Dia pun mengklaim aset-aset yang dikelola pemerintah itu harus bisa meningkatkan kesejehtaraan masyarakat, entah menimbulkan ekonomi yang tinggi. Jadi secara singkat aset harus bekerja, masuk neraca, bukan sebagai aset tidur (idle).
“Makanya harus inovatif bagaimana aset itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang akan kita lakukan kita undang seluruh K/L, agar bisa mengelola.”
Cuma masalahnya, revaluasi aset dalam BMN yang dapat menghasilkan nilai BMN yang update, database BMN yang lebih baik guna kepentingan pengelolaan BMN mendatang juatru akan digunakan sebagai underlying asset penerbitan surat utang, salah satunya Surat Berharga Syariah Negara.
“Jadi kita mengidentifikasi aset idle guna dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan mampu mendorong penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN.”
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta menambahkan, bila total aset BMN digabung dengan saham-saham pemerintah yang berada di perusahaan, seperti BUMN maka bisa mencapai Rp 4.779 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
