Pekan Depan, Batas Waktu PBB Untuk Australia dalam Sengketa Laut Timor

Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon akan menunjuk delegasi sendiri jika pada Senin (2/5), pemerintah Australia belum menunjuk delegasi untuk menjadi bagian dalam sengketa laut timor.

Proses konsiliasi ini, diharapkan memaksa Australia mengakui batas wilayah maritim Timor Timur.

Mekanisme wajib yang langka dimana keadaan satu negara dalam sengketa menolak untuk mengakui wasit independen. Ini juga dilakukan Australia dua bulan sebelum kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002 ketika menarik pengakuannya atas batas yurisdiksi maritim Mahkamah Internasional dan Pengadilan Internasional tentang Hukum Laut.

Juru bicara Laut Timor Keadilan Kampanye di Melbourne, Tom Clarke, mengatakan Pemerintah Australia menghadapi masalah untuk 1 dekade pendek karena mengubah Timor Timor dari miliaran dolar kedalam gas dan minyak royalti.

“Timor Timur hanya meminta apa yang menjadi hak atas batas maritim permanen sesuai dengan hukum internasional saat ini. Namun Pemerintah Turnbull keras kepala menolak untuk membahas masalah tersebut dan sekarang yang ada harus beberapa penjelasan yang harus dilakukan di PBB, “kata Clarke, sebagaima dikutip dari www.timorseajustice.com, Minggu (1/5).

PBB akan akan menyimpulkan melalui panel ahli, dimana merekomendasikan batas-batas maritim permanen yang akan diatur sesuai dengan hukum internasional saat ini. Namun, keputusan itu tidak mengikat.

Konsensus yang luar biasa adalah bahwa di bawah hukum internasional saat ini, dalam keadaan seperti ini di mana dua garis pantai kurang dari 400 mil laut terpisah, batas-batas yang ditarik di pertengahan antara dua garis pantai sepanjang ‘garis tengah’.

“Jika Pemerintah Australia memiliki keyakinan dalam argumen usang itu maka mereka akan mengalam kekalahan,” kata Clarke.

Timor Timur telah secara konsisten meminta Australia untuk melakukan negosiasi bilateral untuk menetapkan batas maritim permanen, tapi Australia telah secara konsisten menolak.
Melainkan telah melakukan gesekan2 kepada negara kecil dan membuat serangkaian penawaran sementara yang semua memberikan Australia pangsa minyak yang jelas terletak lebih dekat ke Timor daripada Australia.

“Dengan menolak untuk menetapkan batas-batas permanen dan menciptakan keadilan, Australia denganwaktu yang singkat merubah Timor Timur menjadi ladang uang miliaran dolar. Ini tidak bermoral, itu kebijakan buruk dan itu memalukan. Malah kami menjadi dikenal sebagai pengganggu di kawasan itu. Sudah waktunya bagi Perdana Menteri Malcolm Turnbull untuk duduk dengan PM Timor Leste dan memutuskan garis maritim yang jelas dan adil “kata Clarke.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby