Pekerja menyelesaikan proyek kontruksi konstruksi mass rapid transit (MRT) di jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5/2017). Perkembangan pembangunan infrastruktur MRT Jakarta untuk ruas Jl RS Fatmawati, Jl Panglima Polim, sampai Jl Sisingamangaraja telah mencapai 44,90 persen. Proyek ini beroperasi sesuai dengan target, yakni pada bulan Maret 2019. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan pemerintah perlu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan merupakan instrumen keadilan sosial dan tidak hanya sekadar pembangunan fisik.

“Seharusnya pemerintah mengampanyekan dan menciptakan kepercayaan publik bahwa infrastruktur bukan hanya benda mati saja, namun juga soal kebudayaan. Membangun MRT dan LRT juga menciptakan budaya baru, misalnya budaya tepat waktu,” kata Burhanuddin dalam diskusi bertajuk “Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur” di Jakarta, Rabu (29/11).

Ia mengatakan bahwa hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan instrumen mewujudkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, Burhanuddin berpendapat pemerintah jangan hanya sibuk meresmikan proyek jalan tol atau proyek-proyek lain yang hanya akan diakses kelompok terbatas.

“Kalau Presiden (Joko Widodo) meresmikan jalan tol, seolah hanya berpihak ke masyarakat yang punya akses ke jalan tol saja. Infrastruktur sebagai instrumen keadilan sosial kurang kuat. Presiden seharusnya lebih sering meresmikan proyek rumah sosial atau bendungan misalnya,” ucap dia.

Selain itu, Burhanuddin juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan pembangunan infrastruktur bisa menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.

Burhanuddin mengakui pembangunan infrastruktur merupakan salah satu capaian pemerintah yang perlu diapresiasi di samping kemampuan mengatasi inflasi.

“Masyarakat puas dengan kinerja pemerintah di bidang infrastruktur. Akan tetapi, tingkat kepuasan hanya 68 persen dan sulit naik lagi. Pemerintah perlu pendekatan lain untuk menaikkan tingkat penerimaan oleh masyarakat,” ujar dia.

 

Ant.

()