6 April 2026
Beranda blog Halaman 981

Pram Akui AI Bantu Jakarta Lebih Baik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (30/6/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Jakarta, aktual.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam membantu untuk membangun Jakarta menjadi kota lebih baik.

“Salah satunya, kehadiran AI mampu menurunkan peringkat Jakarta sebagai kota termacet di Indonesia,” katanya saat Workshop Penyusunan Roadmap Implementasi AI di Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

Dengan demikian, ia melanjutkan, bukan semata-mata karena Transjabodetabek, tetapi AI juga membantu.

Ia mengatakan, untuk mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta sudah menggunakan AI yakni Intelligent Traffic Control System (ITCS) dalam pengaturan lalu lintas.

Pramono menyebutkan, meski kini baru 65 dari 321 titik di Jakarta yang dipasang ITCS, namun hal ini sudah membawa dampak yang signifikan untuk Jakarta.

Terbukti, kata Pramono, Jakarta kini menjadi kota kelima termacet di Indonesia.

Tak hanya itu, Pramono mengatakan birokrasi di Jakarta sudah seharusnya beradaptasi dengan perubahan zaman.

Misalnya, sistem data Jakarta juga kini seharusnya sudah lebih terintegrasi dan bukan lagi secara manual.

Pramono bahkan sudah menargetkan saat mengurus koefisien lantai bangunan (KLB) yang sebelumnya bisa sampai 12 tahun, kini hanya maksimal 28 hari dengan kontribusi AI.

“Selain KTP, KJP, KJMU, paspor, dan perizinan. Ini kan orang kalau sudah berpikirnya AI, inginnya sesuatu yang cepat, presisi dan bisa dilakukan,” kata Pramono.

Oleh karena itu, Pramono berpesan agar jajarannya memanfaatkan forum tersebut dengan baik untuk menggali AI yang bisa bermanfaat untuk Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Timnas Bisbol Putri Berhasil Naik ke Urutan 11 Dunia

Arsip foto - Para pemain dan pelatih Tim Nasional Bisbol Putri Indonesia menyemangati rekan-rekannya di sela pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Asia Putri 2025 Grup B melawan Malaysia di Bangkok, Thailand, Kamis (24/4/2025). HO-Baseball Association of Thailand

Jakarta, aktual.com – Tim nasional bisbol putri Indonesia berhasil naik sebanyak lima strip ke urutan 11 dunia berdasarkan peringkat terbaru Konfederasi Bisbol Sofbol Dunia (World Baseball Softball Confederation/WSBC) periode hingga pertengahan tahun 2025 yang dirilis Kamis (24/7).

Indonesia memperoleh 160 poin tambahan berkat keberhasilan menjadi nomor wahid dalam Kualifikasi Piala Asia Bisbol Putri 2025, April lalu. Indonesia naik dari urutan 16 ke peringkat 11, berbagi tempat dengan India yang sama-sama telah mengumpulkan 269 poin.

Kenaikan lima tempat dan tambahan 160 poin tersebut membuat Indonesia menjadi top climber sementara di peringkat dunia bisbol putri WBSC 2025 alias tim dengan peningkatan peringkat terbanyak sejauh ini, diikuti India (4 strip/139 poin), Pakistan (3 strip/119 poin), Sri Lanka (2 strip/78 poin), dan Thailand (2 strip/98 poin).

Posisi puncak diduduki oleh Jepang yang mendominasi dengan 1.405 poin, diikuti Amerika Serikat (918). Pemilik peringkat ketiga hingga keenam memiliki poin dengan selisih yang tak jauh berbeda. Mereka adalah Kanada (755 poin), Venezuela (745 poin), Taiwan (744 poin), dan Meksiko (741 poin).

Peringkat ketujuh ada Puerto Rico dengan 490 poin, peringkat kedelapan diisi oleh Hong Kong dengan 377 poin, dan peringkat kesembilan ditempati oleh Cuba dengan 350 poin. Korea Selatan menutup peringkat 10 besar dunia dengan 313 poin.

April lalu, Timnas Bisbol Putri Indonesia keluar sebagai juara Kualifikasi Piala Asia Bisbol 2025 setelah menekuk timnas India 5-4 pada babak grand final di Bangkok, Thailand.

Saat ini, menurut Pengurus Besar Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia (PB Perbasasi), tim Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi kejuaraan Piala Asia 2025 yang akan diadakan di China pada Oktober.

Tim Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Filipina, India, Pakistan, dan Thailand untuk berusaha mempertahankan peringkat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Polri Gerak Cepat Usut Kejahatan Ekonomi Besar

Ilustrasi - Beras milik Bulog di kompleks pergudangan di Lampung. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi

Jakarta, aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengambil langkah cepat dalam menangani kasus peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai sangat meresahkan dan merugikan rakyat.

Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan beras oplosan.

“Dirtipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan telah melakukan penegakan hukum kasus yang menjadi atensi Bapak Presiden RI bapak Prabowo Subianto karena memang sangat merugikan masyarakat,” kata Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan bahwa di lapangan ditemukan praktik penjualan beras premium dan medium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang tertera di kemasan.
“Penjualan beras premium dan medium yang tidak sesuai standar atau mutu yang tertera pada kemasan tersebut,” ujarnya.

Helfi mengungkapkan, penindakan ini berawal dari laporan tertulis yang disampaikan Menteri Pertanian kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Laporan tersebut segera direspons dengan perintah untuk menerbitkan laporan polisi guna menyelidiki praktik curang tersebut.
“Menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan dari Bapak Menteri Pertanian melalui surat tertulis yang disampaikan kepada Bapak Kapolri kita langsung merespons seusai dengan perintah Bapak Kapolri untuk menerbitkan laporan polisi,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti langsung praktik pengoplosan beras yang dilakukan oleh oknum pengusaha. Dalam sambutannya saat menutup Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7), Prabowo mengkritisi adanya pihak-pihak yang mempermainkan harga dan mutu beras.
“Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat,” ujar Prabowo.

Ia mengungkapkan, pengoplosan beras biasa lalu dijual sebagai beras premium adalah pelanggaran serius, dan ia telah menginstruksikan Kejaksaan Agung serta kepolisian untuk bertindak tegas.
“Beras biasa dibilang beras premium harganya dinaikin seenaknya, ini pelanggaran, ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa akibat dari praktik curang ini, negara mengalami kerugian besar setiap tahunnya.
“Saya dapat kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun, Rp 100 triliun tiap tahun berarti 5 tahun 1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BPJPH Tegaskan Pentingnya Sektor Halal di Produk Perikanan

Jakarta, aktual.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, pentingnya pemenuhan nilai halal dan thoyyib pada sektor budidaya serta produk-produk perikanan.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/7) mengatakan, hal ini perlu ditekankan mengingat perikanan memberikan berbagai manfaat signifikan bagi ketahanan pangan masyarakat, serta berimplikasi penting bagi ekonomi dan lingkungan.

“Melihat urgensi yang sedemikian besar bagi masyarakat, sektor budidaya perikanan hingga industri pengolahannya merupakan rantai nilai yang harus memenuhi aspek halal dan thoyyib, halal dan sehat. Sebab konsumsi ikan yang sehat akan menjadikan kita juga sehat,” kata Aqil.

Ia mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang berpotensi menyebabkan produk ikan terkontaminasi atau menjadi tidak halal.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali titik kritis kehalalan yang berpotensi menyebabkan ikan yang halal menjadi syubhat atau tidak halal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa sejumlah titik kritis kehalalan dalam budidaya perikanan mencakup beberapa aspek, di antaranya berkaitan dengan sumber benih yang berasal dari rekayasa genetik.

“Sebagaimana ketentuan regulasi, bahwa produk rekayasa genetik merupakan jenis produk yang harus dipastikan kehalalan melalui sertifikasi halal. Perlu ditelusuri apakah unsur genetik yang digunakan berasal dari sumber yang halal atau sebaliknya,” kata Aqil.

Selain itu, ia menambahkan sejumlah aspek lain juga dapat menentukan kehalalan. Misalnya terkait pakan, penggunaan hormon dan suplemen, panen, distribusi, hingga pengolahannya.

“Pendistribusian harus pula dipastikan terhindar dari kontaminasi. Begitu juga pengolahan pasca panen, harus melalui proses yang memenuhi kriteria kehalalan,” ujar dia.

Aqil pun mengajak pemangku kepentingan terkait termasuk Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) agar dapat terus melakukan edukasi kepada para pelaku usaha di sektor industri perikanan, khususnya dalam pemenuhan aspek halal sebagaimana diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Kepala BRPI Agus Cahyadi menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pemahaman akan pentingnya kehalalan produk perikanan.

Ia mengatakan bahwa meskipun ikan tergolong hewan halal, tapi adanya titik-titik kritis kehalalan harus dipahami dan diperhatikan dalam proses budidaya.

“Ikan memang secara umum halal, tetapi ternyata ada titik kritisnya. Pakan, obat, dan vitamin yang digunakan dalam proses budidaya bisa menjadi sumber kontaminasi jika mengandung bahan yang tidak halal, seperti gelatin atau unsur dari bangkai. Di sinilah pentingnya edukasi dan pengawasan,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

FKBI Tanggapi Kesepakatan Pengelolaan Data Pribadi oleh AS

Ilustrasi - Data pribadi (shutterstock)

Jakarta, aktual.com – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menanggapi kesepakatan pengelolaan data pribadi antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/7) mengatakan, FKBI bisa mengerti adanya peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pihaknya juga sepakat dengan banyak pandangan dari berbagai perspektif, bahwa kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dengan Amerika, banyak isu yang harus diwaspadai, baik untuk kepentingan end user, petani, sektor UKM-UMKM, entitas BUMN, dan makro ekonomi secara keseluruhan.

“Perlindungan data pribadi adalah hak dasar konsumen. Transfer data lintas batas tanpa jaminan setara UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) berisiko tinggi terhadap keamanan, privasi, dan kedaulatan digital masyarakat kita,” ujarnya.

Salah satu isu yang FKBI khawatirkan adalah adanya perlindungan data pribadi, yang ternyata menjadi substansi dalam perjanjian dagang tersebut.

Oleh karena itu, FKBI menyampaikan keprihatinan mendalam terkait klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade.

FKBI menyarankan sejumlah langkah nyata yang dapat diambil konsumen terkait hal tersebut, antara lain menyaring Kebijakan Privasi Baca dan pahami kebijakan privasi setiap aplikasi atau layanan.

Konsumen punya hak untuk mengetahui terlebih dahulu klausul atau perjanjian bahwa data pribadinya akan ditransfer ke server di Amerika dan untuk opsi opt-out konsumen punya hak untuk memilih untuk tidak berpartisipasi terkait transfer data pribadinya ke Amerika.

Kemudian mengaktifkan Autentikasi Multi-Faktor Menggunakan SMS, email, atau aplikasi autentikator untuk lapisan keamanan tambahan.

Gunakan Enkripsi dan VPN Akses layanan digital melalui jaringan privat virtual untuk menyamarkan lokasi dan mengenkripsi lalu lintas data.

Batasi Izin Aplikasi Periksa dan matikan akses aplikasi yang tidak perlu ke kontak, lokasi, dan penyimpanan.

Pantau Aktivitas Akun Secara Berkala Periksa riwayat login, notifikasi perubahan profil, dan tagihan transaksi untuk mendeteksi anomali lebih awal.

Laporkan segera jika terjadi insiden adukan dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data ke Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Lembaga Perlindungan Konsumen terdekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Soroti Keracunan Massal di Kupang, Pengawasan Program MBG Dinilai Lemah

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyoroti kejadian yang menimpa 140 siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama insiden ini.

“Masih terjadinya kasus keracunan MBG menunjukkan masih lemahnya pengawasan. BGN (Badan Gizi Nasional) belum punya SOP untuk melakukan pengawasan. Padahal sudah sering diingatkan supaya memperketat pengawasan dengan melibatkan lembaga lain, seperti Pemda, BPOM, Puskesmas bahkan pihak sekolah,” kata Yahya kepada wartawan pada Kamis (24/7/2025).

Sebagai bentuk solusi, Yahya mendorong BGN agar membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan program MBG. Menurutnya, hal tersebut mendesak dilakukan demi mencegah berulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Kalau perlu BGN membentuk satgas pengawasan. Apalagi ke depan semakin masif pembentukan SPPG. Seharusnya, BGN memperketat pengawasan supaya kasus keracunan tidak terjadi lagi, zero accident,” ujarnya.

Dari hasil pantauan di lapangan, Yahya menyampaikan bahwa belum ada pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.

“Kita tahu BGN tidak punya SDM untuk melakukan pengawasan, makanya perlu kolaborasi. Saya monitor di lapangan belum ada kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yahya menyarankan agar operasional SPPG di lokasi keracunan dihentikan sementara hingga ada perbaikan menyeluruh.

“Terhadap lokasi yang terjadi keracunan seharusnya SPPG-nya dihentikan terlebih dahulu sampai ada jaminan perbaikan. Sampai benar-benar ada pembenahan secara menyeluruh dalam proses pembuatan makanannya,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain