Jakarta, Aktual.com – Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri melihat adanya kekeliruan strategi oleh pemerintah untuk mewujudkan satu harga penjualan BBM Jenis Premium dan Solar di seluruh Indonesia.
Dia menuturkan bahwa memberikan harga yang terjangkau merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah, oleh karenanya penanganan anggaran itu harus dibahas di DPR agar aspek keuangan dan keseimbangan tetap terjaga.
Namun malah yang terjadi seakan pemerintah menghindar dari DPR dan melempar tanggungjawabnya ke Pertamina. Dirinya mencemaskan tindakan Pertamina akan mengambil untung secara tak wajar dari sektor lainnya untuk melaksanakan program BBM satu harga.
“Inikan kewajiban sosial pemerintah. Seluruh kebijakan sosial pemerintah itu harus hitung-hitungannya di APBN. Sekarang Pertamina disurum mencari alternatif sendiri, pasti dia ngegencet yang lain seperti avtur dia naikin, padahal sekarang sudah lebih mahal, dan jenis lainnya,” katanya di Jakarta, Kamis (3/11).
Maka dari itu, dia meminta DPR bertindak aktif untuk meluruskan kekeliruan pemerintah tersebut. Dia memperkirakan akibat Pertamina mencari keuntungan tak wajar dari produk lainnya, maka akan merusak stabilitas ekonomi nasional.
“Jadi rusak semuanya akibat Pertamina ngegencet atau menaikan produk lainnya. Itu tidak akan terjadi kalau subsidinya lewat APBN. Dan DPR bisa di cek dan kontrol gitu,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
