Penyidik KPK bergegas seusai melakukan penggeledahan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Jalan Bendungan Jatiluhur, Bendungan Hilir, Jakarta, Minggu (15/7). KPK melakukan penggledahan tersebut sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kasus suap pembangunan PLTU Riau-1. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo, pemberi suap kepada anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku pasrah hukumannya diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Saya pasrah, serahkan sama Allah, serahkan sama yang di atas walaupun aku dizalimi, saya sudah maafkan,” kata Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (19/2).

PT DKI Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019 memperberat hukuman 4,5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan itu lebih berat daripada vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada tangal 13 Desember 2018 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan bagi Kotjo.

“Ya, mau diapain lagi,” tambah Kotjo. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT DKI Jakarta menilai bahwa perbuatan Kotjo memberikan suap kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR Komisi VII yang membidangi energi telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang juga telah mengakibatkan terhentinya proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-I sebagai bagian dari Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN dengan konsorsium PT China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd, PT BNR dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJBI).

Artikel ini ditulis oleh: