Praktek monopoli terhadap sejumlah komoditas pangan strategis. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Penegak hukum dinilai harus benar-benar tegas untuk menindak berbagai pihak yang melakukan tindakan monopoli terhadap sejumlah komoditas pangan strategis karena hal itu dinilai akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan DPP PKS, Riyono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (2/6), menyatakan, tata kelola pangan nasional harus menunjukkan keberanian penegak hukum kepada pengendali pangan strategis yang cenderung dimonopoli.

Menteri Pertanian RI 2005-2009 Anton Apriyantono (kanan) bersama Kabid BPPN DPP PKS, Adang Sudrajat (kedua kiri) saat acara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema pembahasan mengenai "Solusi Komprehensif Tata Kelola Pangan di Indonesia" di Aula MD Building Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (30/5/2017). Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari Tenaga Ahli FPKS DPR RI bidang pangan dan perdagangan, LSM bidang pertanian, penyuluh bidang pertanian, gabungan pengurus BEM SI divisi pangan, pelaku agro bisnis dan pengurus BPPN DPP PKS. AKTUAL/HUMAS PKS
Menteri Pertanian RI 2005-2009 Anton Apriyantono (kanan) bersama Kabid BPPN DPP PKS, Adang Sudrajat (kedua kiri) saat acara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema pembahasan mengenai “Solusi Komprehensif Tata Kelola Pangan di Indonesia” di Aula MD Building Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (30/5/2017). Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari Tenaga Ahli FPKS DPR RI bidang pangan dan perdagangan, LSM bidang pertanian, penyuluh bidang pertanian, gabungan pengurus BEM SI divisi pangan, pelaku agro bisnis dan pengurus BPPN DPP PKS. AKTUAL/HUMAS PKS

Selain itu, ujar Riyono, keberpihakan tata kelola pangan nasional juga harus dilakukan terhadap kepentingan kesejahteraan rakyat dan fokus pada peningkatan produksi berbasis lokal.

Dia berpendapat bahwa sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki konsep pangan yang jelas yang mengakibatkan engara ini juga mengalami kebingungan dalam menentukan kebijakan pangan ke depan.

Menurut Riyono, permasalahan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh permasalahan produksi sehingga pemerintah juga harus memberikan perhatian kepada para petani sebagai ujung tombak pertanian Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS