Jakarta, Aktual.com — Pemerintah, dalam rapat tentang kelistrikan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membahas peta jalan untuk pencapaian sasaran bauran energi yang telah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional.
“Kami juga membahas bagaimana mencapai ‘energy mix’ (bauran energi) yang tepat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil setelah mengikuti rapat di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan tercapainya sasaran bauran energi seperti sedikitnya 20 persen menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Sebagaimana diketahui, sasaran Kebijakan Energi Nasional yang telah dirancang Dewan Energi Nasional pada 2012 menargetkan tercapainya bauran energi primer yang optimal, antara lain pada tahun 2025 pangsa EBT mencapai paling sedikit 25 persen, dan pada tahun 2050 paling sedikit 40 persen.
Selain itu, sasaran bauran energi lainnya adalah untuk mengurangi penggunaan minyak bumi menjadi lebih kecil dari 25 persen pada tahun 2025 dan lebih kecil dari 20 persen pada tahun 2050.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merombak struktur anggaran khususnya pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) pada RAPBN 2016.
“Tahun depan (2016) kami ingin mendorong suatu perubahan besar-besaran dalam struktur pendanaan. Selama ini energi baru dan terbarukan selalu mendapat porsi yang termarjinalkan,” kata Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (29/6).
Menurut dia, sudah semestinya kebijakan energi nasional harus berdasarkan pada kebijakan energi yang terbarukan, sedangkan yang terjadi selama ini ialah sektor tersebut kurang mendapat perhatian.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri ESDM juga menilai seluruh jajaran pemerintahan perlu menyiapkan terobosan untuk memberdayakan energi baru terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
“Kita tidak akan terus menjadi konsumen dari energi terbarukan dan konservasi, tapi kita harus menjadi partner dari kegiatan investasi pada industri ini,” kata Sudirman Said di Jakarta, Senin (13/7).
Oleh karena itu, menurut dia, perlu diciptakan terobosan terkait kebijakan, teknologi, kemampuan sumber daya manusia, hingga pengelolaan keuangan negara, sehingga ketergantungan negara pada pihak asing berkurang.
Artikel ini ditulis oleh:
