Jakarta, Aktual.com – Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah politisi dari PDI Perjuangan melontarkan kritik. Mereka menilai penggunaan dana MBG yang bersumber dari anggaran pendidikan nasional berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima) Aiman Adnan, menilai opini yang dibangun tersebut menyesatkan.
“Sebaiknya kita lebih banyak memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini agar lebih tepat sasaran, bukan semakin banyak melakukan kritik dengan menyebarkan informasi yang sesat,” kata Aiman di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurut Aiman, program MBG justru menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan karena pemenuhan gizi anak merupakan syarat minimum agar proses belajar-mengajar berjalan efektif.
“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan, tetapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” ujar Aiman.
Ia juga menyoroti kritik yang menggambarkan MBG seolah-olah kebijakan sepihak tanpa proses politik yang memadai. Aiman menegaskan, program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.
“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” katanya.
Menurut dia, sikap tersebut sulit dijelaskan dari sisi etika dan konsistensi politik. “Kalau sekarang MBG disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: mengapa dulu setuju? Ini seperti menandatangani kuitansi, lalu berteriak dirampok,” ujarnya.
Terkait tudingan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan, Aiman menyebut hal itu sebagai penyederhanaan persoalan. Ia menegaskan, berdasarkan data resmi APBN, alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami penurunan.
“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” tegasnya.
Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam APBN terbaru menjadi indikator konkret bahwa narasi MBG merampas hak pendidikan tidak berdasar.
“Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” ujarnya.
Menurut Aiman, narasi tersebut dibangun dengan melepaskan satu angka besar, yakni anggaran MBG, tanpa menghadirkan konteks keseluruhan struktur anggaran pendidikan nasional.
“Angkanya dilepas, konteksnya dihilangkan. Publik digiring emosi, bukan diajak berpikir,” katanya.
Dalam polemik yang sama, isu kesejahteraan guru juga kerap dikedepankan sebagai alasan penolakan terhadap MBG. Namun, Aiman menilai argumen tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan fakta kebijakan yang berjalan.
“Katanya membela guru, tetapi faktanya tunjangan guru naik, insentif guru honorer bertambah, renovasi sekolah berjalan, dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan klaim bahwa guru menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaksanaan MBG.
“Lalu, di mana tepatnya guru dikorbankan? Jangan jadikan guru sebagai tameng untuk manuver politik,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
