Jakarta, Aktual.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (12/3), mengatakan komitmen ini bertujuan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga.

“OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antarkementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat sehingga kita dapat mewujudkan upaya reformasi tematik yang melibatkan baik sektor privat maupun masyarakat sipil,” jelasnya.

Selain aspek kelembagaan, dia juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat mendorong keterbukaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.

“Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah saran bagi penguatan OGP di Indonesia, seperti penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program OGP, serta peningkatan mekanisme pemantauan serta evaluasi keterbukaan pemerintahan.

“Kami berharap program OGP semakin selaras dengan agenda reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Ini bukan hanya tentang sinergi antar kementerian, tetapi juga tentang bagaimana kita benar-benar memperbaiki layanan publik hingga ke tingkat yang paling teknis,” tambah Rini.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa rencana aksi OGP yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar semakin relevan dengan program prioritas pemerintah.

“Rencana aksi OGP harus lebih adaptif terhadap program-program nasional, seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Informasi berupa masukan dari masyarakat yang dihimpun CSO OGP sangat dibutuhkan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah,” jelas Purwadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.

Hal ini disampaikan Tomsi dalam panel diskusi bertajuk “Demi Indonesia Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit” di Jakarta, Rabu (12/3). Menurutnya, koperasi telah lama menjadi bagian dari perekonomian Indonesia dan berperan penting dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

“Struktur koperasi yang kurang lebih 130 ribu ini yang sudah lama, sudah mengakar, bahkan sendi-sendi kegotongroyongan itu sudah ada sejak nenek moyang kita, tentunya tidak perlu dikhawatirkan lagi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3).

Dia menjelaskan Kemendagri berperan dalam membina pemda agar dapat mengoptimalkan peran koperasi, termasuk dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi di setiap daerah terdapat dinas koperasi.

Meskipun di beberapa daerah nomenklatur dinas ini digabung dengan urusan lain, tugas pokok dan fungsinya tetap berkaitan dengan koperasi.

“Nah, tentunya tidak mungkin koperasi-koperasi tersebut diawasi dari Jakarta. Harus diawasi dari daerah,” jelasnya.

Menurutnya, peran dinas koperasi di daerah cukup kompleks, mulai dari pendataan, pembinaan terkait legalitas dan badan hukum, hingga pelatihan bagi pengurus koperasi.

Adapun peran Kemendagri dalam konteks ini yaitu membina para kepala daerah, yang notabene membawahi dinas koperasi di wilayahnya. Karena merekalah yang berperan penting dalam pengawasan dan evaluasi koperasi di wilayahnya.

“(Peran) kepala daerah yang membawahi dinas koperasi yang sangatlah besar, kesehariannya sampai dengan pengawasannya, kontrolnya, dan ini tentunya yang paling penting dia akan melaksanakan evaluasi yang akan membawa suatu perbaikan dalam pertumbuhan koperasi tersebut,” ungkapnya.

Selain kepala daerah, peran kepala desa juga dinilai sangat penting. Kepala desa perlu memahami bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam memperkuat perekonomian desa dan mencegah terjadinya urbanisasi.

Koperasi juga dipercaya dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjebak dalam jeratan tengkulak dan rentenir.

Oleh karena itu, kepala desa dan perangkatnya perlu aktif mengajak masyarakat untuk bergabung dalam koperasi. Selanjutnya, mereka juga harus memberikan dukungan agar koperasi dapat tumbuh dan berjalan dengan baik.

“Mengajak untuk masyarakatnya ikut masuk ke dalam keanggotaan tersebut. Kedua, tentunya memberikan urun rembuk saran berkaitan dengan perkembangan daripada koperasi tersebut. Yang ketiga, seorang pemimpin di desa tersebut tentunya dia akan juga sekaligus sebagai pengawas,” ujar Tomsi.

Ia merasakan koperasi saat ini terus melakukan inovasi dan penyesuaian seiring perkembangan zaman.

Apalagi dengan dukungan teknologi yang semakin maju, pengelolaan koperasi menjadi lebih efektif. Tentunya, kondisi ini memberikan optimisme yang lebih besar.

“Kita yakin, dan tentunya dari dinas tersebut tidak berdiri sendiri. Di sini ada Menteri Koperasi dengan jajarannya, tentunya akan terus melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap dinas-dinas yang ada di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan