Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa partainya tetap menjadi oposisi yang konstruktif untuk menjaga demokrasi dan menghadirkan “check and balances” agar kinerja pemerintahan “on the track” berpihak pada rakyat.
“Sejak awal kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan ‘check and balances’ agar pemerintahan tetap ‘on the track’ berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Pak Jokowi,” katanya, Kamis (2/9).
Dia menjelaskan peran PKS sebagai oposisi yang konstruktif adalah mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang membangun.
Jazuli mencontohkan, partainya setiap tahun mengevaluasi kinerja pemerintah, karena setiap pemerintahan tentu punya tantangannya sendiri, tapi harus tetap ada ukuran atau parameter objektif yang digunakan sebagai patokan.
Dia mengatakan, di bidang ekonomi, pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi sehingga lebih berpihak pada rakyat atau ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
“PKS sebagai oposisi ingin menjadikan kedaulatan bangsa dalam berbagai dimensinya sebagai visi nasional karena ini syarat negara kita bisa maju dan keluar dari jebakan ‘middle income trap’ atau negara berkembang selamanya. Untuk itu diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dan kerja-kerja kolektif seluruh elemen bangsa,” ujarnya.
Jazuli berharap ekonomi Indonesia berdaulat, rakyat lepas dari kemiskinan, kesenjangan semakin flat, artinya tingkat ekonomi dan distribusi kekayaan semakin merata di masyarakat.
Di bidang sosial politik, dia menjelaskan, PKS ingin menghadirkan politik yang bermartabat dan demokrasi yang sehat dan subtantif. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal biasa dan dapat ditengahi dengan dialog dan musyawarah, atau istilahnya merangkul bukan memukul.
“Terus mengembangkan silaturahim kebangsaan dengan seluruh elemen dalam rangka mengokohkan persatuan, kerja sama, sinergi dan kolaborasi. Serta mengokohkan konsensus nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama,” tuturnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diharapkan semua pihak memiliki komitmen kebangsaan makin kokoh dan tidak hanya sloganistik.
Padahal menurut dia, Indonesia sebagai bangsa dengan banyak problematika dan tantangan, membutuhkan persatuan, sinergi, kolaborasi dan solidaritas sosial nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
