Timika, Aktual.com – Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika bersama aparat keamanan TNI-Polri ,akhirnya memilih jalur negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sepekan lebih telah melakukan teror penembakan di area Tembagapura terhitung sejak Sabtu (21/10).

Keputusan bersama tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung cukup lama di Rimba Papua Hotel Timika, Rabu (1/11).

Baik perwakilan Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan aparat TNI-Polri sama-sama sepakat untuk mengedepankan aspek humanis dan pendekatan secara komprehensif kepada KKB.

Pemkab Mimika di bawah pimpinan Bupati Eltinus Omaleng ditunjuk sebagai “leading” sektor dalam upaya mewujudkan negosiasi tersebut.

“Kita mau bentuk tim negosiasi kepada mereka yang pegang senjata yang ada di Utikini. Kami mau mereka keluar dari daerah Utikini, jangan ganggu masyarakat yang ada di situ. Pemda yang bentuk tim, melibatkan tokoh gereja, tokoh masyarakat, kepala suku, dan kaum perempuan. Itu hasil pertemuannya,” kata Eltinus usai pertemuan.

Ia juga mengatakan bahwa tim tersebut hanya memiliki waktu efektif lima hari untuk melakukan negosiasi kepada kelompok bersenjata di Tembagapura.

Sementara bantuan logistik yang telah dipersiapkan Pemkab Mimika akan disalurkan atas seizin aparat keamanan.

“Kita negosiasi dulu, kalau mereka kepala keras, itu bukan urusan pemda lagi, itu urusan negara. Begitu,” ujar Eltinus.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa menjelaskan upaya negosiasi dikedepankan agar rakyat di seputaran kota Tembagapura tidak menjadi korban.

Ia meminta kelompok bersejata di Tembagapura untuk menghentikan teror penembakan dan segera kembali ke daerah asal masing-masing.

“Mereka (KKB) harus keluar dari situ kalau tidak rakyat di situ yang dibawa keluar ke Tembagapura atau ke Timika,” kata Doren.

Ia menekankan agar kelompok bersenjata yang saat ini telah memasuki perkampungan di sekitar Kota Tembagapura tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng atau bersembunyi di belakangnya.

Menurut dia, adat di Papua telah mengatur laki-laki mesti berhadapan dengan laki-laki.

“Tidak boleh satu rakyat sipil korban di situ. Mereka harus keluar. Masalahnya apa mereka ada di situ? Persoalannya apa mereka ada di situ? Mau lawan siapa? siapa yang suruh? Siapa yang arahkan mereka ada di situ mengganggu Freeport?” kata Doren.

Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon berpendapat bahwa menyelesaikan persoalan di Tembagapura harus komprehensif dan melihat sisi yang lebih besar, yakni masyarakat luas.

Menurut Victor, yang paling penting adalah menormalkan situasi di perkampungan seputar kota Tembagapura dan mengeluarkan KKB dari tengah kelompok masyarakat sipil.

“Kalau negosiasi gagal, kita siapkan alternatif lain yang lebih tegas. Intinya kita ingin melindungi masyarakat dan mengamankan areal tambang,” ucapnya.

Terkait dengan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan KKB, menurut Victor, tetap akan ditindak dengan tegas namun menurutnya pihaknya harus melihat sisi yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat.

Penegakan hukum tetap akan dilakukan dengan proses-proses dan cara yang lebih baik yaitu upaya negosiasi.

 

Ant.

()