Sebelumnya juru ukur tanah yang ada baru berkisar 2.000-an sehingga Presiden berharap dengan bertambah dua kali lipat proses sertifikasi tanah bisa dipercepat.
Ia sendiri mengakui jumlah juru ukur tanah belum ideal dan belum cukup sehingga akan terus ditambah jumlahnya ke depan.
“Kalau dulu satu tahun paling 400.000-500.000 sertifikat sekarang sudah bisa 5 juta, tahun depan bisa 7 juta, tahun depannya lagi bisa 9 juta, kan percepatan 10 kali lipat,” katanya.
Presiden menambahkan persoalan lain yang menghambat proses sertifikasi tanah yakni tumpang tindih dan sengketa lahan.
“Banyak di lapangan tumpang tindih sengketa itu biasanya menjadi lama tidak hanya di Jakarta tapi juga di luar Jakarta,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
