Jakarta, Aktual.co —  Dua tahun jelang kejatuhan Presiden Suharto, seorang Indonesianis dari Universitas Ohio, Amerika Serikat, Benedict Anderson mengupas perilaku politik Suharto yang dilandasi tradisi budaya kekuasaan para aja Jawa maupun konsep politik yang terkandung pada dunia pewayangan. Karena ulasan Tentang “Lengser Keprabon” oleh Ben Anderson yang diterbitkan terbatas oleh (INDONESIA-L) pada 25 Nov 1997 itu cukup panjang, maka artikel ini terpaksa diterbitkan ulang dalam lima seri pemuatan. Silahkan dicermati. Redaksi.

TOKOH-TOKOH

T: Beberapa tokoh dalam masyarakat menjadi lebih keras suaranya. Misalnya Amien Rais. Dalam diskusi di LBH, ketika didesak Permadi apakah dia berani mencalonkan diri sebagai presiden, Amien bilang, “Insya Allah saya berani karena kita mempunyai cita-cita sama” (D&R 4 Okt). Kemudian dalam wawancara dengan D&R Amien mengajukan beberapa isu penting. Misalnya soal demokrasi, kejujuran seorang pemimpin, keberagaman masyarakat, visi ke depan, mampu bekerjasama, dsb. Ada tiga soal yang dianggap paling penting oleh Amien. Soal pengelolaan kekayaan alam, soal pemerintahan yang bersih dan soal kualitas sumber daya manusia. Bagaimana Pak Ben memahami pemikiran Amien Rais ini?
J: Saya kurang mengerti pertanyaan ini. Karena yang Amien Rais omongin itu boleh dikatakan klise. Ribuan orang sudah membicarakan itu selama puluhan tahun. Saya tidak melihat ada apa-apa yang istimewa atau yang baru. Omongan seperti itu sangat umum, sangat moralistis. Ya, baik juga. Tapi saya tidak melihat ada apa-apa yang luarbiasa.
Kita harus bisa membedakan antara omongan dan tindakannya. Kalau dia bilang presiden harus dipilih, ini omongan yang saya anggap klise. Kalau dia bilang saya bersedia untuk dicalonkan sebagai presiden karena saya jelas bersih, baik, demokratis, jujur, dsb. Itu bagus. Tetapi itu masih omongan. Yang penting kan tindakan? Lihat saja nanti apakah dia akan meneruskan omongan dengan tindakan? Insyallah.
T: Tapi pendapat Amien Rais ini menjadi berita besar. Mengapa?
J: Kalau dengan omongan begitu saja lalu jadi heboh di koran, itu cuman karena pers di Indonesia begitu dikekang. Pers haus berita tapi banyak berita tak boleh diterbitkan. Omongan seperti ini sama sekali tidak akan menjadi berita di negara yang persnya agak terbuka. Akan dianggap, ya biasa-biasa saja.
T: Apa Pak Ben mengamati kata-kata atau ucapan menarik dari tokoh lain dalam lakon “Lengser Keprabon” ini? Apa ada ide atau ucapan yang sudah Pak Ben catat dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Sarwono, Siswono, Mar’ie, Wiranto, Agum Gumelar, Prabowo, atau yang lainnya?
J: Sama sekali tidak ada.

JENDERAL-JENDERAL

T: Salah satu hal yang kami amati selama berbagai krisis terjadi adalah hampir tidak terdengar suara jenderal yang biasanya galak. Tidak ada jenderal yang ngomong keras atau membuat analisa tajam tentang kebakaran hutan, kekeringan atau krisis ekonomi. Biasanya kalau ada apa-apa jenderal-jenderal lalu mencari, “Siapa di belakangnya?!” Atau mereka ngumpulin wartawan lalu membanggakan analisanya yang sudah berhasil, “Menemukan dalangnya.” Atau ada jenderal yang akan mengeluarkan perintah yang lebih buas lagi, “Tembak ditempat!” Sekarang mereka dieeem saja. Mengapa?
J: Mereka nggak bisa menemukan dalangnya, karena dalangnya itu punya bintang lima. Kalau mau “tembak di tempat,” ya ayo cepat-cepat ke istana, kan? Jadi mereka agak kesulitan. Apalagi ini masalah yang luar biasa besarnya. Kebakaran hutan, krisis ekonomi, dan kekeringan ini bukan masalah 30 anak muda bikin demonstrasi di Surabaya. Bukan beberapa orang Dayak ngamuk di Pontianak. Ini masalah yang para jenderal sendiri tidak bisa bereskan. Mereka tidak bisa mengatasi kebakaran hutan. Mereka tidak mengerti seluk beluknya krisis ekonomi. Jadi yang paling aman mereka tutup mulut saja. Apalagi mereka pasti sedang nunggu-nunggu, apa yang akan terjadi dalam situasi krisis ini? Kalau sekarang salah langkah bisa-bisa mencilakakan karir selanjutnya.
T: Diemnya itu karena memang nggak ngerti masalah atau untuk menyelamatkan diri?
J: Ya mereka mau cari aman. Karena keadaan sekarang ini sama sekali tidak bisa disalahkan kepada PRD, “es-krim” kiri-kanan, dsb. Masak PRD bisa bikin kebakaran di Kalimantan? Yang bener aja. Atau masa ‘bahaya laten’ bisa borong bermilyar-milyar dolar, bikin krisis ekonomi? Tidak masuk akal kan?
T: Dalam wawancara dengan D&R (27 Sept) Arief Budiman mengatakan, “Kalau bicara tentang ABRI, kita bicara ABRI sebagai siapa dulu. Kalau orang-orang yang menduduki posisi strategis, saya kira mereka setuju (dengan naiknya Pak Harto) karena mereka tergantung pada Pak Harto. Tapi ABRI kan ada macam-macam: ada bawahannya dan ada orang-orang sempalan yang nggak puas di ABRI.” Selanjutnya kata Arief, “ABRI sempalan ini menunggu momentum atau saat yang baik.” Setuju nggak?
J: Itu sulit diterka. Saya dapat kesan sekarang ada semacam tawar-tawaran antara Suharto dengan “Kaum Serdadu.” Karena kita lihat kelompok Wiranto seolah-olah “boleh” menggeser Prabowo dkk. Lalu ada kemungkinan Wiranto bakal jadi Pangab. Mungkin juga ada semacam tawar-tawaran tentang siapa yang akan menjadi wapres.
Kalau ada kelompok-kelompok sempalan, itu saya percaya. Tapi kita nggak tahu mereka itu nggak puasnya sejauh mana. Dan pasti ketidak-puasan tahun lalu berbeda dengan ketidak-puasan tahun ini. Karena krisis ekonomi sekarang ini sudah memukul setiap warganegara. Setiap tentara, termasuk jenderalnya, juga kena.
T: Apa ada dasar atau alasan kuat yang membuat elite tentara itu pecah?
J: Saya lihat faktor yang mungkin bisa membuat mereka pecah adalah kalau Prabowo dan ‘geng’nya dikasih kesempatan yang luar biasa. Tentara bakal lihat ada faktor nepotisme di pimpinan angkatan bersenjata. Itu bisa jadi sumber perpecahan di militer. Kalau seandainya pemerintah ingin mempertajam lagi masalah abangan lawan santri, itu juga bisa menjadi sumber perpecahan. Tapi saya lihat belakangan ini seolah-olah ICMI sudah masuk tempat sampah politik. Dalam pemilu umpamanya — seolah-olah 100% absen. Jadi mereka sudah tidak lagi bikin jengkel tentara.
Kalau tentang masalah kaya dan miskin dikalangan tentara? Yang menarik selama 10 tahun belakangan ini kita jarang sekali mendengar tentang jenderal yang bilyuner. Jaman jenderal yang super kaya seperti Ibnu Sutowo dkk itu sudah jauh lewat. Kalau pada tahun 70-an orang Indonesia ditanya siapa orang yang paling kaya, semuanya tahu jawabannya. Kalau bukan Suharto, ya tentu Ibnu Sutowo. Belakangan ini keadaannya sama sekali lain. Pasti bukan baju-ijo.

ISU SARA

T: Dalam salah satu seminar Rudini (LPSI) dan Adi Sasono (CIDES) mengajukan ide untuk, “membuat undang-undang khusus untuk membatasi aset yang dikuasai pengusaha non-pri.” Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak. Kemudian dalam “Dialog Nasional” tentang pri-nonpri yang diadakan oleh CIDES dan Republika tgl 28 Oktober 97 lalu banyak tokoh diundang untuk bicara. Misalnya Sayidiman, Sofyan Wanandi, Jusuf Kalla, ZA. Maulani, Onghokham, A. Dahana, dll. Mengapa soal SARA ini muncul kembali pada saat ini?
J: Pertama, yang menarik itu, Rudini dan Adi Sasono kok tidak ditangkep karena menimbulkan isu SARA. Padahal ini jelas suatu usul yang berbau rasialis. Syukur alhamdulillah mereka aman-aman saja. Kedua, saya kira isu ini timbul dalam suasana dimana ketegangan antara pri dan non-pri makin terasa. Dan dalam suasana dimana semua orang yang sadar politik mengerti bahwa biang keladi dari kebakaran yang menimpa Indonesia dan negara-negara tetangga itu di antara tokoh utamanya justru orang-orang non-pri bangsanya Bob Hasan, Prayogo Pangestu, dkk.
Sikap Bob Hasan selama kebakaran juga kliatan sombong sekali. Dan itu menjengkelkan banyak orang. Dia sama sekali tidak mau ambil tanggung-jawab, malahan secara gendheng menyalahkan orang-orang Dayak atau petani dan transmigran miskin. Padahal foto satelit dan malahan Menteri Perhutanan sudah membuktikan bahwa dia sendirilah salah seorang biangkeladinya. Kesombongan dari kelompok kecil konglomerat non-pri itu memang tidak kalah dengan kesombongan keluarga istana. Jadi ini suatu isu yang setiap waktu bisa meletus dan bisa dipakai oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya.
Tapi kalau Rudini dan Adi Sasono mengajukan ide ini saya kira mereka sedang cari angin untuk masa depannya sendiri. Boleh dikatakan dalam setiap krisis bakal ada orang yang kerjanya mencari kambing hitam sambil memancing di air keruh. Dan mengkambing- hitamkan non-pri itu gampang. Tapi bukan hanya non-pri yang bisa dijadikan kambing hitam. Banyak!
T: Mungkin juga ada keinginan jadi pahlawan dalam suasana kacau ini?
J: Iya, pasti. Rudini mungkin hendak menempatkan diri sebagai orang yang secara tidak langsung berani ngritik Suharto. Seolah-olah Rudini bilang kalau jadi presiden saya akan lebih baik dari yang sekarang. Tidak akan tergantung pada konglomerat non-pri. Kalau Adi Sasono harapan jadi presiden itu kecil. Jadi ini mungkin bisa diartikan sebagai usaha mencari pengaruh dalam kelompok-kelompok Islam yang saling bersaing.
T: Dalam majalah D&R 18 Okt dan 25 Okt ada debat antara Hikam dari LIPI dengan Achmad Sumargono, Ketua Pelaksana Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI. Yang diperdebatkan adalah kasus somasi (panggilan ke pengadilan) KOMPAS yang diajukan oleh KISDI. Setelah disomasi oleh KISDI itu KOMPAS bagi-bagi duit, pasang iklan dimana-mana, bayar ke si ini, bayar ke si itu. Bagaimana Pak Ben memahami perdebatan Hikam itu? Dan bagaimana tentang kasus somasinya?
J: Hikam bilang ada sekelompok elite yang mengangkat diri mewakili umat Islam sekaligus jadi polisi kebenaran dengan dalih membela kepentingan umat. Di mata Hikam tindakan macem ini jelas tidak benar. Sedangkan Sumargono jawab mustahil ada orang yang benar-benar mewakili umat Islam Indonesia. Ini bukan jawaban terhadap apa yang dikatakan Hikam. Seharusnya Margono bilang KISDI itu tidak mewakili umat dan bukan lembaga yang pakai dalih membela kepentingan umat. Tapi apa bisa dia?
Kesan saya, yang lebih penting, kasus somasi ini menunjukkan ada semacam — ya, istilahnya mungkin agak keras — ‘premanisasi’ di kalangan Islam. Seolah-olah KISDI mengancam KOMPAS seperti seorang ‘debt collector’ mengancam cukong. KOMPAS ada dalam posisi seorang konglomerat atau businessman. Dari pada susah-susah, kasih aja duitnya! Terus preman-preman itu ambil duitnya. Dan, ya sudah, masalahnya selesai. Tapi sekali waktu preman macam begini akan datang lagi karena mereka pernah sukses besar dengan begitu gampang.
Saya kira pendapat Hikam betul. Kedua belah pihak — baik KOMPAS maupun KISDI — tidak benar. Jakob memang betul-betul mainkan peranan konglomerat non-pri. Sedangkan kelompok KISDI ini mainkan peranan ‘tukang tagih’ macem Yapto atau Yoris. Kasus ini tidak bagus untuk kepentingan umum. Apalagi untuk kepentingan umat dalam jangka panjang.
T: Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara Mahathir menuduh Soros dan konglomerat Yahudi sebagai biang keladinya. Walaupun dia satu-satunya tokoh Asia Tenggara yang mengatakan ini tetapi banyak orang yang percaya. Tokoh yang lain — Chavalit, Ramos, Goh Chok Tong dan Suharto — tidak punya pikiran seperti ini. Mengapa ide seperti ini muncul? Dan mengapa banyak pendukungnya?
J: Kalau Mahathir punya pikiran demikian, itu tidak mengherankan. Kalau baca buku “The Malay Dilemma” yang dia terbitkan pada tahun 50-an di Malaysia, kita bisa lihat bahwa mentalnya dari dulu penuh dengan prasangka-prasangka rasialis. Kerangka berpikir dia dalam menghadapi masalah adalah “ras ini begini, ras itu begitu.” Bukunya penuh kecurigaan dan konspirasi khayalan. Ini buku ditulis 40 tahun yang lalu dalam situasi yang jauh berbeda dengan jaman sekarang. Tapi saya lihat memang Mahathir orangnya begitu. Jadi nggak aneh juga kalau dia omongin makar Yahudi se-Dunia. Tapi sebenarnya itu tidak penting, karena bagaimanapun dia itu cuman seorang perdana menteri dari suatu negara kecil yang dalam konteks global sebenarnya nggak banyak artinya.
Apa dia punya banyak pendukung? Itu saya masih belum lihat. Mungkin saya kurang mengikuti koran-koran dan majalah-majalah. Tapi saya tidak melihat banyak orang langsung membela Mahathir. Malah ada beberapa pejabat Malaysia yang secara tidak langsung memperlihatkan rasa malu atas gegabahnya mereka punya boss.
T: Sejauh mana peranan konglomerat Yahudi dan Tionghoa dalam krisis ekonomi Asia Tenggara? Karena mereka ini memang orang-orang yang betul-betul punya duit banyak dan juga punya jaringan internasional.
J: Ini bukan masalah suku atau ras. Masalahnya orang-orang spekulator! They come from all over the world. Tidak hanya Yahudi atau Tionghoa. Everybody has been speculating. Yang mula-mula menimbulkan krisis — mereka yang bikin begitu banyak hutang — ada konglomerat Tionghoanya, tapi banyak juga yang pribumi. Dan bukan orang-orang gede saja.
Di Muangthai, umpamanya, selama 10 tahun belakangan ini saya lihat siapa saja yang punya duit sudah ikut spekulasi di sektor properti. Banyak orang yang bangun gedung-gedung tinggi, kemudian gedung-gedung itu kosong karena nggak ada penyewanya. Atau beli kondo dengan harapan dua bulan lagi bisa dijual dengan harga dua kali lipat. Yang “bikin gara-gara” adalah seluruh kelas menengahnya. Di Indonesia juga mirip kan? Bupati itu, bini pejabat ini, seluruh kelas menengah itu mau cepet kaya dengan spekulasi, bukan dengan produksi. Malaysia juga begitu. Jadi siapa biang keladi yang sebenarnya? Yah, bangsa dewek.

(Bersambung ke NASIONALISME SUHARTO)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS