Jakarta, Aktual.com – Pemerintah nampaknya sudah mulai kewalahan dalam menyiapkan energi yang murah bagi masyarakat. Di tengah tergerusnya keuangan negara akibat Utang Luar Negeri yang terus meningkat (Data BI pada Mei 2017 mencapai Rp4.500 Triliun), Defisit Anggaran pun sudah mulai mencemaskan (pertengangahan 2017 hampir mencapai 3%).
Untuk menekan terus tergerusnya keuangan negara, tahun ini saja pemerintah telah 3 kali melakukan penyesuaian dengan menaikan tarif pelanggan listrik 900 VA hingga 100%, dengan dalih 19 juta pelanggan tak layak menerima subsidi. Bukan cuma itu, pemerintah juga berencana akan mengevaluasi harga gas elpiji 3 kg, karena dalih yang sama.
Bahkan utang pemerintah atas subsidi BBMÂ kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2016 sebesar Rp40 Triliun (Pernyataan Dirut Pertamina saat RDP dengan Komisi VII bulan lalu) sampai sekarang pun belum juga kunjung dibayarkan. Pihak Pertamina mempermasalahkan hal ini, karena dapat mengganggu arus kas perusahaan.
Berdasarkan pembukuan keuangan Pertamina per 31 Desember 2016, kas dan setara kas perusahaan tercatat USD5,26 miliar atau setara Rp75,11 triliun. Sehingga, jumlah piutang ini saja sudah melebihi 50 persen dari total kas perseroan hingga akhir tahun lalu.
Padahal Pertamina pada tahun ini berencana akan melakukan ekspansi ke luar negeri dengan mengakuisisi beberapa blok migas (2 lapangan di Iran dan 2 lapangan di Rusia) dan tampaknya akan pupus. Hingga memasuki pertengah semester dua, belum ada satupun yang mencapai closing.
Pertamina juga ditugasi di sektor hulu agar megelola 8 blok terminasi dengan percobaan skema baru Gross Split. Penugasan ini membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Belum lagi ditambah beban investasi alih kelola blok Mahakam yang telah berjalan pada tahun ini, selain memang pertamina juga harus memikirkan perencanaan peningkatan kapasitas dan pembangunan kilang.
Anehnya meskipun hal ini sudah disampaikan ke Pemerintah, namun pemerintah tidak kunjung membayar utangnya kepada Pertamina dari berbagai program penugasan yang telah Pertamina jalankan. Sudah sebegitu parahnya kah keuangan negara kita, sehingga pemerintah harus mengorbankan kepentingan rakyat dengan tidak menyediakan energi murah? Bahkan BUMN seperti Pertamina pun harus rela dirugikan! Padahal Pertamina selain memberikan penerimaan bagi negara, juga sangat berperan dalam menjaga Ketahanan Energi yang saat ini berdasarkan Dewan Energi Nasional sudah mulai mengalami kerentanan.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
