Fahri meyakinkan, dalam melaksanakan berbagai tugas tersebut, pimpinan DPR harus bertanggung jawab terhadap rapat paripurna DPR.
Sementara, menyinggung Plt Ketua DPR tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua DPR, Fahri mengatakan ketua akan segera terpilih di masa sidang berikut pasca reses. Disindir lambatnya pimpinan memilih ketua definitif tanpa mendesak parpol yang bersangkutan, Fahri hanya menjawab santai.
“Surat-surat sudah dijawab termasuk kepada DPP Golkar,” kata Fahri, Rabu (27/12).
Berkaitan dengan posisi Ketua DPR baru pasca Munaslub Golkar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, pihaknya akan mengambil keputusan soal Ketua DPR pengganti Setya Novanto pada awal 2018. Ini, kata dia, merupakan keputusan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
“Terkait dengan nama Ketua DPR RI, Pak Airlangga sudah mengambil kebijakan bahwa ke semuanya nanti akan dibahas pada awal 2018, akan dibahas kembali pada 2018,” ujar Idrus di Jakarta, Selasa (26/12).
Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
