DPR: Pertamina Tak Transparan kepada Masyarakat
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N Zubir megatakan, Pertamina juga tidak transparan kepada masyrakat. Inas mengungkapkan, tidak ada korelasi antara penyedian Premium dengan pengembangan kilang, sebab selama ini memang Premium bukan produk asli kilang Pertamina, melainkan hasil oplosan dan impor.
“Sebenarnya Pertamina juga tidak terbuka dengan masyarakat, karena Premium itu bukan produk kilang Pertamina melainkan hasil oplosan impor. Diopolos antara RON 92 dengan Nafta (RON 70). Tapi masyarakt tidak pernah dikasih tahu bahwa itu barang jelek hasil oplosan bukan produk Pertamina,” kata Inas.
Adapun komposisi penjualan Premium rata-rata per hari di luar Jamali dari Oktober 2017 – Februari 2018 sebanyak 16.451 Kl, 16.291, 16.531, 16.048, dan 15.854 Kl.
Perkara ‘kucing-kucingan’ penyaluran Premium ini sudah didengar oleh pemeritah. Menteri BUMN Rini Soemarno meminta direksi Pertamina tetap menjalankan penugasan dari pemerintah sebagaimana mestinya. Rini menegaskan agar direksi tidak takut keuntungan korporasi menjadi berkurang, sebab pemerintah telah melakukan pertimbangan yang mendalam hingga menjadi suatu poduk kebijakan.
“Sekarang saya mendengar banyak titik Premium tidak ada. Ini saya mau cari, sistem sekarang digitalisasi moderen dan canggih, jadi nggak masuk akal bahwa nggak bisa tahu di SBPU itu tiap detik berapa yang dia jual. Ini yang saya tekankan sejak tahun lalu. Direkturnya mengeluh untungnya berkurang..! Kenapa memang kalau untungnya berkurang? sebetulnya itu dampaknya kepada siapa, pemegang saham,” ujar Rini.
Selanjutnya, Faisal Basri: Pemerintah Juga Salah Karena …
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
