Jakarta, Aktual.co — Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pada awal pekan ini oleh Presiden RI, Joko Widodo berserta beberapa menteri di Jakarta Pusat, mengundang kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran itu datang dari pengamat pendidikan, Jimmy Paat.
Dirinya mengatakan bahwa penerapan KIP harus diperhatikan dalam hal pendataan, agar tidak salah sasaran seperti penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Jakarta.
Oleh sebab itu, kata Jimmy, untuk pendataan yang lebih akurat, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam pendataan penerima KIP.
“Mungkin akan ada kesulitan dalam data, seperti yang ditemukan ICW, dimana di KJP terdapat 19 persen data yang salah sasaran. Untuk itu, agar tidak keliru dalam pendataan yang sebenarnya sulit, sebaiknya masyarakat diikutsertakan dalam pemberian informasi,” kata Jimmy ketika dihubungi, Jumat (6/11).
“Jika di kampung-kampung banyak orang miskinnya, bisa dikasih tahu. Persoalan data ini memang harus hati-hati, maka bisa dibantu dengan mengikutsertakan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek,” ujar menambahkan.
Selain itu, untuk resiko tumpang tindih yang kemungkinan akan terjadi antara penerapan KIP dengan KJP di Jakarta, Jimmy mengatakan perlu ada pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah pusat sebagai pelaksana KIP dengan Pemprov DKI sebagai pelaksana KJP di Jakarta.
Jimmy mengatakan kemungkinan di daerah lain telah ada program seperti KJP, sehingga pemerintah pusat perlu memperhatikan itu dan mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah daerah setempat.
“Mungkin harus dibicarakan lagi. Di daerah lain mungkin sudah ada program lain yang seperti KJP, seperti di Surabaya dan di Belitung. Memang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat untuk berembug dengan pemerintah daerah yang sudah menerapkan program seperti KJP,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
