Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan persoalan pengunduran waktu penetapan dirut Pertamina menandakan kegagalan Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Dewan Komisaris Pertamina untuk mencari sosok yang tepat bagi kondisi perusahaan yang terlanjur pecah akibat malpraktik struktur.
Penolakan Presiden Jokowi untuk menetapkan nama-nama yang telah disodorkan Rini, dengan alasan bahwa unsur yang ada tidak terdapat representasi calon dirut dari eksternal, hal ini menandakan bahwa presiden tidak setuju atas nama-nama yang telah disodorkan oleh Menteri Rini.
“Keterangan Rini bahwa ‘penetapan Dirut ditunda karena menurut Presiden seharusnya ada calon dari eksternal juga supaya ada keseimbangan’, menurut saya ini bahasa politik halus budaya jawa, karena dalam penentuan calon dirut bukan bicara soal keseimbangan seperti proses politik di Pilkada atau bicara penguasaan polilitk di Parlemen, akan tetapi penentuan Dirut lebih persoalan rekam jejak kandidat meliputi soal kompentensi , intergrity dan morality serta leadership yang kuat dapat merangkai kembali kubu-kubu yang sudah terbelah akibat perombakan struktur” ujarnya Selasa (7/3)
Apa lagi belakangan beredar kedua perombakan struktur itu tidak melalui proses assesment.
Kemudian untuk seleksi dirut pun seharusnya tidak menjadi persoalan karena UU BUMN No 19 tahun 2003 yang diatur pada pasal 16 dan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2015 pada pasal 13 , 32 dan pasal 33 serta keputusan Menteri BUMN No 09 A / MBU/ 2005 telah mengatur penilaian kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test calon anggota direksi BUMN).
“Agar informasi ini tidak berkembang liar dan merugikan nama baik direksi yang diangkat melalui malpraktek, Kementerian BUMN harus memberikan penjelasan secara benar dan transparan ke publik , menghidari stigma buruk bahwa pergantian direksi itu hanya kepentingan penguasa sesaat saja,” tandasnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
