Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan segera menahan mantan Kadis PU DKI Erry Basworo, yang menjadi tersangka proyek perbaikan dan pemeliharaan jaringan/saringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Dalam proyek pengadaaan tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp14,4 miliar untuk anggaran 2012 dan sebesar Rp7,2 miliar untuk anggaran 2013.
“Penyidikan kasus korupsi perbaikan dan pemeliharaan jaringan/saringan sampah di Dinas PU DKI Jakarta tercepat, sebentar lagi kita tahan,” kata Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejagung Sarjono Turin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/11).
Dia menegaskan tidak hanya tersangka Mantan Kadis PU DKI Erry Basworo saja yang segera ditahan tetapi seluruh tersangkanya akan dilakukan penahanan. Tersangka lainnya adalah Rifiq Abdullah, mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU dan Noto Hartono, mantan Dirut PT Asiana Technologies Lestari. “kita pake tehnik penyidikan (biar ga kabur). Tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi,” tegasnya.
Menurut Sarjono, untuk memudahkan penyidik dalam melakukan penahan terhadap kelima tersangka itu, pihaknya telah menerbitkan surat pencekalan. “Sudah kita cekal, tunggu saja,” tandasnya.
Sementara Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menilai dalam kasus tersebut diyakini banyak kalangan akan menyeret sejumlah tersangka lainnya. “Jumlah tersangka kasus korupsi ini kami yakini akan bertambah. Karena tidak mungkin hanya tiga orang itu saja,” ujarnya saat dihubungi.
Menurutnya, tersangka lainnya bisa ditelusuri dengan melihat instansi yang terkait langsung dengan DPU DKI Jakarta. Seperti mitra kerja eksekutif yang ada di DPRD DKI, yakni komisi D (bidang pembangunan). Komisi D saat itu tentunya sebagai salah satu pihak yang menyetujui pengalokasian anggaran proyek saringan sampah itu. “Besar kemungkinan ada oknum dari komisi D yang terlibat,” jelasnya.
Dugaan keterlibatan oknum dikomisi D itu, lanjut Uchok, sebaiknya langsung ditelusuri aparat penegak hukum. Bukan tidak mungkin, ada oknum yang masih menjabat sebagai anggota dewan, dan ada yang sudah tidak menjabat. “Semuanya harus dipanggil,” sarannya.
Selain itu, Uchok mengakui jika proyek-proyek sistem lelang yang dilakukan pemerintah ditemukan banyak kolusi. Kerja sama rekanan dan panitia lelang telah jamak terjadi. Meskipun telah diterapkan tender sistem online tetap saja praktik ini tak hilang, malah makin menjadi.
Uchok menengarai praktik pengaturan pemenang lelang juga melibatkan atasan. Untuk pengusutannya, kejaksaan harus berani menindak pejabat teras di Pemprov DKI. “Kejaksaan harus berani menyentuh aktor utama, bukan pegawai bawah saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung menemukan proses penunjukan PT Asiana Technologies Lestari sebagai pelaksana proyek perbaikan dan pemeliharaan jaringan/saringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum DKIJakarta direkayasa.
Hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, penyidik menemukan indikasi adanya rekayasa oleh Panitia Lelang pengadaan proyek untuk mengkondisikan Asiana sebagai pemenang. Rekayasa dimulai dari pemilihan barang hingga penunjukan PT Asiana.
Panitia Lelang yang telah menjalani pemeriksan penyidik Kejaksaan diantaranya Daryanto, Tatang Solihin dan Basri. Sementara dari PT Asiana penyidik memeriksa Ahmad Faiz yang melakukan pemasangan alat-alat tersebut.
Penyidik juga menemukan indikasi panitia lelang dari Dinas PU Pemprov DKI itu tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh hasil pekerjaan pertama atau Provisional Hand Over (PHO) saat menerima hasil pekerjaan ini. Sebab saat dilakukan pemasangan alat-alat untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan/saringan sampah saringan berteknologi mechanical electrical hidraulic tak sesuai kontrak.
Kejagung sendiri telah menetapkan tiga orang tersangka, diantaranya Erry Basworo mantan Kadis PU DKI. Pensiunan pegawai negeri sipil ini ditetapkan sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan yang diterbitkan 27 Agustus 2014. Tersangka lainnya adalah Rifiq Abdullah, mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU dan Noto Hartono, mantan Dirut PT Asiana Technologies Lestari.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya temuan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut sehingga tim penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI akhirnya meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.
Saat ini Kejaksaan telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menelisik jumlah kerugian negara akibat perbuatan tersebut.

()

(Nebby)