Kupang, Aktual.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Obed Laha mengatakan, pemerintah tidak keberatan terhadap upaya beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang telah diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat korupsi untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami memang mendapat informasi bahwa sejumlah ASN yang telah diberhentikan akan melakukan upaya hukum dengan menggugat ke PTUN Kupang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Kupang, Obet Laha kepada wartawan di Kupang, Kamis (6/6).

Obet Laha mengatakan hal itu terkait pemberhentian secara tidak hormat terhadap 11 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat korupsi dan telah diputuskan bersalah dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

Menurut dia, keputusan pemberhentian 11 ASN itu dilakukan sesuai perintah UU untuk memberhentikan ASN yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Mantan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang ini mengatakan, pemecatan terhadap 11 ASN itu bukan karena keinginan pemerintah daerah tetapi merupakan perintah UU ASN.

(Abdul Hamid)