak, terutama akibat praktik penipuan daring (online scam).

Jumlah kasus WNI bermasalah, kata dia, meningkat hingga 60 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024.

KBRI Kamboja bahkan sudah menangani 92 kasus kematian WNI pada tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat 24,3 persen dari data kasus yang sama pada tahun 2023.

Menurut dia, peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik, melainkan sudah masuk sebagai darurat kawasan.

“Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia,” kata dia

Puan menilai hubungan parlemen yang lebih erat akan memperkuat rasa saling percaya dan saling pengertian antara kedua negara.

Ia mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.

Selain itu, Puan mengatakan bahwa Indonesia dan Kamboja juga perlu memperluas kerja sama di berbagai sektor.

Wakil rakyat ini berpendapat bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen sangat perlu dalam mengatasi berbagai tantangan global yang makin kompleks.

Dalam agenda pertemuan yang digelar besok, Puan juga akan mengajak Hun Sen mengunjungi sejumlah ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Prabowo Tegaskan Komitmen Selesaikan Masalah Utang Rakyat Kecil

6 Mei 2025, 17:35

Screenshot 2025-05-06 at 2.37.17 PM — Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan pengantar saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/aa.

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah utang rakyat kecil yang seharusnya sudah dihapus oleh bank-bank, namun masih ditagih.

“Masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi,” kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Prabowo mengatakan para petani dan masyarakat kecil tersebut pada akhirnya terpaksa meminjam dari rentenir atau pinjaman online dengan bunga tinggi.

Dirinya pun mengambil langkah untuk menghapus utang tersebut, meskipun hal itu mengandung risiko.

“Terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, dari rentenir yang gila bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko,” kata Presiden.

Prabowo mengatakan bahwa langkah tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka pengendalian APBN yang hati-hati dan disiplin. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran tetap pada level 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Indonesia masih menjaga di bawah 3 persen, karena itu perbandingan utang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia,” ujar Kepala Negara.

Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Prioritaskan RUU PPRT Disahkan Jadi UU Tahun Ini

6 Mei 2025, 16:39

IMG_20250506_160314 — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Nurhadi (tengah) dan Perwakilan dari Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Ari Ujianto (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi dengan tema “DPR RI Membahas Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT): Titik Terang Bagi Pekerja Indonesia”, bertempat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Nurhadi menegaskan bahwa RUU PPRT harus menjadi prioritas untuk segera disahkan tahun ini. RUU PPRT ini sebenarnya sudah diperjuangkan sejak 2004, namun sampai hari ini di tahun 2025 belum juga disahkan. Pengesahan RUU PPRT adalah bagian dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Aktual/TINO OKTAVIANO

1 dari 3

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Gubernur Lemhannas Nilai Rencana Prabowo Temui Purnawirawan TNI Langkah Baik Jaga Kebersamaan

6 Mei 2025, 16:29

Screenshot 2025-05-06 at 2.30.45 PM — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily (kedua dari kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Jakarta, aktual.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

“Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5).

Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain