New York, Aktual.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berjanji pada hari Rabu memobilisasi tekanan internasional terhadap militer Myanmar “untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal” saat Dewan Keamanan PBB mencoba membicarakan pernyataan soal krisis tersebut.

Tentara Myanmar menahan pemimpin negara Aung San Suu Kyi dan lainnya pada hari Senin (1/2) sebagai tanggapan atas “kecurangan pemilu”, menyerahkan kekuasaan kepada kepala militer Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal,” kata Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post.

“Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu – pemilu yang saya yakini berlangsung normal – dan setelah periode transisi yang besar.”

Pengambilalihan militer memotong transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan mengundang kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/2).

Draf pernyataan awal yang diajukan Inggris yang didiskusikan di antara 15 anggota Dewan Keamanan mengutuk kudeta tersebut, dan menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan.

Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus dan para diplomat mengatakan bahasa tersebut kemungkinan perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan dari Cina dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar di Dewan Keamanan.

“Kami melanjutkan diskusi tentang langkah dewan selanjutnya tentang Myanmar dan rekan-rekan dewan telah sepakat bahwa penting bagi kami untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah tersebut,” Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden dewan saat ini, mengatakan kepada wartawan, Rabu (3/1).

Polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, menurut dokumen polisi yang ditinjau pada hari Rabu.

“Aung San Suu Kyi – jika kita boleh menuduhnya karena sesuatu hal – adalah bahwa dia terlalu dekat dengan militer, apakah dia terlalu melindungi militer, yaitu dalam kaitannya dengan apa yang terjadi dengan serangan dramatis tentara militer terhadap Rohingya,” kata Guterres.

Tindakan keras militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine Myanmar membuat lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di mana mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi. Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang kemudian dibantah militer Myanmar.

Guterres mengatakan semua yang ditahan oleh militer selama kudeta harus dibebaskan dan ketertiban konstitusional dipulihkan.

“Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju,” katanya.(RRI)

(Warto'i)