Jakarta, Aktual.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membangun beberapa fasilitas kilang minyak (refinery) dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari, sehingga memacu pertumbuhan sektor petrokimia.

“Kami sangat mendukung pembangunan refinery ini guna penguatan hulu di sektor petrokimia dalam rangka menuju substitusi impor, serta dapat berdampak positif pada penguatan nilai tambah dan investasi, hingga penyerapan tenaga kerja,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (13/3).

Menperin optimistis pembangunan kilang minyak ini selain untuk mewujudkan visi pemerintah dalam upaya mempercepat program hilirisasi, juga menjadi ‘game changer‘ dalam mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia.

“Tentu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi terkait adanya penambahan refinery ini. Pembangunan refinery tersebut akan disebar di beberapa wilayah Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, Menperin menjelaskan, pembangunan kilang minyak ini akan mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi kebutuhan bahan baku bagi sejumlah sektor industri.

Nafta merupakan salah satu fraksi minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bensin atau petrokimia. Fraksi ini dihasilkan terutama melalui proses distilasi minyak mentah di Crude Distillation Unit (CDU).

Saat ini, produksi nafta untuk 1 juta ton per tahun memerlukan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah jenis light crude per tahun, serta hingga kini Indonesia hanya memiliki enam kilang minyak, dan semuanya merupakan investasi yang sudah berumur sangat lama.

Dari enam kilang minyak tersebut, baru mampu memproduksi nafta sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan nafta nasional saat ini mencapai 9,2 juta ton per tahun, sehingga masih dibutuhkan importasi sebanyak 2,1 juta ton.

“Dalam formulasinya, dari minyak mentah itu akan menghasilkan nafta sebesar 20 persen. Ini juga tergantung dari proses pemanasan atau titik didihnya,” ujar Menperin.

Menperin Agus menyatakan nafta adalah ibu dari sektor petrokimia, yang apabila dapat diproduksi secara domestik mampu menghemat impor hingga 9 miliar dolar AS per tahun atau Rp147,9 triliun (kurs Rp16.431).

Selain itu, dengan menghasilkan lebih banyak nafta, berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi nasional untuk kemandirian bahan baku farmasi dalam negeri.

“Saat ini, terdapat beberapa proyek besar petrokimia yang segera beroperasi dan membutuhkan nafta kurang lebih 8 juta ton per tahun,” kata dia.

Guna mendukung penambahan kilang minyak di Indonesia, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk membangun kilang minyak baru di wilayah Tuban, yang saat ini telah memiliki pabrik petrokimia, yaitu PT TPPI.

PT TPPI saat ini memiliki dua mode produksi, yaitu petrokimia dan bahan bakar. Sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk aromatik berasal dari kondensat. Selain itu, PT TPPI juga memproduksi nafta yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar.

Hal tersebut sejalan dengan rencana PT Pertamina yang mengembangkan rencana proyek GRR, dan akan menjadi pabrik terintegrasi yang mengolah minyak mentah menjadi BBM dan produk petrokimia yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Artinya, Tuban ini merupakan pusat industri besar, dengan sektor utama meliputi semen, petrokimia, minyak dan gas, serta industri maritim,” kata Menperin.

Menperin juga mengatakan, pihaknya mendukung upaya Kejaksaan Agung untuk melakukan pembenahan tata kelola minyak dalam negeri yang akan bisa mengoptimalkan proses seluruh refinery yang ada di Indonesia untuk menghasilkan BBM dan nafta.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (13/3), mengalami kenaikan Rp12.000, dari sebelumnya Rp1.702.000 menjadi Rp1.714.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.563.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp907.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.714.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.368.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.027.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.345.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp16.635.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp41.462.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp82.845.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp165.612.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp413.765.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp827.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.654.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan mengutamakan produk dalam negeri, terlebih pada Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas asal impor yang masuk secara ilegal.

“Menjelang datangnya Idul Fitri, biasanya konsumsi masyarakat meningkat, baik pangan maupun sandang. Sebaiknya, masyarakat mengutamakan produk dalam negeri dan tidak membeli pakaian bekas, apalagi pakaian bekas asal impor, pakaian bekas asal impor itu ilegal dan berbahaya,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (13/3).

Semakin maraknya pakaian bekas asal impor dengan harga jual yang murah dibandingkan produk lokal, kata Budi dapat merugikan industri garmen lokal.

Selain itu, pakaian bekas dapat berdampak pada kesehatan karena pakaian bekas berpotensi membawa penyakit dari negara asal atau mengandung cemaran seperti kapang/jamur yang dapat menimbulkan gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh.

Terdapat sejumlah langkah dalam menuntaskan masalah peredaran pakaian bekas asal impor, salah satunya pengawasan yang dilakukan terhadap pakaian bekas yang masuk secara ilegal, namun tidak terkait kegiatan perdagangan pakaian bekas di dalam negeri.

“Mengingat pakaian bekas telah dilarang impor, diperlukan sinergi dan pengawasan bersama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, antara lain dengan Ditjen Bea dan Cukai, Bakamla TNI, Polri di pelabuhan tikus/jalur tidak resmi, termasuk peran serta pemerintah daerah,” jelas Budi.

Budi juga mendorong industri garmen untuk bermitra dengan industri kecil dan menengah (IKM) dan bermitra bisnis dengan toko pakaian bekas dalam penggunaan produk dalam negeri (pakaian jadi).

Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar mendorong pedagang pakaian bekas untuk dapat bersinergi dengan industri garmen dalam negeri dan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan program pemerintah di sektor UMKM.

Lebih lanjut, kewenangan pengawasan Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) adalah pengawasan setelah melalui kawasan pabean (post-border).

Diperlukan sinergi dan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang di wilayah perbatasan karena impor pakaian bekas diduga masuk melalui pelabuhan tikus.

“Selain gencar melakukan pengawasan, Ditjen PKTN juga bersinergi dan melakukan koordinasi terkait penanganan dalam pengawasan pakaian bekas asal impor dengan K/L terkait dan aparat penegak hukum lainnya. Misalnya, pengawasan pakaian bekas oleh Polda Kalimantan Utara,” kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program belanja selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025, misalnya Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran.

Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14-30 Maret 2025. BINA Lebaran digelar secara serentak oleh anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) di 80 ribu gerai ritel pada 402 mal/pusat perbelanjaan yang berada di 24 provinsi di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan