Ilustrasi pajak. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Penerimaan pajak hingga akhir tahun ini diperkirakan tak akan mencapai target atau shortfall mencapai Rp200 triliun lebih. Hingga akhir November saja hanya mencapai 78 persen, dengan waktu sisa yang cuma sebulan maka akan banyak pajak yang tak akan terkejar.

Untuk itu, menurut ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, pemerintah mestinya focus untuk mengejar para wajib pajak (WP) kakap bagaimana kepatuhannya itu selama ini. Apalagi banyak skandal pajak yang ada selama ini justru tak ditanggapi serius pihak DJP.

“Seperti kasus pajak dari transfer Standard Charterd sebesar Rp18 triliun, Kemudian juga ada Paradise Papers, tapi pemerintah malah tak menindaklanjutinya. Seharusnya itu potensi pajak yang super besar yang bisa ditarik dan hartanya bisa disita untuk menambal APBN,” tandas dia kepada Aktual.com, Sabtu (2/12).

Karena di Paradise Papers itu tak Cuma para pengusaha kakap nakal yang menyimpan dananya di sana untuk menghindari pajak, tapi juga banyak para politisi dan pejabat Negara yang ternyata ikut menghindari pajak dengan membentuk perusahaan offshore company di negara suaka pajak itu.

“Ini mestinya jadi data bagus yang ditelusuri pihak pajak. Perusahaan cangkang itu ada juga para pejabat sekarang dan pengusaha kakap digunakan untuk menggelapkan pajak. Mesti itu bisa ditarik ke Indonesia, bukan malah diampuni untuk kedua kali,” kritik dia.

Jika pemerintah tak konsisten dengan regulasinya di saat potensi shortfall yang bisa mencapai Rp200 triliun lebih dari target pemerintah yang mencapai Rp 1.283,6 triliun. Sehingga, dampaknya akan serius ke perekonomian nasional secara ke seluruhan.

Jika memprediski, jika orang sudah tak percaya sama masalah perpajakan ini, maka dampaknya global competitiveness index akan turun, kemudian ease of doing business juga bisa turun, kepercayaan investor juga turun. Jika pelaku pasar keuangan akan merepon negatif sikap pemerintah itu.

(Nebby)
1
2