Jakarta, aktual.com – Dosen Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Aditya Perdana, mengomentari pidato Presiden Joko Widodo dan mengemukakan bahwa terdapat dua isu utama terkait politik dalam pidato tersebut.
“Pertama, Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa ia tidak berwenang dalam pencalonan Pilpres 2024 mendatang karena ia bukan pimpinan partai politik,” ujar Aditya Perdana di Kampus UI Depok, pada Rabu (16/8/2023).
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan harapan dan aspirasinya terhadap kepemimpinan politik di masa yang akan datang.
Menurut Aditya, harapan tersebut diwujudkan melalui keinginan Presiden untuk melihat fondasi dan program-program kerja yang telah diterapkan selama pemerintahannya dapat diteruskan oleh calon presiden terpilih. Hal ini seolah menjadi skenario “lari marathon” dan memerlukan “nafas panjang” dalam melakukan berbagai perubahan dan perbaikan.
Aditya melihat adanya keterkaitan antara dua hal ini dalam konteks politik informal, yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi akan mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan harapannya terwujud dalam kepemimpinan politik di masa mendatang.
Dalam konteks ini, muncul dugaan bahwa ‘endorsement politics’ dari Presiden Jokowi mungkin memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan elit dan juga di mata publik.
Aditya juga mencatat bahwa Presiden Jokowi dalam pidatonya menekankan perlunya ‘public trust’ (kepercayaan publik) dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan.
“Dugaan saya ini pesan Pak Jokowi kepada capres yang akan bertarung nanti bahwa kepercayaan publik perlu dijaga dengan baik seperti yang ia lakukan dalam masa pemerintahan 10 tahun ini,” kata Aditya, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Algoritma.
Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dianggap kunci untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh setiap pemimpin.
Artikel ini ditulis oleh:
