Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti dan Direktur Imparsial Al Araf yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan terkait dinamika pergantian Kapolri di Jakarta, Minggu (19/6). Koalisi Masyarakat Sipil berharap DPR segera melakukan 'fit and proper test' sebelum masa reses terhadap calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian yang diajukan presiden. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai sistem perhitungan Presidential Threshold (Pres-T) dalam demokrasi Indonesia sebagai faktor suburnya politik oligarki dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional.

Sistem ini dinilai tidak berkeadilan bagi partai kecil karena menghilangkan haknya untuk menyalurkan atau mengusungkan seorang calon pemimpin (eksekutif).

Yang lebih disayangkan, partai-partai besar yang lolos Pres-T memiliki kecendrungan membangun dinasti. Dengan demikian, orang-orang yang diusung sebagai calon pemimpin, tidak menjadi opsi pilihan yang variatif.

“Adanya Presidential Threshold akan menguntungkan partai-partai besar dan dari mereka saja calon pemimpinnya dan itu-itu saja sehingga melanggengkan dinasti politik dan oligarki,” ujar Ray di Jakarta, Minggu (22/1).

Kemudian dia memperkirakan, Jika presidential threshold dinaikan, maka kemungkinan besar hanya ada tiga atau empat parpol saja yang bisa mencalonkan eksekutif.

“Presidential threshold dalam konteks pemilu serentak tidak menjawab tantangan regenerasi kepemimpinan, ini malah menguat oligarki dan dinasti politik. Karena itu, presidential threshold tidak diperlukan dalam pemilu serentak 2019,” pungkas dia.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka