Presiden Prabowo Subianto meluruskan spekulasi soal rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, Palestina. Ia menegaskan, misi tersebut bukan untuk melucuti senjata Hamas atau terlibat dalam operasi militer, melainkan berfokus pada perlindungan warga sipil di tengah konflik.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo dalam forum diskusi terbuka Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam forum yang juga dihadiri pakar dan jurnalis senior tersebut, Prabowo menggarisbawahi posisi Indonesia yang sejak awal konsisten membela kemerdekaan Palestina.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers pada Jumat (20/3/2026).
Namun, rencana tersebut tidak berdiri sendiri. Prabowo menyebut ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum pasukan dikirim. Persetujuan dari tokoh Palestina menjadi kunci, disusul dukungan negara-negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Selain itu, Indonesia juga menempatkan satu syarat penting: penerimaan dari Hamas sebagai pihak yang secara de facto menguasai wilayah Gaza.
“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.
Dalam skema Board of Peace (BoP), setiap negara diberi ruang menentukan batas keterlibatan melalui konsep national caveats. Indonesia, menurut Prabowo, mengambil posisi yang tegas—ikut dalam misi perdamaian, tetapi tanpa terlibat dalam konflik bersenjata.
“National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan senjata.
“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tutur Prabowo.
Meski demikian, situasi geopolitik terbaru membuat rencana tersebut harus ditunda. Eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat memaksa Indonesia melakukan peninjauan ulang.
“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” jelas dia.
Sebelumnya, Indonesia menyiapkan hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Namun hingga kini, pengiriman pasukan masih menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kondisi keamanan yang memungkinkan.
Di tengah dinamika konflik yang terus bergerak, posisi Indonesia terlihat jelas: hadir sebagai penengah kemanusiaan, bukan bagian dari pertarungan bersenjata.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
