Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih tarik ulur posisi Jaksa Agung untuk membantunya dalam melaksanakan tugas lima tahun kedepan. Beberapa nama calon pun kini bermunculan di kalangan publik, baik dari internal kejaksaan maupun dari eksternal.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, ia tak mempermasalahkan siapa calon yang akan menjadi Jaksa Agung. Yang terpenting baginya adalah mempunyai pengalaman yang baik.
“Jaksa Agung itu harus memiliki track record yang tidak meragukan. Jadi seorang Jaksa Agung bukan tiba-tiba muncul tanpa pengalaman,” kata Refly dalam diskusi yang diadakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), di rumah makan Gado-Gado Boplo, Panglima Polim, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).
Namun Refly mengaku tak setuju andai kata Jaksa Agung diambil dari Partai Politik (Parpol). Sebab, kata Refly, bakal ada kekhawatiran jika Jaksa Agung dari Parpol, akan tak berani melakukan intervensi dan tindakan tegas seandainya pelaku yang terjerat kasus berasal dari Parpol yang sama.
“Saya mengatakan bahwa yang paling baik adalah orang internal yang memang punya pengabdian eksternal. Tapi kalau boleh milih, sebaiknya jangan dari parpol. Seperti kedudukan menteri seharusnya lebih baik jangan dari parpol karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan, dan bisa tidak objektif kalau dia harus mengusut kolega-koleganya pada satu parpol,” jelasnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, syarat yang paling mutlak selain memiliki integritas di bidang hukum, haruslah orang yang bisa dipercaya oleh Presiden.
“Syarat pertama adalah harus bisa dipercaya oleh presiden, bukan untuk menutupi kasus dan mampu melakukan penegakkan hukum,” kata Karyono.
Syarat yang kedua, lanjut Karyono, orang tersrbut harus bersih secara psikologis dan memiliki keberanian tanpa pandang bulu. “Kalau tidak bersih, secara psikologis dia akan sulit mengatasi semua masalah, terutama korupsi,” tuturnya.
Jika modal bersih, berani sudah didapat, maka Jaksa Agung yang akan dipilih nanti juga harus mau melakukan kerjasama dengan lembaga hukum yang lain.
“Harus mau melakukan kerja sama dengan lembaga hukum lainnya, biar secara sinergis dan bisa kerjasama agar tidak ada persaingan. Seperti bekerjasama denan KPK, Mabes Polri dan institusi yang lain,” tandasnya.

()

(Nebby)