Jakarta, Aktual.com – Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa Teluk Jakarta memasuki babak baru, saat Anies Baswedan mengambil alih kepemimpinan dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Jika pada era sebelumnya proyek ini didorong agresif melalui reklamasi, Anies justru menggeser pendekatan dengan menekankan naturalisasi sungai dan pengendalian dari daratan.
Namun, lebih dari sekadar perubahan kebijakan teknis, Giant Sea Wall pada periode ini mulai berubah menjadi isu politik yang tajam—bukan hanya di level Jakarta, tetapi juga dalam kontestasi nasional.
Dari Infrastruktur ke Narasi Politik
Sejak awal masa jabatannya, Anies secara terbuka mengkritik konsep tanggul laut raksasa yang dianggap berisiko terhadap lingkungan.
Dalam pernyataannya yang dikutip Suara.com pada 2017 di Jakarta, Anies menyebut:
“Kalau teluk ini ditutup, ini bisa jadi kobokan raksasa.”
Pernyataan ini langsung menjadi simbol perlawanan terhadap pendekatan lama, sekaligus menguatkan diferensiasi politiknya dari Ahok.
Media seperti Tempo dan CNN Indonesia menilai narasi tersebut bukan sekadar kritik teknis, melainkan bagian dari strategi politik pasca-Pilgub DKI 2017—di mana reklamasi dan Giant Sea Wall menjadi isu kampanye yang sangat kuat.
Reklamasi Dihentikan, Dukungan dan Kritik Menguat
Salah satu kebijakan paling mencolok adalah pencabutan sejumlah izin reklamasi. Merdeka.com (2018) melaporkan langkah ini disambut positif kelompok lingkungan seperti WALHI dan KIARA, yang sejak awal menolak proyek tersebut.
Di sisi lain, kritik datang dari kalangan bisnis. Bisnis Indonesia (2018) menilai penghentian reklamasi berpotensi mengganggu kepastian investasi.
Sementara CNBC Indonesia (2019) menyoroti kekhawatiran investor terhadap perubahan kebijakan yang dinilai terlalu drastis.
Konflik ini memperlihatkan bahwa Giant Sea Wall tidak lagi sekadar proyek infrastruktur, tetapi menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara lingkungan, ekonomi, dan politik.
Data Ilmiah Tetap Bicara: Jakarta Terus Turun
Terlepas dari perdebatan politik, data dari Bappenas, Kementerian PUPR, serta studi Institut Teknologi Bandung menunjukkan fakta yang tidak berubah: penurunan muka tanah di Jakarta Utara terus terjadi.
Bahkan laporan Reuters (2018) dan Bloomberg (2020) menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Di sinilah kritik terhadap pendekatan Anies muncul.
Sejumlah pakar yang dikutip The Jakarta Post (2019) menyatakan:
“Tanpa perlindungan pesisir skala besar, risiko banjir rob justru meningkat.”
Giant Sea Wall Jadi Alat Politik
Memasuki akhir masa jabatan Anies, proyek Giant Sea Wall semakin jelas menjadi bagian dari narasi politik nasional.
Pengamat politik yang dikutip Kompas.com (2022) menilai kebijakan penghentian reklamasi dan kritik terhadap Giant Sea Wall menjadi “branding politik” Anies sebagai pemimpin yang pro-lingkungan dan berpihak pada masyarakat kecil.
Sebaliknya, pendukung proyek melihat sikap tersebut sebagai langkah populis yang berisiko mengorbankan solusi jangka panjang. Isu ini kemudian meluas ke panggung nasional, terutama menjelang Pemilu Presiden.
Dari Jakarta ke Pantura: Era Baru di Bawah Prabowo
Ketika Prabowo Subianto mulai mendorong kembali proyek tanggul laut dalam skala lebih luas, konsep Giant Sea Wall tidak lagi terbatas pada Teluk Jakarta.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Bappenas memperluas cakupan menjadi perlindungan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).
Dalam berbagai laporan Kontan dan CNN Indonesia (2024–2025), proyek ini disebut sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional terhadap perubahan iklim.
Transformasi ini menunjukkan bahwa perdebatan di era Anies justru menjadi fondasi bagi diskursus yang lebih besar di tingkat nasional.
Antara Lingkungan, Ekonomi, dan Kekuasaan
Pada akhirnya, perjalanan Giant Sea Wall di era Anies memperlihatkan satu hal penting: proyek infrastruktur besar tidak pernah berdiri di ruang hampa.
Ia selalu berada di persimpangan antara: kebutuhan teknis, kepentingan ekonomi, dan strategi politik.
Dari “kobokan raksasa” hingga proyek nasional Pantura, Giant Sea Wall telah berubah dari sekadar solusi banjir menjadi simbol pertarungan gagasan—dan kekuasaan—di Indonesia.
Sumber Media dan Data:
Kompas.com, Reuters, Bloomberg, The Jakarta Post, Tempo, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Bisnis Indonesia, Merdeka.com, Kontan, Gatra, ANTARA News, Suara.com
Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA DKI Jakarta, Studi ITB, Dokumen NCICD Indonesia–Belanda
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
