Jakarta, Aktual.com — Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK agar tak menjerumuskan negara kedalam jurang penderitaan. Pasalnya, ada beberapa catatan kesalahan pemerintah yang bisa membahayakan masa depan bangsa.

Pertama, pemerintahan Jokowi-JK melakukan kesalahan dan mismanajemen dalam pengelolaan utang negara.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja telah menggunakan dana pinjaman darurat dari World Bank dan ADB tidak untuk peruntukannya, yakni penggunaan alokasi pinjaman Deferred Drawdown Option (DDO) sekitar USD5 miliar.

“Saat ini dapat dikatakan Indonesia tidak lagi memiliki dana cadangan darurat (DDO) di World Bank dan ADB karena telah dicairkan, yang seharusnya hanya boleh digunakan jika terjadi bencana alam ataupun krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia,” ujar Johan di Jakarta, Senin (14/3).

Johan mengungkapkan, utang pemerintah Jokowi-JK setara dengan seluruh total utang selama pemerintahan, mulai dari Presiden Soekarno. Berdasarkan data dari Depkeu periode Januari 2016, sekitar 76 persen pendapatan pajak Indonesia habis dipergunakan hanya untuk membayar cicilan pokok utang dan bunganya.

“Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak boleh mengikuti jalan yang salah dan sesat, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain yang rasio utangnya terhadap GNP negaranya sampai ratusan persen,” tegasnya.

Johan menuturkan, agresifnya pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan Presiden Jokowi dan Wapres JK sangat berisiko membahayakan masa depan bangsa dan negara, karena ikut dibiayai dengan utang luar negeri jangka pendek dan menengah. Sementara investasi infrastruktur itu merupakan jangka panjang.

“Yang telah terjadi di depan mata adalah mismanajemen pengelolaan hutang negara,” kata Johan.

Akibat semakin memburuknya ekonomi dunia yang tidak diantisipasi dengan baik oleh Presiden Jokowi, harga minyak semakin jatuh, pendapatan pajak yang meleset jauh dari target, serta berbagai kegagalan lainnya. Maka, diprediksi dalam 2 hingga 3 tahun kedepan Indonesia akan terjerat dalam jebakan utang yang sangat besar karena percepatan pertumbuhan hutang yang sangat dahsyat.

“Dampaknya akan mengakibatkan kesulitan likuiditas keuangan negara dan pada akhirnya akan menciptakan krisis ekonomi yang berat di Indonesia,” ujar dia.

Kedua, lanjutnya, pemerintah diduga telah merekayasa dan memanipulasi angka produksi pangan dan pertanian dengan melakukan mark-up. Seperti, harga jagung, beras dan lainnya.

Presiden harus mengusut dan menghukum siapapun pembantunya yang telah melakukan hal tersebut. “Pemerintahan Jokowi-JK akan kehilangan kepercayaan dari rakyat karena harga bahan pangan terus melambung dan para mafia dan para spekulan semakin merajalela,” cetus Johan.

Kemudian, meledaknya PHK dan pengangguran di Indonesia menjadi bukti kegagalan dan ingkar janji Jokowi-JK dalam membuka lapangan pekerjaan.

Johan menilai Presiden Jokowi telah lalai dan melanggar janji kampanye untuk menciptakan lapangan kerja sejak dilantik 1,5 tahun yang lalu. Parahnya, semakin meledaknya pengangguran akibat PHK di dalam negeri maupun PHK dari luar negeri akibat memburuknya perekonomian di kawasan Timur Tengah dan negara tetangga dengan pemulangan TKI.

“Menghitung waktu yang sudah sangat terbatas, Presiden jokowi harus segera mempertimbangkan kualitas dan kompetensi para Menteri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS