Jakarta, Aktual.com — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai gaya komunikasi politik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi memicu skeptisisme publik di tengah situasi ekonomi yang masih sensitif. Pernyataan-pernyataan optimistis terkait target pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai persoalan utama bukan semata pada kebijakan ekonomi, melainkan pada cara pesan disampaikan ke ruang publik. Dalam konteks pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, komunikasi ekonomi disebut menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Ketika masyarakat belum merasakan perbaikan signifikan, narasi ekonomi yang terlalu optimistis justru berisiko menimbulkan resistensi,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis kepada Aktual.com, Selasa (3/1/2026).
Hendri menyoroti pernyataan Purbaya mengenai dorongan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen yang kembali menuai keraguan. Menurutnya, target tersebut sah secara teknokratik, namun menjadi problematik secara politik ketika dikomunikasikan tanpa narasi pendukung yang membumi.
Ia menilai publik saat ini semakin kritis dan sensitif terhadap pesan elite. Janji atau target ekonomi yang tidak diiringi dengan penjelasan tahapan konkret mudah dibaca sebagai klaim elitis yang berjarak dari realitas.
Di saat yang sama, Hendri membandingkan persepsi publik terhadap pejabat lain di kabinet yang dinilai lebih berhasil membangun kepercayaan melalui simbol kerja yang kasatmata. Perbandingan tersebut, menurutnya, mempertegas bahwa publik kini menilai pejabat bukan hanya dari jabatan, tetapi dari kemampuan membaca psikologi sosial.
“Komunikasi politik hari ini bukan soal benar atau salah secara angka, tapi soal timing, empati, dan konteks,” kata Hendri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa beban komunikasi ekonomi tidak hanya berdampak pada citra pribadi menteri, tetapi juga pada legitimasi politik pemerintah secara keseluruhan. Jika tidak dikelola dengan cermat, skeptisisme publik berpotensi melebar menjadi ketidakpercayaan terhadap agenda ekonomi nasional.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
