Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi mengangkat Direktur UMKM Bank BRI Djarot Kusumayakti menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Lenny Sugihat yang diberhentikan di bulan ke-enamnya menjabat. Selain itu, Kementerian BUMN juga memberhentikan Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Soebekty dan mengangkat dua orang baru yaitu Wahyu Suprayono yang merupakan mantan Direktur Utama PPI dan Wahyu mantan Direktur Pemasaran Pertani.

“Jadi seperti yang disampaikan Pak Deputi, yang diganti dua, yang menggantikan tiga, berarti ada penambahan jabatan baru,” kata Djarot di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/6).

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Lenny Sugihat, Perum Bulog belum bisa memenuhi target penyerapan beras petani lantaran selektifnya Bulog dalam menyerap beras. Perum Bulog mencatat serapan pengadaan beras pada awal Mei 2015 baru mencapai 700.000 ton dari target 2,75 juta ton atau 25% dari target. Sementara Presiden Joko Widodo menargetkan serapan beras petani minimal 4-4,5 juta ton.

“Jadi begini, katakanlah beras petani itu tidak memenuhi standar karena dianggap terlalu basah kadar airnya 14-16% itu standar kita. Kalau yang lebih dari itu akan tetap kita serap. Tapi dengan equivalent (penyesuaian rata-rata harga tertentu), misalnya di atas 14% berapa, di atas 16% berapa. Jadi kita akan tetap serap beras petani bagaimana pun kondisinya. Kan petani itu nggak semua tahu bagaimana kadar beras yang baik jadi tugas kita menyesuaikan itu,” jelasnya.

Sementara untuk menghindari penurunan kualitas beras akibat melonggarkan selektifitas terhadap beras para petani, Djarot mengaku telah memiliki cara mengantisipasinya.

“Nggak dong. Kan tentu di dalam (internal bulog) akan dilakukan penyesuaian. Itu tugas kita. Misalnya beras yang diserap terlalu basah maka oleh Bulog akan dikeringkan sampai kadar yang sesuai standar. Teknologi akan ditambah. Kita akan lihat bagaimana infrastruktur kita. Bagaimana dryer (alat pengering) bagaimana lantai jemur kita. Kalau infrastruktur yang kita nggak cukup kita membuka peluang juga untuk mungkin ada pihak lain yang bisa diajak kerjasama untuk pengeringannya,” terang dia.

“Jadi kita serap semua beras petani, tapi kita perbaiki standarnya oleh kita. Kita tidak bisa paksakan petani memenuhi standar yang kita tetapkan. Tugas kita untuk itu. Jadi tetap kita serap beras petani tapi tidak membabi buta. Harus ada equivalent tertentu,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka