Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo menyebut pengurusan sertifikat tanah yang lambat disebabkan karena masih kurangnya jumlah juru ukur tanah di lapangan.
“Pak Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepada saya masih banyak kurang juru ukur. Sudah, tidak usah juru ukur pakai PNS, tambahannya pakai outsourcing dari luar yang diberikan sertifikasi, sudah. Untuk mempermudah segala cara kita tempuh agar rakyat pegang yang namanya hak atas tanah, yang namanya sertifikat ini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Minggu (20/8).
Pada kesempatan itu presiden membagikan sertifikat tanah sebanyak lebih dari 7.000 sertifikat kepada masyarakat Jabodetabek.
Presiden mengakui sampai saat ini masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia.
Hal itu kata dia, terutama disebabkan karena kurangnya juru ukur tanah dari BPN.
“Yang pertama juru ukurnya kurang, BPN itu kurang juru ukurnya tapi sekarang sudah tambah, sudah tambah 4.400 itu jumlah yang sangat besar sekali hingga sekarang bisa dipercepat tapi ini terus akan ditambah jadi ini yang membuat lama kan lapangannya kan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Eka
