Jakarta, Aktual.co — Banyak munculnya reaksi keras membuat Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataan soal permintaanya kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Tedjo membantah melarang penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali. Dia mengaku hanya sekedar mengingatkan saja. Menurut pakar Hukum Tata Negara Imam Putra Sidin seharusnya Tedjo Edhy sebagai seorang Menteri tidak boleh terlalu reaktif dan responsif terhadap sesuatu, sifat ini membuat semakin kacau. Tedjo Edhy terlalu tergesa-gesa dalam membuat pernyataan menanggapi peristiwa Bentrokan yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar melibatkan dua kelompok yang sama-sama menamakan diri Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Sehingga membuat banyak reaksi keras di DPR dan suasana kacau. “Sebagai seorang Menko Polhukam seharusnya melepaskan dirinya dari kepentingan pribadi atau kelompoknya,” ungkap Imam Putra Sidin.
Artikel ini ditulis oleh:
