Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketegasan negara dalam mengelola sumber daya nasional dan menolak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi, terutama setelah bencana yang melanda wilayah Sumatera. Dalam konteks itu, Prabowo menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat praktik penyelundupan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Ia menilai, peristiwa bencana menjadi pengingat pentingnya disiplin dan ketegasan dalam tata kelola sumber daya nasional.
Prabowo menyoroti maraknya kebocoran akibat aktivitas ilegal, seperti pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, dan penyelundupan, yang dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian sekaligus merusak lingkungan.
“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor, sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.
Ia kemudian menyinggung pengungkapan kasus penyelundupan hasil tambang ilegal di Bangka Belitung yang telah berlangsung cukup lama. Dalam laporan yang diterimanya, disebutkan adanya keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi, termasuk TNI dan Polri.
“Ini mewaspadai kita. Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo secara khusus meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak ragu menindak tegas aparat yang terbukti melindungi praktik penyelundupan maupun kegiatan ilegal lainnya.
“Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius,” lanjut Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam harus selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan korporasi.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegasnya.
Prabowo kembali menekankan prinsip konstitusional bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah langkah konkret yang telah diambil pemerintah, termasuk pencabutan dan penguasaan kembali jutaan hektare lahan konsesi serta penghentian sementara penerbitan dan perpanjangan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan guna dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut, dan tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
