“Menimbang dengan berhentinya proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 yang berkapasitas 35.000 megawatt sangat merugikan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Riau pada khususnya untuk menikmati pengunaan listrik tersebut,” kata hakim.
Apalagi, menurut hakim, tindak pidana yang dilakukan Kotjo dilakukan secara sistematik, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan dengan melibatkan orang-orang yang punya posisi penting.
Dalam perkara ini, Johannes Budisutrisno Kotjo dinilai terbukti menyuap anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih sebesar Rp4,75 miliar.
Tujuan adalah agar Eni membantu untuk memperlancar pengadaan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 x 300 megawatt di Peranap, Indragiri Hulu, Riau.
Artikel ini ditulis oleh:
