Hizkia berpendapat, perbedaan data komoditas pangan antara satu institusi dengan institusi lainnya di Tanah Air sudah sering terjadi.
“Namun masalah ini tidak juga menemukan solusi dan malah berulang lagi. Permasalahan ini kembali dibahas seiring dengan kebijakan impor yang diambil pemerintah terhadap suatu komoditas,” katanya.
Padahal, sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan dan juga mengetahui kondisi petani.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
