Adang yang juga Ketua DPP PKS bidang Pekerja Petani dan Nelayan ini menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi tenaga kesehatan ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Menkes yang ditunjuk nanti, yakni masalah kultural maupun struktural yang banyak meninggalkan persoalan.
Masalah kultural, kata dia, yang paling tampak adalah banyak tenaga kesehatan perempuan di mana pemerintah sulit memaksakan penempatan, karena umumnya orang tua atau suami tidak tega berjauhan dengan anak perempuan atau istrinya.
Sedangkan masalah struktural, menurut dia, antara lain model kebijakan penempatan tenaga kesehatan yang sentralistik sehingga membuat kecenderungan menciptakan “bottle neck” (leher botol) di institusi kesehatan.
“Kita dapat menyaksikan sendiri bahwa kondisi pengangguran tenaga kesehatan di perkotaan banyak terjadi. Padahal berdasar data Kemenkes kita masih kekurangan ribuan tenaga kesehatan di masing-masing bidang pekerjaan seperti dokter gigi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan teknisi pelayanan darah” katanya.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bandung dan Bandung Barat ini menambahkan, saat ini kondisi ironi terjadi di daerah terpencil di mana tenaga kesehatan sangat kurang padahal sangat dibutuhkan.
Ia mengatakan total kekurangannya bila mengacu pada Permenkes mencapai 14.297 orang yang terdiri atas dokter gigi kurang 2.698, apoteker kurang 1.124, tenaga kesehatan masyarakat kurang 6.192, tenaga gizi kurang 2.582 dan teknisi pelayanan darah kurang 1.701 orang.
Artikel ini ditulis oleh:
