Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi disarankan tetap memperhatikan tekanan terhadap APBN.
Mantan Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mengatakan pemerintahan harus bisa menekan biaya pengadaan BBM bersubsidi dengan menata ulang sistem pengadaan dan melakukan efesiensi pada komponen-komponen biaya produksi, transportasi, dan distribusi BBM.
“Memperbaiki cara penghitungan besar subsidi BBM, dengan terlebih dulu menghitung harga pokok produksi BBM subsidi secara berdaulat dan menggunakannya sebagai patokan dalam menghitung besaran subsidi pada APBN,” ujar politisi Hanura, dalam acara diskusi di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (16/11).
Pemerintahan Jokowi juga harus melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap penyelundupan BBM bersubsidi, maupun praktek-praktek yang merugikan negara dalam tata niaga minyak.
Mantan politisi Golkar itu juga berharap pemerintah melakukan pengendalian BBM subsidi secara sungguh-sungguh. Yakni dengan membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. “Dalam hal ini, pemerintah harus bersunguh-sungguh membangun sistem trasnportasi umum yang layak dan massif. Serta harus menuntaskan implemantasi kebijakan konversi dan memperluas infrastruktur penyaluran BBG (Bahan Bakar Gas).”
Tak hanya di situ, pemerintahan juga harus bisa menekan subsidi listrik. Yakni melalui penggunaan energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Serta dapat menjamin sasaran subsidi listrik yang semata-mata ditunjuk untuk mengurangi beban biaya rumah tangga rakyat miskin, dan mengurangi beban produksi usaha kecil, mikro, dan koperasi.
“Pemerintah juga harus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan APBN dan meningkatkan tax ratio menjadi 13,5 persen pada realisasi APBN 2015.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
